Buntut Izin ACT Dicabut pada Penyelesaian Huntara

SUMBERWULUH, Radar Semeru – Sejak lembaga pengumpul dana dan barang itu diduga melakukan penyelewengan donasi, publik penasaran dengan apa saja yang dikerjakan NGO di Lumajang. Sebab, pascabencana, tampak ratusan relawan lembaga filantropi itu di lokasi bencana. Bendera ACT pun mentereng banyak ditemui di sepanjang jalan Kecamatan Candipuro.

Banyak warga yang menyaksikan bahwa mereka juga mendirikan dapur umum di dekat lokasi bencana. Sebagian kecil relawan turut terlibat melakukan evakuasi korban terdampak. Pada proses pembuatan site plan huntara, ACT menjadi salah satu peserta perwakilan NGO yang cukup aktif terlibat dalam penyusunan kebutuhan rencana pembangunan.

Sampai-sampai biaya pembangunan huntara yang semula ditaksir hanya menghabiskan Rp 6 juta terus bertambah menjadi Rp 15 juta. Namun, memasuki tahap land clearing relokasi di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, perlahan jumlah relawan lembaga itu berkurang hingga nyaris habis.

“ACT merupakan salah satu NGO yang punya target huntara cukup besar. Kurang lebih ada seratus unit. Sampai sekarang dari rencana itu baru terealisasi 29 unit. Perinciannya, 22 unit sudah selesai, dan 7 unit masih belum selesai,” kata Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko.

Target itu sesuai permintaan lembaga itu sendiri. Pengerjaannya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama merampungkan 30 unit, sedangkan sisanya sebanyak 70 unit rencananya diselesaikan di tahap kedua. Namun, semua perencanaan tersebut rupanya meleset. Sampai saat ini baru 22 unit saja yang benar-benar rampung.

Perwakilan ACT, Iqro’ Wahyu, mengatakan, progres pembangunan huntara saat ini ditangani langsung oleh tim pusat. Sebelumnya, pascabencana hingga pembangunan huntara di blok percepatan, Iqro’ yang merupakan Branch Manager ACT Kota Malang itu memang sempat ditugaskan menjadi perwakilan di Lumajang. Namun, belakangan posisinya digeser.

“Karena saya tim program ACT Jatim, namun ada pergeseran posisi. Saya kembali jadi Kacab Malang. Jadi mandatory-nya dikembalikan ke pusat. Saat ini saya sudah tidak memiliki wewenang untuk itu,” tandasnya.

Praktis, memasuki bulan ketujuh pengerjaan relokasi, Pemkab Lumajang seharusnya segera melakukan percepatan. Termasuk segera mencarikan NGO pengganti atau solusi untuk melengkapi kekurangan yang dibangun ACT.  (son/c2/fid)

Berdampak Penyelesaian Huntara Molor

Ketidakjelasan ACT merampungkan target huntara di Desa Sumbermujur membuat Pemkab Lumajang harus segera memutar otak. Pasalnya, tidak sedikit jatah huntara yang diberikan ke lembaga filantropi itu meleset. Sementara, menjelang Hari Raya Idul Adha ini masih banyak pengungsi yang belum pindah ke tempat relokasi.

Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, sejak beberapa minggu lalu Pemkab Lumajang meminta konfirmasi ulang kepada sejumlah NGO yang masih berkenan untuk membangun huntara. Saat ini sedang disusun siapa saja yang bakal meneruskan pembangunan huntara.

“Kami sudah berkirim surat pernyataan kesanggupan dari seluruh NGO yang saat ini masih belum menyelesaikan target pembangunan huntara sesuai dengan komitmennya. Dari data yang masuk, nanti kekurangannya akan kami tawarkan ke yang bersedia. Sisanya dibangun dari donasi yang terkumpul di Baznas Lumajang,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengakui, progres pengerjaan 7 unit itu masih sekitar 50 persen. Bahkan, sampai saat ini huntara yang dikerjakan sejak beberapa bulan lalu cenderung stagnan. “Contact person-nya yang dari ACT tidak bisa dihubungi. Baik yang pertama datang maupun yang sehari-hari di lokasi,” katanya.

Menurutnya, untuk menutupi target huntara yang dimiliki lembaga itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, bakal mengatur ulang NGO yang masih berkeinginan untuk menuntaskan huntara. “Harus mengganti pembangunan hunian sementara yang sebelumnya direncanakan dibangun ACT,” pungkasnya. (son/c2/fid)

SUMBERWULUH, Radar Semeru – Sejak lembaga pengumpul dana dan barang itu diduga melakukan penyelewengan donasi, publik penasaran dengan apa saja yang dikerjakan NGO di Lumajang. Sebab, pascabencana, tampak ratusan relawan lembaga filantropi itu di lokasi bencana. Bendera ACT pun mentereng banyak ditemui di sepanjang jalan Kecamatan Candipuro.

Banyak warga yang menyaksikan bahwa mereka juga mendirikan dapur umum di dekat lokasi bencana. Sebagian kecil relawan turut terlibat melakukan evakuasi korban terdampak. Pada proses pembuatan site plan huntara, ACT menjadi salah satu peserta perwakilan NGO yang cukup aktif terlibat dalam penyusunan kebutuhan rencana pembangunan.

Sampai-sampai biaya pembangunan huntara yang semula ditaksir hanya menghabiskan Rp 6 juta terus bertambah menjadi Rp 15 juta. Namun, memasuki tahap land clearing relokasi di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, perlahan jumlah relawan lembaga itu berkurang hingga nyaris habis.

“ACT merupakan salah satu NGO yang punya target huntara cukup besar. Kurang lebih ada seratus unit. Sampai sekarang dari rencana itu baru terealisasi 29 unit. Perinciannya, 22 unit sudah selesai, dan 7 unit masih belum selesai,” kata Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko.

Target itu sesuai permintaan lembaga itu sendiri. Pengerjaannya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama merampungkan 30 unit, sedangkan sisanya sebanyak 70 unit rencananya diselesaikan di tahap kedua. Namun, semua perencanaan tersebut rupanya meleset. Sampai saat ini baru 22 unit saja yang benar-benar rampung.

Perwakilan ACT, Iqro’ Wahyu, mengatakan, progres pembangunan huntara saat ini ditangani langsung oleh tim pusat. Sebelumnya, pascabencana hingga pembangunan huntara di blok percepatan, Iqro’ yang merupakan Branch Manager ACT Kota Malang itu memang sempat ditugaskan menjadi perwakilan di Lumajang. Namun, belakangan posisinya digeser.

“Karena saya tim program ACT Jatim, namun ada pergeseran posisi. Saya kembali jadi Kacab Malang. Jadi mandatory-nya dikembalikan ke pusat. Saat ini saya sudah tidak memiliki wewenang untuk itu,” tandasnya.

Praktis, memasuki bulan ketujuh pengerjaan relokasi, Pemkab Lumajang seharusnya segera melakukan percepatan. Termasuk segera mencarikan NGO pengganti atau solusi untuk melengkapi kekurangan yang dibangun ACT.  (son/c2/fid)

Berdampak Penyelesaian Huntara Molor

Ketidakjelasan ACT merampungkan target huntara di Desa Sumbermujur membuat Pemkab Lumajang harus segera memutar otak. Pasalnya, tidak sedikit jatah huntara yang diberikan ke lembaga filantropi itu meleset. Sementara, menjelang Hari Raya Idul Adha ini masih banyak pengungsi yang belum pindah ke tempat relokasi.

Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, sejak beberapa minggu lalu Pemkab Lumajang meminta konfirmasi ulang kepada sejumlah NGO yang masih berkenan untuk membangun huntara. Saat ini sedang disusun siapa saja yang bakal meneruskan pembangunan huntara.

“Kami sudah berkirim surat pernyataan kesanggupan dari seluruh NGO yang saat ini masih belum menyelesaikan target pembangunan huntara sesuai dengan komitmennya. Dari data yang masuk, nanti kekurangannya akan kami tawarkan ke yang bersedia. Sisanya dibangun dari donasi yang terkumpul di Baznas Lumajang,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengakui, progres pengerjaan 7 unit itu masih sekitar 50 persen. Bahkan, sampai saat ini huntara yang dikerjakan sejak beberapa bulan lalu cenderung stagnan. “Contact person-nya yang dari ACT tidak bisa dihubungi. Baik yang pertama datang maupun yang sehari-hari di lokasi,” katanya.

Menurutnya, untuk menutupi target huntara yang dimiliki lembaga itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, bakal mengatur ulang NGO yang masih berkeinginan untuk menuntaskan huntara. “Harus mengganti pembangunan hunian sementara yang sebelumnya direncanakan dibangun ACT,” pungkasnya. (son/c2/fid)

SUMBERWULUH, Radar Semeru – Sejak lembaga pengumpul dana dan barang itu diduga melakukan penyelewengan donasi, publik penasaran dengan apa saja yang dikerjakan NGO di Lumajang. Sebab, pascabencana, tampak ratusan relawan lembaga filantropi itu di lokasi bencana. Bendera ACT pun mentereng banyak ditemui di sepanjang jalan Kecamatan Candipuro.

Banyak warga yang menyaksikan bahwa mereka juga mendirikan dapur umum di dekat lokasi bencana. Sebagian kecil relawan turut terlibat melakukan evakuasi korban terdampak. Pada proses pembuatan site plan huntara, ACT menjadi salah satu peserta perwakilan NGO yang cukup aktif terlibat dalam penyusunan kebutuhan rencana pembangunan.

Sampai-sampai biaya pembangunan huntara yang semula ditaksir hanya menghabiskan Rp 6 juta terus bertambah menjadi Rp 15 juta. Namun, memasuki tahap land clearing relokasi di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, perlahan jumlah relawan lembaga itu berkurang hingga nyaris habis.

“ACT merupakan salah satu NGO yang punya target huntara cukup besar. Kurang lebih ada seratus unit. Sampai sekarang dari rencana itu baru terealisasi 29 unit. Perinciannya, 22 unit sudah selesai, dan 7 unit masih belum selesai,” kata Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko.

Target itu sesuai permintaan lembaga itu sendiri. Pengerjaannya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama merampungkan 30 unit, sedangkan sisanya sebanyak 70 unit rencananya diselesaikan di tahap kedua. Namun, semua perencanaan tersebut rupanya meleset. Sampai saat ini baru 22 unit saja yang benar-benar rampung.

Perwakilan ACT, Iqro’ Wahyu, mengatakan, progres pembangunan huntara saat ini ditangani langsung oleh tim pusat. Sebelumnya, pascabencana hingga pembangunan huntara di blok percepatan, Iqro’ yang merupakan Branch Manager ACT Kota Malang itu memang sempat ditugaskan menjadi perwakilan di Lumajang. Namun, belakangan posisinya digeser.

“Karena saya tim program ACT Jatim, namun ada pergeseran posisi. Saya kembali jadi Kacab Malang. Jadi mandatory-nya dikembalikan ke pusat. Saat ini saya sudah tidak memiliki wewenang untuk itu,” tandasnya.

Praktis, memasuki bulan ketujuh pengerjaan relokasi, Pemkab Lumajang seharusnya segera melakukan percepatan. Termasuk segera mencarikan NGO pengganti atau solusi untuk melengkapi kekurangan yang dibangun ACT.  (son/c2/fid)

Berdampak Penyelesaian Huntara Molor

Ketidakjelasan ACT merampungkan target huntara di Desa Sumbermujur membuat Pemkab Lumajang harus segera memutar otak. Pasalnya, tidak sedikit jatah huntara yang diberikan ke lembaga filantropi itu meleset. Sementara, menjelang Hari Raya Idul Adha ini masih banyak pengungsi yang belum pindah ke tempat relokasi.

Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, sejak beberapa minggu lalu Pemkab Lumajang meminta konfirmasi ulang kepada sejumlah NGO yang masih berkenan untuk membangun huntara. Saat ini sedang disusun siapa saja yang bakal meneruskan pembangunan huntara.

“Kami sudah berkirim surat pernyataan kesanggupan dari seluruh NGO yang saat ini masih belum menyelesaikan target pembangunan huntara sesuai dengan komitmennya. Dari data yang masuk, nanti kekurangannya akan kami tawarkan ke yang bersedia. Sisanya dibangun dari donasi yang terkumpul di Baznas Lumajang,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengakui, progres pengerjaan 7 unit itu masih sekitar 50 persen. Bahkan, sampai saat ini huntara yang dikerjakan sejak beberapa bulan lalu cenderung stagnan. “Contact person-nya yang dari ACT tidak bisa dihubungi. Baik yang pertama datang maupun yang sehari-hari di lokasi,” katanya.

Menurutnya, untuk menutupi target huntara yang dimiliki lembaga itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, bakal mengatur ulang NGO yang masih berkeinginan untuk menuntaskan huntara. “Harus mengganti pembangunan hunian sementara yang sebelumnya direncanakan dibangun ACT,” pungkasnya. (son/c2/fid)