alexametrics
29.6 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Respons Terhadap Kondisi Krisis Pemerintahan Desa

Menjadi bagian dari pelayan masyarakat di tingkat desa tidak cukup hanya memahami karakter masyarakat. Sebab, ada hal mendasar lain yang harus dipahami. Tak lain adalah pemahaman tentang pemerintahan. Agar segala permasalahan dan krisis desa bisa diredam serta diatasi.

Mobile_AP_Rectangle 1

KEBONAGUNG, Radar Semeru – Pandemi memang memukul mundur banyak sektor. Tidak hanya ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Sektor pemerintahan di tingkat desa juga kena imbasnya. Akibatnya, cukup banyak krisis di tingkat desa yang tidak bisa terselesaikan.

BACA JUGA : Beri Perlindungan Petani dan Nelayan

Seperti mencuatnya kasus perangkat desa yang terlibat dalam pungutan liar (pungli) program pemerintah, awal bulan ini. Praktis, selain adanya kesempatan dan faktor dari pelaku, pemahaman perangkat desa terhadap manajemen pemerintahan desa juga minim. Jika hal ini dibiarkan, tindakan pidana lain juga mungkin terjadi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang Suhanto mengatakan, selama pandemi, masih banyak kepala desa dan perangkatnya belum menerima bimbingan teknis (bimtek). Padahal, bimtek menjadi hal penting terhadap jalannya pemerintahan desa. Oleh sebab itu, di tengah pandemi yang mulai terkendali ini, bimtek bisa dimulai kembali.

“Tentunya dengan kejadian kemarin, AKD merasa sangat prihatin. Kami menyadari banyak kades terpilih tiga tahun terakhir ini belum menerima bimtek peningkatan kapasitas. Sementara, mereka yang terpilih juga dari latar pendidikan yang berbeda-beda. Makanya, bimtek ini harus dimulai kembali agar ada peningkatan pemahaman mereka terhadap pemerintahan desa,” katanya.

Antok, sapaannya, mengungkapkan, peningkatan kapasitas itu tidak boleh hanya dilakukan sekali. Menurutnya, seorang kades wajib mengikuti sedikitnya dua kali dalam setahun. Sehingga ada peningkatan dari pemahaman sebelumnya. Selanjutnya, perangkat desa juga dilibatkan dalam bimtek lainnya.

- Advertisement -

KEBONAGUNG, Radar Semeru – Pandemi memang memukul mundur banyak sektor. Tidak hanya ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Sektor pemerintahan di tingkat desa juga kena imbasnya. Akibatnya, cukup banyak krisis di tingkat desa yang tidak bisa terselesaikan.

BACA JUGA : Beri Perlindungan Petani dan Nelayan

Seperti mencuatnya kasus perangkat desa yang terlibat dalam pungutan liar (pungli) program pemerintah, awal bulan ini. Praktis, selain adanya kesempatan dan faktor dari pelaku, pemahaman perangkat desa terhadap manajemen pemerintahan desa juga minim. Jika hal ini dibiarkan, tindakan pidana lain juga mungkin terjadi.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang Suhanto mengatakan, selama pandemi, masih banyak kepala desa dan perangkatnya belum menerima bimbingan teknis (bimtek). Padahal, bimtek menjadi hal penting terhadap jalannya pemerintahan desa. Oleh sebab itu, di tengah pandemi yang mulai terkendali ini, bimtek bisa dimulai kembali.

“Tentunya dengan kejadian kemarin, AKD merasa sangat prihatin. Kami menyadari banyak kades terpilih tiga tahun terakhir ini belum menerima bimtek peningkatan kapasitas. Sementara, mereka yang terpilih juga dari latar pendidikan yang berbeda-beda. Makanya, bimtek ini harus dimulai kembali agar ada peningkatan pemahaman mereka terhadap pemerintahan desa,” katanya.

Antok, sapaannya, mengungkapkan, peningkatan kapasitas itu tidak boleh hanya dilakukan sekali. Menurutnya, seorang kades wajib mengikuti sedikitnya dua kali dalam setahun. Sehingga ada peningkatan dari pemahaman sebelumnya. Selanjutnya, perangkat desa juga dilibatkan dalam bimtek lainnya.

KEBONAGUNG, Radar Semeru – Pandemi memang memukul mundur banyak sektor. Tidak hanya ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Sektor pemerintahan di tingkat desa juga kena imbasnya. Akibatnya, cukup banyak krisis di tingkat desa yang tidak bisa terselesaikan.

BACA JUGA : Beri Perlindungan Petani dan Nelayan

Seperti mencuatnya kasus perangkat desa yang terlibat dalam pungutan liar (pungli) program pemerintah, awal bulan ini. Praktis, selain adanya kesempatan dan faktor dari pelaku, pemahaman perangkat desa terhadap manajemen pemerintahan desa juga minim. Jika hal ini dibiarkan, tindakan pidana lain juga mungkin terjadi.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang Suhanto mengatakan, selama pandemi, masih banyak kepala desa dan perangkatnya belum menerima bimbingan teknis (bimtek). Padahal, bimtek menjadi hal penting terhadap jalannya pemerintahan desa. Oleh sebab itu, di tengah pandemi yang mulai terkendali ini, bimtek bisa dimulai kembali.

“Tentunya dengan kejadian kemarin, AKD merasa sangat prihatin. Kami menyadari banyak kades terpilih tiga tahun terakhir ini belum menerima bimtek peningkatan kapasitas. Sementara, mereka yang terpilih juga dari latar pendidikan yang berbeda-beda. Makanya, bimtek ini harus dimulai kembali agar ada peningkatan pemahaman mereka terhadap pemerintahan desa,” katanya.

Antok, sapaannya, mengungkapkan, peningkatan kapasitas itu tidak boleh hanya dilakukan sekali. Menurutnya, seorang kades wajib mengikuti sedikitnya dua kali dalam setahun. Sehingga ada peningkatan dari pemahaman sebelumnya. Selanjutnya, perangkat desa juga dilibatkan dalam bimtek lainnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/