alexametrics
23.4 C
Jember
Friday, 12 August 2022

Minta Pemdes Lebih Transparan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Peningkatan kapasitas kades dan perangkatnya bisa menjadi salah satu solusi meredakan polemik di tingkat desa. Akan tetapi, sebenarnya pengelolaan desa juga patut dipertanyakan. Sejauh ini, peran transparansi pemdes belum terlihat jelas, sehingga beragam anggapan bermunculan.

BACA JUGA : Diperksa, Sopir Koboi Jadi Melempem

Oleh sebab itu, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang mengajak seluruh kepala desa, forkopimcam, dan forkopimda duduk bersama, Senin lalu (6/6). Tujuannya agar pengampu kebijakan dan pemangku wilayah bisa satu pemahaman. Tentu, komunikasi itu perlu ditekankan agar penyelenggaraan desa tercapai.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Komunikasi bisa terjalin erat. Soliditas antarkades, camat, dan forkopimda juga semakin kuat. Paling penting, antarpihak, utamanya seluruh perangkat desa, bisa mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. Karena ini kuncinya,” ungkap Ketua AKD Suhanto.

Dia menjelaskan, pembinaan, pengawasan dan kontrol penyelenggaraan pemdes menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, banyaknya kades yang belum mendapat peningkatan kapasitas itu berdampak terhadap macetnya pemdes di Lumajang. Mau tidak mau, lanjutnya, seluruh kades dan perangkat desa wajib meningkatkan kapasitasnya. Baik mengikutinya di tingkat kabupaten maupun provinsi.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Peningkatan kapasitas kades dan perangkatnya bisa menjadi salah satu solusi meredakan polemik di tingkat desa. Akan tetapi, sebenarnya pengelolaan desa juga patut dipertanyakan. Sejauh ini, peran transparansi pemdes belum terlihat jelas, sehingga beragam anggapan bermunculan.

BACA JUGA : Diperksa, Sopir Koboi Jadi Melempem

Oleh sebab itu, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang mengajak seluruh kepala desa, forkopimcam, dan forkopimda duduk bersama, Senin lalu (6/6). Tujuannya agar pengampu kebijakan dan pemangku wilayah bisa satu pemahaman. Tentu, komunikasi itu perlu ditekankan agar penyelenggaraan desa tercapai.

“Komunikasi bisa terjalin erat. Soliditas antarkades, camat, dan forkopimda juga semakin kuat. Paling penting, antarpihak, utamanya seluruh perangkat desa, bisa mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. Karena ini kuncinya,” ungkap Ketua AKD Suhanto.

Dia menjelaskan, pembinaan, pengawasan dan kontrol penyelenggaraan pemdes menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, banyaknya kades yang belum mendapat peningkatan kapasitas itu berdampak terhadap macetnya pemdes di Lumajang. Mau tidak mau, lanjutnya, seluruh kades dan perangkat desa wajib meningkatkan kapasitasnya. Baik mengikutinya di tingkat kabupaten maupun provinsi.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Peningkatan kapasitas kades dan perangkatnya bisa menjadi salah satu solusi meredakan polemik di tingkat desa. Akan tetapi, sebenarnya pengelolaan desa juga patut dipertanyakan. Sejauh ini, peran transparansi pemdes belum terlihat jelas, sehingga beragam anggapan bermunculan.

BACA JUGA : Diperksa, Sopir Koboi Jadi Melempem

Oleh sebab itu, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang mengajak seluruh kepala desa, forkopimcam, dan forkopimda duduk bersama, Senin lalu (6/6). Tujuannya agar pengampu kebijakan dan pemangku wilayah bisa satu pemahaman. Tentu, komunikasi itu perlu ditekankan agar penyelenggaraan desa tercapai.

“Komunikasi bisa terjalin erat. Soliditas antarkades, camat, dan forkopimda juga semakin kuat. Paling penting, antarpihak, utamanya seluruh perangkat desa, bisa mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. Karena ini kuncinya,” ungkap Ketua AKD Suhanto.

Dia menjelaskan, pembinaan, pengawasan dan kontrol penyelenggaraan pemdes menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, banyaknya kades yang belum mendapat peningkatan kapasitas itu berdampak terhadap macetnya pemdes di Lumajang. Mau tidak mau, lanjutnya, seluruh kades dan perangkat desa wajib meningkatkan kapasitasnya. Baik mengikutinya di tingkat kabupaten maupun provinsi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/