alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Keterbukaan Informasi Masih Rendah

Pilih Menutup Diri Terkait Gaji Anggota Keluarga

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Program Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) sudah berjalan lebih dari dua bulan. Meski demikian, masih banyak temuan yang menghambat jalannya pendataan. Padahal, SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun 2021.

Sesuai peraturan Mendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, program SDGs masuk di dalamnya. Bahkan Mendes PDTT RI Abdul Halim Iskandar menegaskan, data dalam aplikasi SDGs Desa tidak boleh diisi dengan main-main. Hal itu juga dibenarkan Abdul Gafur Bakri, penanggung jawab program SDGs Desa di Lumajang.

“Data SDG’s ini dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Oleh sebab itu, seyogianya data harus sesuai realitanya. Tetapi, karena memang ini adalah pendataan pertama kali, kami tidak bisa maksimal. Akan ada banyak temuan dan kekurangan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Gafur menjelaskan, yang bertanggung jawab penuh pada pendataan itu adalah desa. “Karena ini data untuk perencanaan pembangunan desa. Makanya, yang mengatur, mengorganisasikan, dan melaksanakan adalah desa. Tetapi, masih ada yang beranggapan bahwa tidak perlu pendataan lagi, karena sudah ada data yang lama,” jelasnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiudin Hanum, Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang mengakui, SDGs Desa masih banyak kekurangan. “Kami mengakui, pendataan ini masih banyak kekurangan. Dari segi mana pun bertanya, pasti ada kekurangan,” ungkapnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Program Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) sudah berjalan lebih dari dua bulan. Meski demikian, masih banyak temuan yang menghambat jalannya pendataan. Padahal, SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun 2021.

Sesuai peraturan Mendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, program SDGs masuk di dalamnya. Bahkan Mendes PDTT RI Abdul Halim Iskandar menegaskan, data dalam aplikasi SDGs Desa tidak boleh diisi dengan main-main. Hal itu juga dibenarkan Abdul Gafur Bakri, penanggung jawab program SDGs Desa di Lumajang.

“Data SDG’s ini dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Oleh sebab itu, seyogianya data harus sesuai realitanya. Tetapi, karena memang ini adalah pendataan pertama kali, kami tidak bisa maksimal. Akan ada banyak temuan dan kekurangan,” katanya.

Gafur menjelaskan, yang bertanggung jawab penuh pada pendataan itu adalah desa. “Karena ini data untuk perencanaan pembangunan desa. Makanya, yang mengatur, mengorganisasikan, dan melaksanakan adalah desa. Tetapi, masih ada yang beranggapan bahwa tidak perlu pendataan lagi, karena sudah ada data yang lama,” jelasnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiudin Hanum, Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang mengakui, SDGs Desa masih banyak kekurangan. “Kami mengakui, pendataan ini masih banyak kekurangan. Dari segi mana pun bertanya, pasti ada kekurangan,” ungkapnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Program Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) sudah berjalan lebih dari dua bulan. Meski demikian, masih banyak temuan yang menghambat jalannya pendataan. Padahal, SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun 2021.

Sesuai peraturan Mendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, program SDGs masuk di dalamnya. Bahkan Mendes PDTT RI Abdul Halim Iskandar menegaskan, data dalam aplikasi SDGs Desa tidak boleh diisi dengan main-main. Hal itu juga dibenarkan Abdul Gafur Bakri, penanggung jawab program SDGs Desa di Lumajang.

“Data SDG’s ini dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Oleh sebab itu, seyogianya data harus sesuai realitanya. Tetapi, karena memang ini adalah pendataan pertama kali, kami tidak bisa maksimal. Akan ada banyak temuan dan kekurangan,” katanya.

Gafur menjelaskan, yang bertanggung jawab penuh pada pendataan itu adalah desa. “Karena ini data untuk perencanaan pembangunan desa. Makanya, yang mengatur, mengorganisasikan, dan melaksanakan adalah desa. Tetapi, masih ada yang beranggapan bahwa tidak perlu pendataan lagi, karena sudah ada data yang lama,” jelasnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiudin Hanum, Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang mengakui, SDGs Desa masih banyak kekurangan. “Kami mengakui, pendataan ini masih banyak kekurangan. Dari segi mana pun bertanya, pasti ada kekurangan,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/