alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Tunggu Persetujuan Kemendagri, Dua Bulan TPP ASN di Lumajang Belum Dibayar

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID  – Memasuki bulan Maret ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lumajang tampaknya harus mengelus dada. Pasalnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang seharusnya setiap awal bulan diterima tak kunjung cair. Hal itu terjadi sejak awal tahun hingga sekarang.

Setidaknya per tanggal 26 Januari 2022, ada sekitar 6.314 ASN yang bekerja di semua bidang pelayanan pemerintah. Baik itu di lembaga pendidikan maupun lainnya. Ada beberapa yang pensiun namun tidak banyak. Mereka ini sekarang belum menerima TPP. Padahal, besaran tambahan tersebut lumayan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, telatnya pencairan TPP ini bukan disebabkan tidak adanya alokasi dana dalam APBD Lumajang. Namun, hal itu dikarenakan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Masih proses persetujuan dari Kemendagri,” katanya. 

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebelumnya, pencairan tambahan penghasilan untuk pegawai di Lumajang cukup berjalan lancar. Bahkan, tahun lalu alokasi anggaran yang sudah direalisasikan mencapai Rp 55,6 miliar dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang mempengaruhinya.

Biasanya dihitung dengan sejumlah indeks, di antaranya indeks disiplin pegawai, indeks aktivitas kerja, indeks nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indeks realisasi penyerapan belanja, indeks kepatuhan ASN dan indeks kepatuhan OPD. Sedangkan, tahun ini belum diketahui.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID  – Memasuki bulan Maret ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lumajang tampaknya harus mengelus dada. Pasalnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang seharusnya setiap awal bulan diterima tak kunjung cair. Hal itu terjadi sejak awal tahun hingga sekarang.

Setidaknya per tanggal 26 Januari 2022, ada sekitar 6.314 ASN yang bekerja di semua bidang pelayanan pemerintah. Baik itu di lembaga pendidikan maupun lainnya. Ada beberapa yang pensiun namun tidak banyak. Mereka ini sekarang belum menerima TPP. Padahal, besaran tambahan tersebut lumayan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, telatnya pencairan TPP ini bukan disebabkan tidak adanya alokasi dana dalam APBD Lumajang. Namun, hal itu dikarenakan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Masih proses persetujuan dari Kemendagri,” katanya. 

Sebelumnya, pencairan tambahan penghasilan untuk pegawai di Lumajang cukup berjalan lancar. Bahkan, tahun lalu alokasi anggaran yang sudah direalisasikan mencapai Rp 55,6 miliar dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang mempengaruhinya.

Biasanya dihitung dengan sejumlah indeks, di antaranya indeks disiplin pegawai, indeks aktivitas kerja, indeks nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indeks realisasi penyerapan belanja, indeks kepatuhan ASN dan indeks kepatuhan OPD. Sedangkan, tahun ini belum diketahui.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID  – Memasuki bulan Maret ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lumajang tampaknya harus mengelus dada. Pasalnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang seharusnya setiap awal bulan diterima tak kunjung cair. Hal itu terjadi sejak awal tahun hingga sekarang.

Setidaknya per tanggal 26 Januari 2022, ada sekitar 6.314 ASN yang bekerja di semua bidang pelayanan pemerintah. Baik itu di lembaga pendidikan maupun lainnya. Ada beberapa yang pensiun namun tidak banyak. Mereka ini sekarang belum menerima TPP. Padahal, besaran tambahan tersebut lumayan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, telatnya pencairan TPP ini bukan disebabkan tidak adanya alokasi dana dalam APBD Lumajang. Namun, hal itu dikarenakan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Masih proses persetujuan dari Kemendagri,” katanya. 

Sebelumnya, pencairan tambahan penghasilan untuk pegawai di Lumajang cukup berjalan lancar. Bahkan, tahun lalu alokasi anggaran yang sudah direalisasikan mencapai Rp 55,6 miliar dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang mempengaruhinya.

Biasanya dihitung dengan sejumlah indeks, di antaranya indeks disiplin pegawai, indeks aktivitas kerja, indeks nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indeks realisasi penyerapan belanja, indeks kepatuhan ASN dan indeks kepatuhan OPD. Sedangkan, tahun ini belum diketahui.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/