alexametrics
23.9 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Habiskan Anggaran Rp 8 Miliar

Mengevaluasi Pekerjaan Pembangunan Jalur Tambang yang Molor Armada truk pasir yang diharuskan melewati jalur tambang bukan jalan perkampungan nyatanya masih omdo (omong doang.red). Sebab, pekerjaan pembangunan jalur tambang yang katanya bisa diselesaikan tepat waktu ternyata juga molor berbulan-bulan. Apa hasil pungutannya kurang?

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sampai detik ini pengelolaan tambang pasir terkesan begitu-begitu saja. Tidak banyak berubah. Bukan hanya urusan target pemasukan ke daerah saja yang merosot, tetapi pekerjaan pembangunan jalur tambang berkali-kali molor. Akibatnya warga setempat lagi-lagi jadi pihak yang dirugikan.

Kerugian terakhir yang cukup besar adalah ambruknya jalan jembatan di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian. Sebab, truk pasir tetap melintasi area permukiman. Padahal sebelumnya sudah pernah dilarang. Berikutnya banyaknya lubang di jalan perkampungan yang belum menemukan solusi.

Catatan Jawa Pos Radar Semeru pada 2 September 2020 lalu, Pemkab Lumajang menyerahkan tanggung jawab pembangunan jalur tambang yang melewati tiga desa ke ke Asosiasi Penambang Republik Indonesia (APRI). Target pekerjaannya akhir tahun 2020. Sayangnya, sampai hari ini pekerjaan tersebut belum juga tuntas, padahal pembiayaannya mencapai Rp 8 miliar lebih.

Mobile_AP_Rectangle 2

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono mengatakan, kesepakatan sebelumnya urusan jalur tambang diserahkan ke APRI. Segala pembangunan maupun pemeliharaan diberikan kewenangan penuh. Sebab, anggaran pemerintah memang tidak cukup.

“Kalau garapannya pemerintah tidak ikut-ikut. Kesepakatannya bukan dikerjakan pemerintah. Jadi kami hanya membantu merancang pembangunan, desain dan biaya habis berapa kami bantu lewat DPU TR Lumajang. Selanjutnya pembangunannya itu ya APRI sendiri secara swadaya mereka,” jelasnya.

Penyerahan tanggung jawab Pemkab Lumajang pada APRI saat itu disaksikan banyak pihak. Mulai aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan serta beberapa instansi yang terkait. Semuanya bersepakat langkah itu merupakan komitmen bersama menaikkan PAD Lumajang.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sampai detik ini pengelolaan tambang pasir terkesan begitu-begitu saja. Tidak banyak berubah. Bukan hanya urusan target pemasukan ke daerah saja yang merosot, tetapi pekerjaan pembangunan jalur tambang berkali-kali molor. Akibatnya warga setempat lagi-lagi jadi pihak yang dirugikan.

Kerugian terakhir yang cukup besar adalah ambruknya jalan jembatan di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian. Sebab, truk pasir tetap melintasi area permukiman. Padahal sebelumnya sudah pernah dilarang. Berikutnya banyaknya lubang di jalan perkampungan yang belum menemukan solusi.

Catatan Jawa Pos Radar Semeru pada 2 September 2020 lalu, Pemkab Lumajang menyerahkan tanggung jawab pembangunan jalur tambang yang melewati tiga desa ke ke Asosiasi Penambang Republik Indonesia (APRI). Target pekerjaannya akhir tahun 2020. Sayangnya, sampai hari ini pekerjaan tersebut belum juga tuntas, padahal pembiayaannya mencapai Rp 8 miliar lebih.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono mengatakan, kesepakatan sebelumnya urusan jalur tambang diserahkan ke APRI. Segala pembangunan maupun pemeliharaan diberikan kewenangan penuh. Sebab, anggaran pemerintah memang tidak cukup.

“Kalau garapannya pemerintah tidak ikut-ikut. Kesepakatannya bukan dikerjakan pemerintah. Jadi kami hanya membantu merancang pembangunan, desain dan biaya habis berapa kami bantu lewat DPU TR Lumajang. Selanjutnya pembangunannya itu ya APRI sendiri secara swadaya mereka,” jelasnya.

Penyerahan tanggung jawab Pemkab Lumajang pada APRI saat itu disaksikan banyak pihak. Mulai aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan serta beberapa instansi yang terkait. Semuanya bersepakat langkah itu merupakan komitmen bersama menaikkan PAD Lumajang.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sampai detik ini pengelolaan tambang pasir terkesan begitu-begitu saja. Tidak banyak berubah. Bukan hanya urusan target pemasukan ke daerah saja yang merosot, tetapi pekerjaan pembangunan jalur tambang berkali-kali molor. Akibatnya warga setempat lagi-lagi jadi pihak yang dirugikan.

Kerugian terakhir yang cukup besar adalah ambruknya jalan jembatan di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian. Sebab, truk pasir tetap melintasi area permukiman. Padahal sebelumnya sudah pernah dilarang. Berikutnya banyaknya lubang di jalan perkampungan yang belum menemukan solusi.

Catatan Jawa Pos Radar Semeru pada 2 September 2020 lalu, Pemkab Lumajang menyerahkan tanggung jawab pembangunan jalur tambang yang melewati tiga desa ke ke Asosiasi Penambang Republik Indonesia (APRI). Target pekerjaannya akhir tahun 2020. Sayangnya, sampai hari ini pekerjaan tersebut belum juga tuntas, padahal pembiayaannya mencapai Rp 8 miliar lebih.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono mengatakan, kesepakatan sebelumnya urusan jalur tambang diserahkan ke APRI. Segala pembangunan maupun pemeliharaan diberikan kewenangan penuh. Sebab, anggaran pemerintah memang tidak cukup.

“Kalau garapannya pemerintah tidak ikut-ikut. Kesepakatannya bukan dikerjakan pemerintah. Jadi kami hanya membantu merancang pembangunan, desain dan biaya habis berapa kami bantu lewat DPU TR Lumajang. Selanjutnya pembangunannya itu ya APRI sendiri secara swadaya mereka,” jelasnya.

Penyerahan tanggung jawab Pemkab Lumajang pada APRI saat itu disaksikan banyak pihak. Mulai aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan serta beberapa instansi yang terkait. Semuanya bersepakat langkah itu merupakan komitmen bersama menaikkan PAD Lumajang.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/