alexametrics
26.6 C
Jember
Friday, 19 August 2022

 Serikat Pekerja Wadul Dewan

Nilai Undang-Undang Cipta Kerja Rugikan Pekerja

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tidak seperti di beberapa daerah lain, penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di Lumajang berjalan cukup damai. Beberapa perwakilan salah satu serikat buruh mendatangi kantor DPRD Lumajang untuk melakukan dialog bersama. Hasilnya, bakal terus difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi.

Kurang lebih ada sekitar tujuh orang perwakilan dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lumajang menyampaikan keberatannya terkait UU tersebut. Mereka mengeluhkan upah yang dipukul rata menjadi skala regional. Padahal pertumbuhan ekonomi masing-masing kota berbeda.

Ketua DPC KSPI Lumajang Sri Sumarliani menilai, pengesahan UU Cipta Kerja itu sangat merugikan bagi kaum buruh. Apalagi penghapusan pasal yang menjadi dasar pemberian upah. Sebab, kini pemberian upah tersebut diserahkan pada provinsi. “Kami khawatir kalau dijadikan ring-ring. Lumajang kan ada di ring 3, sama dengan Pacitan,” ucapnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tidak seperti di beberapa daerah lain, penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di Lumajang berjalan cukup damai. Beberapa perwakilan salah satu serikat buruh mendatangi kantor DPRD Lumajang untuk melakukan dialog bersama. Hasilnya, bakal terus difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi.

Kurang lebih ada sekitar tujuh orang perwakilan dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lumajang menyampaikan keberatannya terkait UU tersebut. Mereka mengeluhkan upah yang dipukul rata menjadi skala regional. Padahal pertumbuhan ekonomi masing-masing kota berbeda.

Ketua DPC KSPI Lumajang Sri Sumarliani menilai, pengesahan UU Cipta Kerja itu sangat merugikan bagi kaum buruh. Apalagi penghapusan pasal yang menjadi dasar pemberian upah. Sebab, kini pemberian upah tersebut diserahkan pada provinsi. “Kami khawatir kalau dijadikan ring-ring. Lumajang kan ada di ring 3, sama dengan Pacitan,” ucapnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tidak seperti di beberapa daerah lain, penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di Lumajang berjalan cukup damai. Beberapa perwakilan salah satu serikat buruh mendatangi kantor DPRD Lumajang untuk melakukan dialog bersama. Hasilnya, bakal terus difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi.

Kurang lebih ada sekitar tujuh orang perwakilan dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lumajang menyampaikan keberatannya terkait UU tersebut. Mereka mengeluhkan upah yang dipukul rata menjadi skala regional. Padahal pertumbuhan ekonomi masing-masing kota berbeda.

Ketua DPC KSPI Lumajang Sri Sumarliani menilai, pengesahan UU Cipta Kerja itu sangat merugikan bagi kaum buruh. Apalagi penghapusan pasal yang menjadi dasar pemberian upah. Sebab, kini pemberian upah tersebut diserahkan pada provinsi. “Kami khawatir kalau dijadikan ring-ring. Lumajang kan ada di ring 3, sama dengan Pacitan,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/