alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Kunjungan Luar Kota Dilarang

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak hanya membatasi kegiatan kemasyarakatan. Kunjungan luar kota bagi anggota dan pimpinan DPRD Lumajang pun dilarang. Kini, jajaran legislatif tersebut hanya diperkenankan melakukan pengawasan dalam daerah.

Tidak hanya itu, seluruh pegawai kantor setara staf diatur sedemikian rupa. Sebagian dipersilakan work from home (WFH) sebagian lainnya work from office (WFO). Sementara itu, pejabat struktural tetap diwajibkan masuk seperti hari biasanya. Namun, tetap diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kabag Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kerja Sama Sekretariat DPRD Lumajang Agus Setiawan mengatakan, jajaran legislatif beserta sekretariat merespons penerapan PPKM darurat dengan melakukan rapat dan pembahasan mengenai rencana kerja. Hasilnya, beberapa kunjungan luar daerah sementara ditiadakan. Sementara itu, pengawasan atau kunjungan dalam daerah tetap.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kami off-kan sementara sampai 20 Juli 2021. Itu keputusan Badan Musyawarah. Lalu, untuk fungsi pengawasan tetap. Ya, sekarang hanya melakukan pengawasan dalam daerah. Tentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti masalah PPKM dan lain-lain yang berkaitan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lumajang Sutariyono mengatakan, hasil rapat itu juga melarang tamu yang berasal dari luar kota berkunjung atau melakukan studi banding ke kantor DPRD. Mereka diminta untuk mengatur ulang jadwal ke Lumajang sampai penerapan PPKM darurat ini selesai.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak hanya membatasi kegiatan kemasyarakatan. Kunjungan luar kota bagi anggota dan pimpinan DPRD Lumajang pun dilarang. Kini, jajaran legislatif tersebut hanya diperkenankan melakukan pengawasan dalam daerah.

Tidak hanya itu, seluruh pegawai kantor setara staf diatur sedemikian rupa. Sebagian dipersilakan work from home (WFH) sebagian lainnya work from office (WFO). Sementara itu, pejabat struktural tetap diwajibkan masuk seperti hari biasanya. Namun, tetap diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kabag Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kerja Sama Sekretariat DPRD Lumajang Agus Setiawan mengatakan, jajaran legislatif beserta sekretariat merespons penerapan PPKM darurat dengan melakukan rapat dan pembahasan mengenai rencana kerja. Hasilnya, beberapa kunjungan luar daerah sementara ditiadakan. Sementara itu, pengawasan atau kunjungan dalam daerah tetap.

“Kami off-kan sementara sampai 20 Juli 2021. Itu keputusan Badan Musyawarah. Lalu, untuk fungsi pengawasan tetap. Ya, sekarang hanya melakukan pengawasan dalam daerah. Tentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti masalah PPKM dan lain-lain yang berkaitan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lumajang Sutariyono mengatakan, hasil rapat itu juga melarang tamu yang berasal dari luar kota berkunjung atau melakukan studi banding ke kantor DPRD. Mereka diminta untuk mengatur ulang jadwal ke Lumajang sampai penerapan PPKM darurat ini selesai.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak hanya membatasi kegiatan kemasyarakatan. Kunjungan luar kota bagi anggota dan pimpinan DPRD Lumajang pun dilarang. Kini, jajaran legislatif tersebut hanya diperkenankan melakukan pengawasan dalam daerah.

Tidak hanya itu, seluruh pegawai kantor setara staf diatur sedemikian rupa. Sebagian dipersilakan work from home (WFH) sebagian lainnya work from office (WFO). Sementara itu, pejabat struktural tetap diwajibkan masuk seperti hari biasanya. Namun, tetap diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kabag Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kerja Sama Sekretariat DPRD Lumajang Agus Setiawan mengatakan, jajaran legislatif beserta sekretariat merespons penerapan PPKM darurat dengan melakukan rapat dan pembahasan mengenai rencana kerja. Hasilnya, beberapa kunjungan luar daerah sementara ditiadakan. Sementara itu, pengawasan atau kunjungan dalam daerah tetap.

“Kami off-kan sementara sampai 20 Juli 2021. Itu keputusan Badan Musyawarah. Lalu, untuk fungsi pengawasan tetap. Ya, sekarang hanya melakukan pengawasan dalam daerah. Tentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti masalah PPKM dan lain-lain yang berkaitan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lumajang Sutariyono mengatakan, hasil rapat itu juga melarang tamu yang berasal dari luar kota berkunjung atau melakukan studi banding ke kantor DPRD. Mereka diminta untuk mengatur ulang jadwal ke Lumajang sampai penerapan PPKM darurat ini selesai.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/