alexametrics
31.6 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Dinilai Renggut Kebebasan Berkumpul

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Awalnya, kebijakan larangan mudik menuai pro dan kontra di masyarakat. Apalagi, ditambah dengan Adendum Kementerian Perhubungan dengan perpanjangan waktu larangan mudik. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut terkesan terburu-buru. Sebab, hal tersebut akan merenggut kebebasan berkumpul masyarakat.

Tentu, hal tersebut perlu dipahami dengan banyak aspek. Salah satunya dari kacamata hukum. “Maksud dan tujuan adanya peniadaan mudik ini tidak lain adalah pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” kata Ratnaningsih, pakar hukum tata negara.

Ratna menjelaskan, kebijakan tersebut untuk mengurangi dampak penyebaran klaster baru virus korona. Sebab, berkaca pada negara lain, lonjakan kasus terjadi saat perayaan ibadah. “Seperti di India. Mereka mengalami tsunami korona setelah beribadah di Sungai Gangga. Ribuan orang meninggal per harinya. Kalau sudah seperti itu, artinya pemerintah setempat sudah kewalahan. Mereka sedang krisis oksigen bersih saat ini,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dosen Hukum Universitas Lumajang tersebut menuturkan, jika mudik tetap diperbolehkan, lonjakan jumlah kasus seperti India juga bisa terjadi di Indonesia. “Begitu pula yang ada di Indonesia. Sudah menjadi budaya, ketika Lebaran, banyak orang yang akan mudik atau pulang kampung. Hal ini harus diatur. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan mudik dengan penyekatan di pos-pos kabupaten bisa menjadi usaha pemerintah menekan angka kasus positif korona di Indonesia,” tuturnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Awalnya, kebijakan larangan mudik menuai pro dan kontra di masyarakat. Apalagi, ditambah dengan Adendum Kementerian Perhubungan dengan perpanjangan waktu larangan mudik. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut terkesan terburu-buru. Sebab, hal tersebut akan merenggut kebebasan berkumpul masyarakat.

Tentu, hal tersebut perlu dipahami dengan banyak aspek. Salah satunya dari kacamata hukum. “Maksud dan tujuan adanya peniadaan mudik ini tidak lain adalah pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” kata Ratnaningsih, pakar hukum tata negara.

Ratna menjelaskan, kebijakan tersebut untuk mengurangi dampak penyebaran klaster baru virus korona. Sebab, berkaca pada negara lain, lonjakan kasus terjadi saat perayaan ibadah. “Seperti di India. Mereka mengalami tsunami korona setelah beribadah di Sungai Gangga. Ribuan orang meninggal per harinya. Kalau sudah seperti itu, artinya pemerintah setempat sudah kewalahan. Mereka sedang krisis oksigen bersih saat ini,” jelasnya.

Dosen Hukum Universitas Lumajang tersebut menuturkan, jika mudik tetap diperbolehkan, lonjakan jumlah kasus seperti India juga bisa terjadi di Indonesia. “Begitu pula yang ada di Indonesia. Sudah menjadi budaya, ketika Lebaran, banyak orang yang akan mudik atau pulang kampung. Hal ini harus diatur. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan mudik dengan penyekatan di pos-pos kabupaten bisa menjadi usaha pemerintah menekan angka kasus positif korona di Indonesia,” tuturnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Awalnya, kebijakan larangan mudik menuai pro dan kontra di masyarakat. Apalagi, ditambah dengan Adendum Kementerian Perhubungan dengan perpanjangan waktu larangan mudik. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut terkesan terburu-buru. Sebab, hal tersebut akan merenggut kebebasan berkumpul masyarakat.

Tentu, hal tersebut perlu dipahami dengan banyak aspek. Salah satunya dari kacamata hukum. “Maksud dan tujuan adanya peniadaan mudik ini tidak lain adalah pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” kata Ratnaningsih, pakar hukum tata negara.

Ratna menjelaskan, kebijakan tersebut untuk mengurangi dampak penyebaran klaster baru virus korona. Sebab, berkaca pada negara lain, lonjakan kasus terjadi saat perayaan ibadah. “Seperti di India. Mereka mengalami tsunami korona setelah beribadah di Sungai Gangga. Ribuan orang meninggal per harinya. Kalau sudah seperti itu, artinya pemerintah setempat sudah kewalahan. Mereka sedang krisis oksigen bersih saat ini,” jelasnya.

Dosen Hukum Universitas Lumajang tersebut menuturkan, jika mudik tetap diperbolehkan, lonjakan jumlah kasus seperti India juga bisa terjadi di Indonesia. “Begitu pula yang ada di Indonesia. Sudah menjadi budaya, ketika Lebaran, banyak orang yang akan mudik atau pulang kampung. Hal ini harus diatur. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan mudik dengan penyekatan di pos-pos kabupaten bisa menjadi usaha pemerintah menekan angka kasus positif korona di Indonesia,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/