LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Anggaran pembangunan huntara ini dipastikan berasal dari donatur swasta, bukan pemerintah. Sejak Pemkab Lumajang mengaca pengalaman pembangunan huntara akibat gempa di Kecamatan Tempursari, relawan, komunitas, hingga non-governmental organization (NGO) mengajukan pembiayaan maksimal Rp 6 juta ke para donaturnya.
Mulanya, angka itu disepakati. Namun, mengenai desain dan model huntara terus mengalami perubahan. Sebab, banyak yang beranggapan desain pembangunan huntara di Dusun Iborejo, di Desa Kaliuling, dan beberapa desa lainnya kurang maksimal. Karennya, desain itu diperbaiki hingga sekarang.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lumajang Endah Mardiana mengatakan, opsi pembangunan huntara ini terus meningkat berdasar saran dan masukan dari para relawan. Namun, sekalipun harga RAB itu mendekati Rp 16 juta, tetapi pengeluaran rasional kurang lebih Rp 12 juta.
“Banyak hal yang menjadi pertanyaan. Kamar mandinya belum ada, listriknya belum ada, tapi kenapa harganya mahal. Ada dua opsi, dari opsi yang pertama, kita beli bahan sendiri. Kami beli material yang lebih lengkap. Kloset jongkok kita beli, termasuk buangan limbah domestik kita beli, termasuk engsel. Itu ternyata habis Rp 12 juta,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Gusdurian Lumajang, Aak Abdullah Al-Kudus, mengatakan, saat ini angka persis kebutuhan untuk pembelian material sebesar Rp 15.741.000. RAB itu belum termasuk ongkos tukang. Biasanya, ongkos tukang itu menghabiskan 30 persen dari biaya pembelian material.
“Ini tolong dihitung ulang, karena kalau diakumulasi sekitar Rp 20 juta. Mungkin amat sangat membantu kalau pemerintah menyediakan pasir gratis. Ini akan mengurangi biaya kita, pasir berlimpah. Kalau Pak Thoriq meminta itu pasir-pasir akan selesai lah. Kalau menurut saya, RAB itu harus diperbaiki. Itu salah,” katanya.