alexametrics
27.9 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Puluhan Desa di Lumajang Beralih Status Jadi Mandiri, Tapi Minim Apresiasi

Keberhasilan beberapa desa meningkatkan status indeks desa membangun (IDM) menjadi desa mandiri rupanya tidak sepenuhnya diapresiasi oleh Pemkab Lumajang. Berbeda dengan pemprov yang telah mengalokasikan dukungan program sebesar juta.

Mobile_AP_Rectangle 1

Setelah melakukan pengukuran data IDM pada 198 desa di Lumajang, sebetulnya ada 12 desa yang bisa menjadi desa mandiri. Namun, sayangnya dua desa di antaranya menolak untuk alih status. Sebab, kebanyakan kades khawatir jika peralihan status dari maju menuju mandiri bakal mengurangi jatah dana desa (DD) setiap tahun.

Dua desa itu adalah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, dan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Padahal, beberapa program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat banyak yang mensyaratkan status desa mandiri sebagai prasyarat. Namun, kenyataan itu ditolak mentah-mentah dua desa tersebut.

Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Supriyadi mengatakan, pengukuran ini memang memperhatikan banyak hal. Misalnya memiliki akses paling dekat dengan sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor ekonomi. Termasuk kemajuan pembangunan dalam desa.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Yang diuntungkan memang desa-desa yang ada di pusat kecamatan atau desa yang dekat dengan perkotaan. Karena dekat puskesmas, rumah sakit, dan pasar. Namun, akses dekat itu kadang tidak menjadi jaminan ketika pertumbuhan ekonomi desanya baik, sumber daya manusianya berkualitas. Seperti Desa Purwosono, Kecamatan Senduro,” ujarnya.

Menurutnya, grafik kemajuan Desa Purwosono, Kecamatan Senduro, dianggap melompat. Sebab, sebelumnya nilai IDM pada tahun 2020 sebesar 0,706 alias masuk kategori desa berkembang. Sedangkan pada tahun 2021 nilainya meroket menjadi 0,834. Otomatis masuk kategori desa mandiri melewati kategori desa maju.

Nah, kalau dua Desa Tukum sama Desa Sumbermujur ini kan sebetulnya secara nilai sudah masuk kategori. Namun, kadesnya menolak. Ya, mereka khawatir ada pemotongan DD dan lainnya. Padahal perhatian pemerintah saat ini dibalik. Setelah ada evaluasi desa tertinggal selama dua tahun dapat tambahan tetapi tidak berubah,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

- Advertisement -

Setelah melakukan pengukuran data IDM pada 198 desa di Lumajang, sebetulnya ada 12 desa yang bisa menjadi desa mandiri. Namun, sayangnya dua desa di antaranya menolak untuk alih status. Sebab, kebanyakan kades khawatir jika peralihan status dari maju menuju mandiri bakal mengurangi jatah dana desa (DD) setiap tahun.

Dua desa itu adalah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, dan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Padahal, beberapa program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat banyak yang mensyaratkan status desa mandiri sebagai prasyarat. Namun, kenyataan itu ditolak mentah-mentah dua desa tersebut.

Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Supriyadi mengatakan, pengukuran ini memang memperhatikan banyak hal. Misalnya memiliki akses paling dekat dengan sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor ekonomi. Termasuk kemajuan pembangunan dalam desa.

“Yang diuntungkan memang desa-desa yang ada di pusat kecamatan atau desa yang dekat dengan perkotaan. Karena dekat puskesmas, rumah sakit, dan pasar. Namun, akses dekat itu kadang tidak menjadi jaminan ketika pertumbuhan ekonomi desanya baik, sumber daya manusianya berkualitas. Seperti Desa Purwosono, Kecamatan Senduro,” ujarnya.

Menurutnya, grafik kemajuan Desa Purwosono, Kecamatan Senduro, dianggap melompat. Sebab, sebelumnya nilai IDM pada tahun 2020 sebesar 0,706 alias masuk kategori desa berkembang. Sedangkan pada tahun 2021 nilainya meroket menjadi 0,834. Otomatis masuk kategori desa mandiri melewati kategori desa maju.

Nah, kalau dua Desa Tukum sama Desa Sumbermujur ini kan sebetulnya secara nilai sudah masuk kategori. Namun, kadesnya menolak. Ya, mereka khawatir ada pemotongan DD dan lainnya. Padahal perhatian pemerintah saat ini dibalik. Setelah ada evaluasi desa tertinggal selama dua tahun dapat tambahan tetapi tidak berubah,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

Setelah melakukan pengukuran data IDM pada 198 desa di Lumajang, sebetulnya ada 12 desa yang bisa menjadi desa mandiri. Namun, sayangnya dua desa di antaranya menolak untuk alih status. Sebab, kebanyakan kades khawatir jika peralihan status dari maju menuju mandiri bakal mengurangi jatah dana desa (DD) setiap tahun.

Dua desa itu adalah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, dan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Padahal, beberapa program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat banyak yang mensyaratkan status desa mandiri sebagai prasyarat. Namun, kenyataan itu ditolak mentah-mentah dua desa tersebut.

Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Supriyadi mengatakan, pengukuran ini memang memperhatikan banyak hal. Misalnya memiliki akses paling dekat dengan sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor ekonomi. Termasuk kemajuan pembangunan dalam desa.

“Yang diuntungkan memang desa-desa yang ada di pusat kecamatan atau desa yang dekat dengan perkotaan. Karena dekat puskesmas, rumah sakit, dan pasar. Namun, akses dekat itu kadang tidak menjadi jaminan ketika pertumbuhan ekonomi desanya baik, sumber daya manusianya berkualitas. Seperti Desa Purwosono, Kecamatan Senduro,” ujarnya.

Menurutnya, grafik kemajuan Desa Purwosono, Kecamatan Senduro, dianggap melompat. Sebab, sebelumnya nilai IDM pada tahun 2020 sebesar 0,706 alias masuk kategori desa berkembang. Sedangkan pada tahun 2021 nilainya meroket menjadi 0,834. Otomatis masuk kategori desa mandiri melewati kategori desa maju.

Nah, kalau dua Desa Tukum sama Desa Sumbermujur ini kan sebetulnya secara nilai sudah masuk kategori. Namun, kadesnya menolak. Ya, mereka khawatir ada pemotongan DD dan lainnya. Padahal perhatian pemerintah saat ini dibalik. Setelah ada evaluasi desa tertinggal selama dua tahun dapat tambahan tetapi tidak berubah,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/