Mobile_AP_Rectangle 1
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dari ratusan desa yang ada di Lumajang, tidak sampai separuhnya yang selesai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya bulan ini dapat jatah bantuan tunai langsung dana desa (BLT DD) terancam molor.
Secara total jumlah desa yang sudah menyusun APBDes hanya berjumlah 68 desa, sedangkan 130 desa lainnya baru selesai, tetapi belum melaporkan langsung pada pemerintah pusat. Sehingga DD tahap pertama belum bisa dicairkan ke rekening masing-masing ratusan desa tersebut.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, ideal penyusunan anggaran tersebut memang harus sebelum awal tahun anggaran berjalan. Keterlambatan penyusunan itu memang masih menyesuaikan dengan peraturan-peraturan diatasnya.
Mobile_AP_Rectangle 2
“Mekanisme pencairan DD tahun ini mengalami perubahan. Tidak langsung 40 persen. Bedanya pencairan anggaran untuk BLT DD dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM itu disendirikan. Bagi desa yang sudah selesai penyusunan APBDes nya baru bisa anggaran BLT DD bisa turun,” jelasnya.
Warga bakal menerima bantuan tunai itu sebesar Rp 300 ribu setiap bulan selama lima bulan. Otomatis jika dicairkan bulan ini, mereka bakal menerima sebesar Rp 900 ribu. Sebab, pencairannya terhitung mulai Bulan Januari hingga Bulan Maret. “Ini selama setahun dapat BLT DD,” tambahnya.
Sedangkan untuk anggaran PPKM sebesar 8 persen dari total keseluruhan DD baru dicairkan per 3 Maret kemarin pada seluruh desa. Sehingga kini desa bisa segera merealisasikan kegiatan tersebut dengan cepat. “Harapannya semua desa bisa menjalankan anggarannya sesuai prioritas penggunaan DD,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan
- Advertisement -
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dari ratusan desa yang ada di Lumajang, tidak sampai separuhnya yang selesai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya bulan ini dapat jatah bantuan tunai langsung dana desa (BLT DD) terancam molor.
Secara total jumlah desa yang sudah menyusun APBDes hanya berjumlah 68 desa, sedangkan 130 desa lainnya baru selesai, tetapi belum melaporkan langsung pada pemerintah pusat. Sehingga DD tahap pertama belum bisa dicairkan ke rekening masing-masing ratusan desa tersebut.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, ideal penyusunan anggaran tersebut memang harus sebelum awal tahun anggaran berjalan. Keterlambatan penyusunan itu memang masih menyesuaikan dengan peraturan-peraturan diatasnya.
“Mekanisme pencairan DD tahun ini mengalami perubahan. Tidak langsung 40 persen. Bedanya pencairan anggaran untuk BLT DD dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM itu disendirikan. Bagi desa yang sudah selesai penyusunan APBDes nya baru bisa anggaran BLT DD bisa turun,” jelasnya.
Warga bakal menerima bantuan tunai itu sebesar Rp 300 ribu setiap bulan selama lima bulan. Otomatis jika dicairkan bulan ini, mereka bakal menerima sebesar Rp 900 ribu. Sebab, pencairannya terhitung mulai Bulan Januari hingga Bulan Maret. “Ini selama setahun dapat BLT DD,” tambahnya.
Sedangkan untuk anggaran PPKM sebesar 8 persen dari total keseluruhan DD baru dicairkan per 3 Maret kemarin pada seluruh desa. Sehingga kini desa bisa segera merealisasikan kegiatan tersebut dengan cepat. “Harapannya semua desa bisa menjalankan anggarannya sesuai prioritas penggunaan DD,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dari ratusan desa yang ada di Lumajang, tidak sampai separuhnya yang selesai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya bulan ini dapat jatah bantuan tunai langsung dana desa (BLT DD) terancam molor.
Secara total jumlah desa yang sudah menyusun APBDes hanya berjumlah 68 desa, sedangkan 130 desa lainnya baru selesai, tetapi belum melaporkan langsung pada pemerintah pusat. Sehingga DD tahap pertama belum bisa dicairkan ke rekening masing-masing ratusan desa tersebut.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, ideal penyusunan anggaran tersebut memang harus sebelum awal tahun anggaran berjalan. Keterlambatan penyusunan itu memang masih menyesuaikan dengan peraturan-peraturan diatasnya.
“Mekanisme pencairan DD tahun ini mengalami perubahan. Tidak langsung 40 persen. Bedanya pencairan anggaran untuk BLT DD dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM itu disendirikan. Bagi desa yang sudah selesai penyusunan APBDes nya baru bisa anggaran BLT DD bisa turun,” jelasnya.
Warga bakal menerima bantuan tunai itu sebesar Rp 300 ribu setiap bulan selama lima bulan. Otomatis jika dicairkan bulan ini, mereka bakal menerima sebesar Rp 900 ribu. Sebab, pencairannya terhitung mulai Bulan Januari hingga Bulan Maret. “Ini selama setahun dapat BLT DD,” tambahnya.
Sedangkan untuk anggaran PPKM sebesar 8 persen dari total keseluruhan DD baru dicairkan per 3 Maret kemarin pada seluruh desa. Sehingga kini desa bisa segera merealisasikan kegiatan tersebut dengan cepat. “Harapannya semua desa bisa menjalankan anggarannya sesuai prioritas penggunaan DD,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan
