alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Sering Diiming-imingi Harga Mahal

Pengembang Luar Daerah Kerap Ugal-ugalan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan sudah lazim dilakukan. Yang patut dijaga adalah mematuhi aturan dengan tidak mengalihfungsikan lahan yang masuk kategori lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Kendati demikian, masih ada yang mencoba melanggar. Utamanya pengembang dari luar kota. Mereka sering memberi iming-iming dengan harga fantastis.

Sesuai amanat UU Nomor 41 Tahun 2009, pemerintah wajib melindungi lahan pertanian. Hal itu diterjemahkan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Luasan LP2B Lumajang.

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Sukarno Mukti Hadi menjelaskan, berdasarkan digitasi yang dilakukan Dinas Pertanian mulai tahun 2012-2017, luas LP2B yang ditetapkan adalah 32.331 hektare. Sedangkan lahan baku sawah seluas 36.391 hektare. Sehingga ada selisih 4.060 hektare. “Selisih itu kita gunakan sebagai lahan cadangan,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hadi mengatakan, lahan cadangan dapat dimanfaatkan untuk pengganti LP2B yang digunakan pemerintah membangun fasilitas umum. Meski begitu, pemerintah wajib mengganti lahan tersebut. Selain itu, lahan cadangan juga disiapkan untuk pembangunan perumahan. “Jumlah penduduk kan semakin bertambah. Jadi, kami siapkan untuk itu juga,” katanya.

Dari tahun ke tahun, jumlah bangunan berdiri di Lumajang selalu bertambah. Hal ini dikhawatirkan dapat mempersempit lahan pertanian. Jika sempit, maka hasil pertanian akan menurun.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan sudah lazim dilakukan. Yang patut dijaga adalah mematuhi aturan dengan tidak mengalihfungsikan lahan yang masuk kategori lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Kendati demikian, masih ada yang mencoba melanggar. Utamanya pengembang dari luar kota. Mereka sering memberi iming-iming dengan harga fantastis.

Sesuai amanat UU Nomor 41 Tahun 2009, pemerintah wajib melindungi lahan pertanian. Hal itu diterjemahkan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Luasan LP2B Lumajang.

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Sukarno Mukti Hadi menjelaskan, berdasarkan digitasi yang dilakukan Dinas Pertanian mulai tahun 2012-2017, luas LP2B yang ditetapkan adalah 32.331 hektare. Sedangkan lahan baku sawah seluas 36.391 hektare. Sehingga ada selisih 4.060 hektare. “Selisih itu kita gunakan sebagai lahan cadangan,” jelasnya.

Hadi mengatakan, lahan cadangan dapat dimanfaatkan untuk pengganti LP2B yang digunakan pemerintah membangun fasilitas umum. Meski begitu, pemerintah wajib mengganti lahan tersebut. Selain itu, lahan cadangan juga disiapkan untuk pembangunan perumahan. “Jumlah penduduk kan semakin bertambah. Jadi, kami siapkan untuk itu juga,” katanya.

Dari tahun ke tahun, jumlah bangunan berdiri di Lumajang selalu bertambah. Hal ini dikhawatirkan dapat mempersempit lahan pertanian. Jika sempit, maka hasil pertanian akan menurun.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan sudah lazim dilakukan. Yang patut dijaga adalah mematuhi aturan dengan tidak mengalihfungsikan lahan yang masuk kategori lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Kendati demikian, masih ada yang mencoba melanggar. Utamanya pengembang dari luar kota. Mereka sering memberi iming-iming dengan harga fantastis.

Sesuai amanat UU Nomor 41 Tahun 2009, pemerintah wajib melindungi lahan pertanian. Hal itu diterjemahkan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Luasan LP2B Lumajang.

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Sukarno Mukti Hadi menjelaskan, berdasarkan digitasi yang dilakukan Dinas Pertanian mulai tahun 2012-2017, luas LP2B yang ditetapkan adalah 32.331 hektare. Sedangkan lahan baku sawah seluas 36.391 hektare. Sehingga ada selisih 4.060 hektare. “Selisih itu kita gunakan sebagai lahan cadangan,” jelasnya.

Hadi mengatakan, lahan cadangan dapat dimanfaatkan untuk pengganti LP2B yang digunakan pemerintah membangun fasilitas umum. Meski begitu, pemerintah wajib mengganti lahan tersebut. Selain itu, lahan cadangan juga disiapkan untuk pembangunan perumahan. “Jumlah penduduk kan semakin bertambah. Jadi, kami siapkan untuk itu juga,” katanya.

Dari tahun ke tahun, jumlah bangunan berdiri di Lumajang selalu bertambah. Hal ini dikhawatirkan dapat mempersempit lahan pertanian. Jika sempit, maka hasil pertanian akan menurun.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/