alexametrics
21.3 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Dukung Percepatan Target, Lumajang Terapkan “No Vaccine, No Service”

Cara yang dilakukan Pemkab Lumajang untuk mendongkrak capaian vaksinasi kali ini semakin ekstrem. Tidak lagi mengedukasi, tetapi mengancam tidak melayani warga yang belum suntik vaksin. Semua penerima bantuan, guru mengaji, RT/RW, wajib vaksin dulu.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi aman dan halalnya vaksin rupanya tidak menarik minat warga secara suka rela datang untuk menjalani vaksinasi. Sampai-sampai Pemkab Lumajang beberapa waktu lalu melakukan evaluasi besar-besaran. Sebab, capaiannya masih rendah. Akibatnya, seluruh pelayanan kini bersyarat.

Bagi warga yang telah menerima suntik vaksin, mereka bisa mendapat seluruh pelayanan yang ada di desa. Termasuk pengurusan bantuan PKH, BPNT, BST, maupun JPS. Sebaliknya, jika belum pernah disuntik vaksin, mereka terancam tidak dilayani. Bahkan lebih dari itu, pencairan bantuan bisa ditunda.

Sampurno, warga Kelurahan Jogoyudan, misalnya. Setelah mendapat kabar itu, dia buru-buru mengajak seluruh keluarganya ke Puskesmas Rogotrunan. “Nanti khawatir dipersulit kalau pengurusan. Kalau dibilang, sebetulnya ini tidak ada kaitannya antara vaksin dengan pengurusan administrasi. Tetapi, ya, gimana, saya khawatir nanti butuh,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi kelompok pekerja. Guru honorer, guru mengaji, hingga pegawai balai desa/kecamatan wajib mempunyai sertifikat vaksin. Jika tidak punya, gaji mereka terancam tidak dicairkan saat itu juga.

Bahkan, tidak hanya itu, ancaman tersebut juga menyasar pada kelompok masyarakat umum. Macam pengurusan surat-surat ke kantor kecamatan wajib dilampiri sertifikat vaksin.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi aman dan halalnya vaksin rupanya tidak menarik minat warga secara suka rela datang untuk menjalani vaksinasi. Sampai-sampai Pemkab Lumajang beberapa waktu lalu melakukan evaluasi besar-besaran. Sebab, capaiannya masih rendah. Akibatnya, seluruh pelayanan kini bersyarat.

Bagi warga yang telah menerima suntik vaksin, mereka bisa mendapat seluruh pelayanan yang ada di desa. Termasuk pengurusan bantuan PKH, BPNT, BST, maupun JPS. Sebaliknya, jika belum pernah disuntik vaksin, mereka terancam tidak dilayani. Bahkan lebih dari itu, pencairan bantuan bisa ditunda.

Sampurno, warga Kelurahan Jogoyudan, misalnya. Setelah mendapat kabar itu, dia buru-buru mengajak seluruh keluarganya ke Puskesmas Rogotrunan. “Nanti khawatir dipersulit kalau pengurusan. Kalau dibilang, sebetulnya ini tidak ada kaitannya antara vaksin dengan pengurusan administrasi. Tetapi, ya, gimana, saya khawatir nanti butuh,” katanya.

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi kelompok pekerja. Guru honorer, guru mengaji, hingga pegawai balai desa/kecamatan wajib mempunyai sertifikat vaksin. Jika tidak punya, gaji mereka terancam tidak dicairkan saat itu juga.

Bahkan, tidak hanya itu, ancaman tersebut juga menyasar pada kelompok masyarakat umum. Macam pengurusan surat-surat ke kantor kecamatan wajib dilampiri sertifikat vaksin.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sosialisasi aman dan halalnya vaksin rupanya tidak menarik minat warga secara suka rela datang untuk menjalani vaksinasi. Sampai-sampai Pemkab Lumajang beberapa waktu lalu melakukan evaluasi besar-besaran. Sebab, capaiannya masih rendah. Akibatnya, seluruh pelayanan kini bersyarat.

Bagi warga yang telah menerima suntik vaksin, mereka bisa mendapat seluruh pelayanan yang ada di desa. Termasuk pengurusan bantuan PKH, BPNT, BST, maupun JPS. Sebaliknya, jika belum pernah disuntik vaksin, mereka terancam tidak dilayani. Bahkan lebih dari itu, pencairan bantuan bisa ditunda.

Sampurno, warga Kelurahan Jogoyudan, misalnya. Setelah mendapat kabar itu, dia buru-buru mengajak seluruh keluarganya ke Puskesmas Rogotrunan. “Nanti khawatir dipersulit kalau pengurusan. Kalau dibilang, sebetulnya ini tidak ada kaitannya antara vaksin dengan pengurusan administrasi. Tetapi, ya, gimana, saya khawatir nanti butuh,” katanya.

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi kelompok pekerja. Guru honorer, guru mengaji, hingga pegawai balai desa/kecamatan wajib mempunyai sertifikat vaksin. Jika tidak punya, gaji mereka terancam tidak dicairkan saat itu juga.

Bahkan, tidak hanya itu, ancaman tersebut juga menyasar pada kelompok masyarakat umum. Macam pengurusan surat-surat ke kantor kecamatan wajib dilampiri sertifikat vaksin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/