22.9 C
Jember
Saturday, 3 June 2023

Fokusnya Hanya Pascabencana

Pengurusan Dokumen Penting yang Hilang Bakal Dipermudah

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Setelah terjadinya bencana, sejumlah masalah mulai bermunculan. Selain kerusakan, warga terdampak, juga ada yang kehilangan harta benda hingga surat berharga. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi penanggulangan bencana.

Dr Abdul Wadud Nafis, tokoh agama sekaligus korban bencana banjir, mengatakan bahwa penanggulangan tidak cukup dilakukan pemerintah. Namun, masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan. “Selama ini kita hanya mendiskusikan pascabencana. Sedangkan sebelum bencana, kita tidak pernah membahasnya,” katanya.

Gus Wadud, sapaan akrabnya, mengajak masyarakat dan pemerintah saling bersinergi. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi saat bencana agar kerugian bisa diminimalisasi.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Saya setuju yang disampaikan Gus Wadud. Perlu peran semua masyarakat, termasuk tokoh agama. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri,” kata Deddy Firmansyah, Anggota Komisi D DPRD Lumajang.

Menurut dia, pemerintah perlu mempersiapkan tiga hal. Edukasi prabencana, tindakan masa darurat, dan penanganan pascabencana. Sebab, selama ini fokus pemerintah hanya pada penanganan bencana. “Tindakan pemerintah luar biasa. Tetapi, saat darurat dan prabencana, kita belum bisa mengatasinya. Ini harus menjadi evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Dewi Susiyanti, Kepala Dinas Sosial Lumajang, berharap ada data riil di masing-masing desa. Hal itu memudahkan pemerintah dalam penanganan bencana. “Seandainya ada bencana, kita tidak kebingungan mencari data. Hal itu juga memudahkan kita dalam berkoordinasi penyaluran bencana,” harapnya.

Dewi menambahkan, pemerintah perlu mempersiapkan kampung siaga bencana. “Kami mohon kepada camat agar mengusulkan kampung siaga bencana. Nantinya akan diusulkan ke Kemensos untuk diberikan pelatihan dan edukasi,” tambahnya.

Indra Wibowo Laksana, Kepala BPBD Lumajang, berpesan agar masyarakat tidak menganggap bencana sebagai musuh. Meskipun ada dua belas titik bencana, masyarakat diminta selalu siap siaga. “Kenali ancamannya, kurangi risiko, dan lakukan pemulihan,” ujarnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memulihkan bencana. Sebab, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan dokumen warga yang rusak dan hilang, pihaknya yakin pemerintah akan membantu dengan maksimal. “Saya yakin, pemerintah tidak akan lama dan berbelit untuk diterbitkan kembali,” pungkasnya.

 

Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Setelah terjadinya bencana, sejumlah masalah mulai bermunculan. Selain kerusakan, warga terdampak, juga ada yang kehilangan harta benda hingga surat berharga. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi penanggulangan bencana.

Dr Abdul Wadud Nafis, tokoh agama sekaligus korban bencana banjir, mengatakan bahwa penanggulangan tidak cukup dilakukan pemerintah. Namun, masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan. “Selama ini kita hanya mendiskusikan pascabencana. Sedangkan sebelum bencana, kita tidak pernah membahasnya,” katanya.

Gus Wadud, sapaan akrabnya, mengajak masyarakat dan pemerintah saling bersinergi. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi saat bencana agar kerugian bisa diminimalisasi.

“Saya setuju yang disampaikan Gus Wadud. Perlu peran semua masyarakat, termasuk tokoh agama. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri,” kata Deddy Firmansyah, Anggota Komisi D DPRD Lumajang.

Menurut dia, pemerintah perlu mempersiapkan tiga hal. Edukasi prabencana, tindakan masa darurat, dan penanganan pascabencana. Sebab, selama ini fokus pemerintah hanya pada penanganan bencana. “Tindakan pemerintah luar biasa. Tetapi, saat darurat dan prabencana, kita belum bisa mengatasinya. Ini harus menjadi evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Dewi Susiyanti, Kepala Dinas Sosial Lumajang, berharap ada data riil di masing-masing desa. Hal itu memudahkan pemerintah dalam penanganan bencana. “Seandainya ada bencana, kita tidak kebingungan mencari data. Hal itu juga memudahkan kita dalam berkoordinasi penyaluran bencana,” harapnya.

Dewi menambahkan, pemerintah perlu mempersiapkan kampung siaga bencana. “Kami mohon kepada camat agar mengusulkan kampung siaga bencana. Nantinya akan diusulkan ke Kemensos untuk diberikan pelatihan dan edukasi,” tambahnya.

Indra Wibowo Laksana, Kepala BPBD Lumajang, berpesan agar masyarakat tidak menganggap bencana sebagai musuh. Meskipun ada dua belas titik bencana, masyarakat diminta selalu siap siaga. “Kenali ancamannya, kurangi risiko, dan lakukan pemulihan,” ujarnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memulihkan bencana. Sebab, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan dokumen warga yang rusak dan hilang, pihaknya yakin pemerintah akan membantu dengan maksimal. “Saya yakin, pemerintah tidak akan lama dan berbelit untuk diterbitkan kembali,” pungkasnya.

 

Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Setelah terjadinya bencana, sejumlah masalah mulai bermunculan. Selain kerusakan, warga terdampak, juga ada yang kehilangan harta benda hingga surat berharga. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi penanggulangan bencana.

Dr Abdul Wadud Nafis, tokoh agama sekaligus korban bencana banjir, mengatakan bahwa penanggulangan tidak cukup dilakukan pemerintah. Namun, masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan. “Selama ini kita hanya mendiskusikan pascabencana. Sedangkan sebelum bencana, kita tidak pernah membahasnya,” katanya.

Gus Wadud, sapaan akrabnya, mengajak masyarakat dan pemerintah saling bersinergi. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi saat bencana agar kerugian bisa diminimalisasi.

“Saya setuju yang disampaikan Gus Wadud. Perlu peran semua masyarakat, termasuk tokoh agama. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri,” kata Deddy Firmansyah, Anggota Komisi D DPRD Lumajang.

Menurut dia, pemerintah perlu mempersiapkan tiga hal. Edukasi prabencana, tindakan masa darurat, dan penanganan pascabencana. Sebab, selama ini fokus pemerintah hanya pada penanganan bencana. “Tindakan pemerintah luar biasa. Tetapi, saat darurat dan prabencana, kita belum bisa mengatasinya. Ini harus menjadi evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Dewi Susiyanti, Kepala Dinas Sosial Lumajang, berharap ada data riil di masing-masing desa. Hal itu memudahkan pemerintah dalam penanganan bencana. “Seandainya ada bencana, kita tidak kebingungan mencari data. Hal itu juga memudahkan kita dalam berkoordinasi penyaluran bencana,” harapnya.

Dewi menambahkan, pemerintah perlu mempersiapkan kampung siaga bencana. “Kami mohon kepada camat agar mengusulkan kampung siaga bencana. Nantinya akan diusulkan ke Kemensos untuk diberikan pelatihan dan edukasi,” tambahnya.

Indra Wibowo Laksana, Kepala BPBD Lumajang, berpesan agar masyarakat tidak menganggap bencana sebagai musuh. Meskipun ada dua belas titik bencana, masyarakat diminta selalu siap siaga. “Kenali ancamannya, kurangi risiko, dan lakukan pemulihan,” ujarnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memulihkan bencana. Sebab, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan dokumen warga yang rusak dan hilang, pihaknya yakin pemerintah akan membantu dengan maksimal. “Saya yakin, pemerintah tidak akan lama dan berbelit untuk diterbitkan kembali,” pungkasnya.

 

Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

Presiden Adalah Wasit

Periode Pertama WTP Semua

SD Negeri Kurang Inovasi

Bakal Perlebar Titik Kemacetan