alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Ajukan Raperda Disabilitas

PPDI Desak DPRD Sahkan Perda Disabilitas

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan. Tak terkecuali kesejahteraan bagi penyandang disabilitas Lumajang. Hal itulah yang dilakukan sejumlah aktivis penyandang disabilitas, kemarin (03/03). Mereka mendatangi Kantor DPRD Lumajang untuk menggelar audiensi.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lumajang bersama lima organisasi disabilitas lainnya menyuarakan aspirasi di Gedung DPRD Lumajang. Ada 23 pokok pembahasan yang disampaikan. Mereka mendesak segera ada penyusunan dan pengesahan Perda Disabilitas Lumajang. “Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ucap Ratnaningsih, pendamping disabilitas Lumajang.

Dia melanjutkan, raperda tersebut sebagai komitmen dan kesungguhan Pemerintah Lumajang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sebab, selama ini masih ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. “Perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat terhadap mereka. Misalnya saja ada akses khusus di ruang publik,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Ali Muslimin, Ketua PPDI Lumajang, mengatakan bahwa audiensi tersebut merupakan upaya mendorong kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan kaum disabilitas. “Ini adalah upaya kami mendorong pengesahan peraturan daerah tentang disabilitas,” katanya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan. Tak terkecuali kesejahteraan bagi penyandang disabilitas Lumajang. Hal itulah yang dilakukan sejumlah aktivis penyandang disabilitas, kemarin (03/03). Mereka mendatangi Kantor DPRD Lumajang untuk menggelar audiensi.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lumajang bersama lima organisasi disabilitas lainnya menyuarakan aspirasi di Gedung DPRD Lumajang. Ada 23 pokok pembahasan yang disampaikan. Mereka mendesak segera ada penyusunan dan pengesahan Perda Disabilitas Lumajang. “Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ucap Ratnaningsih, pendamping disabilitas Lumajang.

Dia melanjutkan, raperda tersebut sebagai komitmen dan kesungguhan Pemerintah Lumajang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sebab, selama ini masih ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. “Perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat terhadap mereka. Misalnya saja ada akses khusus di ruang publik,” lanjutnya.

Sementara itu, Ali Muslimin, Ketua PPDI Lumajang, mengatakan bahwa audiensi tersebut merupakan upaya mendorong kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan kaum disabilitas. “Ini adalah upaya kami mendorong pengesahan peraturan daerah tentang disabilitas,” katanya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan. Tak terkecuali kesejahteraan bagi penyandang disabilitas Lumajang. Hal itulah yang dilakukan sejumlah aktivis penyandang disabilitas, kemarin (03/03). Mereka mendatangi Kantor DPRD Lumajang untuk menggelar audiensi.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Lumajang bersama lima organisasi disabilitas lainnya menyuarakan aspirasi di Gedung DPRD Lumajang. Ada 23 pokok pembahasan yang disampaikan. Mereka mendesak segera ada penyusunan dan pengesahan Perda Disabilitas Lumajang. “Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ucap Ratnaningsih, pendamping disabilitas Lumajang.

Dia melanjutkan, raperda tersebut sebagai komitmen dan kesungguhan Pemerintah Lumajang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sebab, selama ini masih ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. “Perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat terhadap mereka. Misalnya saja ada akses khusus di ruang publik,” lanjutnya.

Sementara itu, Ali Muslimin, Ketua PPDI Lumajang, mengatakan bahwa audiensi tersebut merupakan upaya mendorong kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan kaum disabilitas. “Ini adalah upaya kami mendorong pengesahan peraturan daerah tentang disabilitas,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/