alexametrics
29.3 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Penyelenggaraan Pilkada 2024 Gelontorkan Rp 71,483 Miliar

Hajatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) direncanakan bakal digelar pada tahun 2024. Pemkab Lumajang perlu segera menyiapkan kebutuhan anggaran. Sebab, KPU Lumajang mengestimasi kebutuhan sebesar Rp 71,483 miliar.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa waktu lalu, seluruh komisioner penyelenggara pemilihan melakukan rapat besar bersama seluruh kabupaten dan kota lainnya. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya melakukan penyusunan anggaran kebutuhan pilkada masing-masing daerah, termasuk Lumajang.

“Angka psikologi yang muncul setelah disusun dari beberapa komisioner lainnya itu ada sekitar Rp 71,483 miliar. Naik dua kali lipat dari pemilihan sebelumnya, tahun 2018,” kata Yuyun Baharita, Ketua KPU yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Lumajang, saat ditemui di kantornya.

Yuyun menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, pelaksanaan pemilihan nanti kemungkinan tidak sama dengan pemilihan sebelumnya. Sebab, dirinya memprediksi seluruh rangkaian penyelenggaraan perlu menyesuaikan dengan kehidupan new normal pascapandemi korona.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tanggal pasti penyelenggaraan memang belum diumumkan oleh KPU Pusat. Bahkan nominal itu sebetulnya masih perlu diharmonisasikan dengan anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang. Item per item perlu dipelototi.

“Kami bisa mempertanggungjawabkan setiap item yang disusun, karena kenaikan itu akibat penyesuaian honorarium untuk badan ad hoc, pengadaan masker, alat pelindung diri, dan lain-lain yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara. Tujuannya supaya semuanya bisa berjalan dengan semestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, kebutuhan anggaran itu harus realistis dan transparan. Secara pasti memang nominal itu masih belum dibahas. Sebab, sampai saat ini penyusunan anggaran untuk tahun depan belum dibicarakan bersama eksekutif.

“Intinya harus pada konteks yang wajar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan yang riil. Itu kan belum tahu juga perhitungannya, itu kan ada banyak. Yang jelas, semua rangkaian dan pelaksanaannya harus sukses dan lancar,” pungkasnya.

 

Kesiapan Anggaran Dicicil Dua Tahun

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa waktu lalu, seluruh komisioner penyelenggara pemilihan melakukan rapat besar bersama seluruh kabupaten dan kota lainnya. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya melakukan penyusunan anggaran kebutuhan pilkada masing-masing daerah, termasuk Lumajang.

“Angka psikologi yang muncul setelah disusun dari beberapa komisioner lainnya itu ada sekitar Rp 71,483 miliar. Naik dua kali lipat dari pemilihan sebelumnya, tahun 2018,” kata Yuyun Baharita, Ketua KPU yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Lumajang, saat ditemui di kantornya.

Yuyun menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, pelaksanaan pemilihan nanti kemungkinan tidak sama dengan pemilihan sebelumnya. Sebab, dirinya memprediksi seluruh rangkaian penyelenggaraan perlu menyesuaikan dengan kehidupan new normal pascapandemi korona.

Tanggal pasti penyelenggaraan memang belum diumumkan oleh KPU Pusat. Bahkan nominal itu sebetulnya masih perlu diharmonisasikan dengan anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang. Item per item perlu dipelototi.

“Kami bisa mempertanggungjawabkan setiap item yang disusun, karena kenaikan itu akibat penyesuaian honorarium untuk badan ad hoc, pengadaan masker, alat pelindung diri, dan lain-lain yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara. Tujuannya supaya semuanya bisa berjalan dengan semestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, kebutuhan anggaran itu harus realistis dan transparan. Secara pasti memang nominal itu masih belum dibahas. Sebab, sampai saat ini penyusunan anggaran untuk tahun depan belum dibicarakan bersama eksekutif.

“Intinya harus pada konteks yang wajar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan yang riil. Itu kan belum tahu juga perhitungannya, itu kan ada banyak. Yang jelas, semua rangkaian dan pelaksanaannya harus sukses dan lancar,” pungkasnya.

 

Kesiapan Anggaran Dicicil Dua Tahun

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa waktu lalu, seluruh komisioner penyelenggara pemilihan melakukan rapat besar bersama seluruh kabupaten dan kota lainnya. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya melakukan penyusunan anggaran kebutuhan pilkada masing-masing daerah, termasuk Lumajang.

“Angka psikologi yang muncul setelah disusun dari beberapa komisioner lainnya itu ada sekitar Rp 71,483 miliar. Naik dua kali lipat dari pemilihan sebelumnya, tahun 2018,” kata Yuyun Baharita, Ketua KPU yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Lumajang, saat ditemui di kantornya.

Yuyun menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, pelaksanaan pemilihan nanti kemungkinan tidak sama dengan pemilihan sebelumnya. Sebab, dirinya memprediksi seluruh rangkaian penyelenggaraan perlu menyesuaikan dengan kehidupan new normal pascapandemi korona.

Tanggal pasti penyelenggaraan memang belum diumumkan oleh KPU Pusat. Bahkan nominal itu sebetulnya masih perlu diharmonisasikan dengan anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang. Item per item perlu dipelototi.

“Kami bisa mempertanggungjawabkan setiap item yang disusun, karena kenaikan itu akibat penyesuaian honorarium untuk badan ad hoc, pengadaan masker, alat pelindung diri, dan lain-lain yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara. Tujuannya supaya semuanya bisa berjalan dengan semestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, kebutuhan anggaran itu harus realistis dan transparan. Secara pasti memang nominal itu masih belum dibahas. Sebab, sampai saat ini penyusunan anggaran untuk tahun depan belum dibicarakan bersama eksekutif.

“Intinya harus pada konteks yang wajar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan yang riil. Itu kan belum tahu juga perhitungannya, itu kan ada banyak. Yang jelas, semua rangkaian dan pelaksanaannya harus sukses dan lancar,” pungkasnya.

 

Kesiapan Anggaran Dicicil Dua Tahun

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/