Penyelenggaraan Pilkada 2024 Gelontorkan Rp 71,483 Miliar

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa waktu lalu, seluruh komisioner penyelenggara pemilihan melakukan rapat besar bersama seluruh kabupaten dan kota lainnya. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya melakukan penyusunan anggaran kebutuhan pilkada masing-masing daerah, termasuk Lumajang.

“Angka psikologi yang muncul setelah disusun dari beberapa komisioner lainnya itu ada sekitar Rp 71,483 miliar. Naik dua kali lipat dari pemilihan sebelumnya, tahun 2018,” kata Yuyun Baharita, Ketua KPU yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Lumajang, saat ditemui di kantornya.

Yuyun menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, pelaksanaan pemilihan nanti kemungkinan tidak sama dengan pemilihan sebelumnya. Sebab, dirinya memprediksi seluruh rangkaian penyelenggaraan perlu menyesuaikan dengan kehidupan new normal pascapandemi korona.

Tanggal pasti penyelenggaraan memang belum diumumkan oleh KPU Pusat. Bahkan nominal itu sebetulnya masih perlu diharmonisasikan dengan anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang. Item per item perlu dipelototi.

“Kami bisa mempertanggungjawabkan setiap item yang disusun, karena kenaikan itu akibat penyesuaian honorarium untuk badan ad hoc, pengadaan masker, alat pelindung diri, dan lain-lain yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara. Tujuannya supaya semuanya bisa berjalan dengan semestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, kebutuhan anggaran itu harus realistis dan transparan. Secara pasti memang nominal itu masih belum dibahas. Sebab, sampai saat ini penyusunan anggaran untuk tahun depan belum dibicarakan bersama eksekutif.

“Intinya harus pada konteks yang wajar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan yang riil. Itu kan belum tahu juga perhitungannya, itu kan ada banyak. Yang jelas, semua rangkaian dan pelaksanaannya harus sukses dan lancar,” pungkasnya.

Kesiapan Anggaran Dicicil Dua Tahun

Nilainya Masih di Bawah Perencanaan Daerah Lain

KEBUTUHAN anggaran pilkada memang belum dihitung secara terperinci. Namun, Pemkab Lumajang rupanya bakal mengalokasikan dana cadangan. Bahkan, total anggaran untuk kebutuhan pilkada 2024 direncanakan sebesar Rp 35 miliar. Total itu dicicil selama dua kali. Pertama pada 2022 dan kedua pada 2023.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, cicilan itu dipenuhi tahun 2022 sebesar Rp 15 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp 20 miliar. Tujuannya untuk berjaga-jaga agar beban APBD tahun 2024 tidak terlalu berat. Jika terjadi kekurangan, bakal dipenuhi pada tahun itu.

“Misalnya kebutuhannya nanti Rp 40 miliar, kita sudah siap sebesar Rp 35 miliar. Sehingga tahun 2024 tinggal nambahi sebesar Rp 5 miliar saja. Ini masih estimasi. Tentunya jumlah kebutuhan akan lebih dari jumlah itu. Kalau pendanaan dibebankan pada tahun 2024 semua, beban APBD nanti akan berat,” katanya.

Menurut dia, beban kebutuhan untuk pelaksanaan pilkada perlu ditabung sejak tahun depan. Pembentukan dana cadangan di dalam APBD merupakan komponen pengeluaran pembiayaan. Dana cadangan yang dibentuk tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lainnya selain untuk pilkada.

Ketua KPU Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, dana cadangan tersebut masih cukup jauh dengan total anggaran kebutuhan pemilihan yang telah disusun KPU Lumajang. Sebab, seluruh kabupaten kota mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan.

“Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, angka kebutuhan kita untuk pilkada masih di bawah mereka. Bahkan, penyusunan kebutuhan ini sangat efisien, beda dengan di kabupaten lainnya. Coba dilihat itu ada yang nilainya lebih besar dari kita. Padahal jumlah pemilih dan luasan wilayahnya tidak jauh beda dengan kita,” pungkasnya.

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa waktu lalu, seluruh komisioner penyelenggara pemilihan melakukan rapat besar bersama seluruh kabupaten dan kota lainnya. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya melakukan penyusunan anggaran kebutuhan pilkada masing-masing daerah, termasuk Lumajang.

“Angka psikologi yang muncul setelah disusun dari beberapa komisioner lainnya itu ada sekitar Rp 71,483 miliar. Naik dua kali lipat dari pemilihan sebelumnya, tahun 2018,” kata Yuyun Baharita, Ketua KPU yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Lumajang, saat ditemui di kantornya.

Yuyun menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, pelaksanaan pemilihan nanti kemungkinan tidak sama dengan pemilihan sebelumnya. Sebab, dirinya memprediksi seluruh rangkaian penyelenggaraan perlu menyesuaikan dengan kehidupan new normal pascapandemi korona.

Tanggal pasti penyelenggaraan memang belum diumumkan oleh KPU Pusat. Bahkan nominal itu sebetulnya masih perlu diharmonisasikan dengan anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang. Item per item perlu dipelototi.

“Kami bisa mempertanggungjawabkan setiap item yang disusun, karena kenaikan itu akibat penyesuaian honorarium untuk badan ad hoc, pengadaan masker, alat pelindung diri, dan lain-lain yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara. Tujuannya supaya semuanya bisa berjalan dengan semestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, kebutuhan anggaran itu harus realistis dan transparan. Secara pasti memang nominal itu masih belum dibahas. Sebab, sampai saat ini penyusunan anggaran untuk tahun depan belum dibicarakan bersama eksekutif.

“Intinya harus pada konteks yang wajar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan yang riil. Itu kan belum tahu juga perhitungannya, itu kan ada banyak. Yang jelas, semua rangkaian dan pelaksanaannya harus sukses dan lancar,” pungkasnya.

Kesiapan Anggaran Dicicil Dua Tahun

Nilainya Masih di Bawah Perencanaan Daerah Lain

KEBUTUHAN anggaran pilkada memang belum dihitung secara terperinci. Namun, Pemkab Lumajang rupanya bakal mengalokasikan dana cadangan. Bahkan, total anggaran untuk kebutuhan pilkada 2024 direncanakan sebesar Rp 35 miliar. Total itu dicicil selama dua kali. Pertama pada 2022 dan kedua pada 2023.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, cicilan itu dipenuhi tahun 2022 sebesar Rp 15 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp 20 miliar. Tujuannya untuk berjaga-jaga agar beban APBD tahun 2024 tidak terlalu berat. Jika terjadi kekurangan, bakal dipenuhi pada tahun itu.

“Misalnya kebutuhannya nanti Rp 40 miliar, kita sudah siap sebesar Rp 35 miliar. Sehingga tahun 2024 tinggal nambahi sebesar Rp 5 miliar saja. Ini masih estimasi. Tentunya jumlah kebutuhan akan lebih dari jumlah itu. Kalau pendanaan dibebankan pada tahun 2024 semua, beban APBD nanti akan berat,” katanya.

Menurut dia, beban kebutuhan untuk pelaksanaan pilkada perlu ditabung sejak tahun depan. Pembentukan dana cadangan di dalam APBD merupakan komponen pengeluaran pembiayaan. Dana cadangan yang dibentuk tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lainnya selain untuk pilkada.

Ketua KPU Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, dana cadangan tersebut masih cukup jauh dengan total anggaran kebutuhan pemilihan yang telah disusun KPU Lumajang. Sebab, seluruh kabupaten kota mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan.

“Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, angka kebutuhan kita untuk pilkada masih di bawah mereka. Bahkan, penyusunan kebutuhan ini sangat efisien, beda dengan di kabupaten lainnya. Coba dilihat itu ada yang nilainya lebih besar dari kita. Padahal jumlah pemilih dan luasan wilayahnya tidak jauh beda dengan kita,” pungkasnya.

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa waktu lalu, seluruh komisioner penyelenggara pemilihan melakukan rapat besar bersama seluruh kabupaten dan kota lainnya. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya melakukan penyusunan anggaran kebutuhan pilkada masing-masing daerah, termasuk Lumajang.

“Angka psikologi yang muncul setelah disusun dari beberapa komisioner lainnya itu ada sekitar Rp 71,483 miliar. Naik dua kali lipat dari pemilihan sebelumnya, tahun 2018,” kata Yuyun Baharita, Ketua KPU yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Lumajang, saat ditemui di kantornya.

Yuyun menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, pelaksanaan pemilihan nanti kemungkinan tidak sama dengan pemilihan sebelumnya. Sebab, dirinya memprediksi seluruh rangkaian penyelenggaraan perlu menyesuaikan dengan kehidupan new normal pascapandemi korona.

Tanggal pasti penyelenggaraan memang belum diumumkan oleh KPU Pusat. Bahkan nominal itu sebetulnya masih perlu diharmonisasikan dengan anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang. Item per item perlu dipelototi.

“Kami bisa mempertanggungjawabkan setiap item yang disusun, karena kenaikan itu akibat penyesuaian honorarium untuk badan ad hoc, pengadaan masker, alat pelindung diri, dan lain-lain yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara. Tujuannya supaya semuanya bisa berjalan dengan semestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, kebutuhan anggaran itu harus realistis dan transparan. Secara pasti memang nominal itu masih belum dibahas. Sebab, sampai saat ini penyusunan anggaran untuk tahun depan belum dibicarakan bersama eksekutif.

“Intinya harus pada konteks yang wajar dan proporsional sesuai dengan kebutuhan yang riil. Itu kan belum tahu juga perhitungannya, itu kan ada banyak. Yang jelas, semua rangkaian dan pelaksanaannya harus sukses dan lancar,” pungkasnya.

Kesiapan Anggaran Dicicil Dua Tahun

Nilainya Masih di Bawah Perencanaan Daerah Lain

KEBUTUHAN anggaran pilkada memang belum dihitung secara terperinci. Namun, Pemkab Lumajang rupanya bakal mengalokasikan dana cadangan. Bahkan, total anggaran untuk kebutuhan pilkada 2024 direncanakan sebesar Rp 35 miliar. Total itu dicicil selama dua kali. Pertama pada 2022 dan kedua pada 2023.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, cicilan itu dipenuhi tahun 2022 sebesar Rp 15 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp 20 miliar. Tujuannya untuk berjaga-jaga agar beban APBD tahun 2024 tidak terlalu berat. Jika terjadi kekurangan, bakal dipenuhi pada tahun itu.

“Misalnya kebutuhannya nanti Rp 40 miliar, kita sudah siap sebesar Rp 35 miliar. Sehingga tahun 2024 tinggal nambahi sebesar Rp 5 miliar saja. Ini masih estimasi. Tentunya jumlah kebutuhan akan lebih dari jumlah itu. Kalau pendanaan dibebankan pada tahun 2024 semua, beban APBD nanti akan berat,” katanya.

Menurut dia, beban kebutuhan untuk pelaksanaan pilkada perlu ditabung sejak tahun depan. Pembentukan dana cadangan di dalam APBD merupakan komponen pengeluaran pembiayaan. Dana cadangan yang dibentuk tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lainnya selain untuk pilkada.

Ketua KPU Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, dana cadangan tersebut masih cukup jauh dengan total anggaran kebutuhan pemilihan yang telah disusun KPU Lumajang. Sebab, seluruh kabupaten kota mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan.

“Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, angka kebutuhan kita untuk pilkada masih di bawah mereka. Bahkan, penyusunan kebutuhan ini sangat efisien, beda dengan di kabupaten lainnya. Coba dilihat itu ada yang nilainya lebih besar dari kita. Padahal jumlah pemilih dan luasan wilayahnya tidak jauh beda dengan kita,” pungkasnya.

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan