alexametrics
26.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Terindikasi Monopoli, KPPU Advokasi Penyalur Bansos di Desa Sawaran Kulon

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses penyelidikan dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, merembet ke masalah lain. Munculnya dugaan monopoli membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan. Sejumlah tim melakukan pendalaman untuk melakukan advokasi.

Akhir bulan lalu, Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur mengadvokasi penyalur bansos desa setempat. Seiring atensi dugaan tersebut, KPPU Jatim mendatangi sejumlah pihak. Mereka meminta keterangan dari Dinas Sosial Lumajang, penyelia E-Warong, dan kepala desa setempat. Hasilnya, dugaan indikasi monopoli tersebut ada. Namun, belum bisa memastikan sejumlah nama yang terlibat. Sebab, pendalaman terus dilakukan.

“Kami masih mendalami keterangan dan bukti yang diperoleh saat advokasi beberapa hari lalu. Nantinya, bukti-bukti ini akan kami laporkan ke pimpinan. Sehingga, ada kesimpulan atau saran yang bisa ditindaklanjuti. Baik ke pemerintah daerah ataupun Dinsos Lumajang, bahkan ke kementerian,” kata Ratmawan Ari Kusnandar, investigator KPPU.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ratmawan menjelaskan, jika dugaan monopoli kuat, bisa masuk ranah pidana. Namun, jika tidak, pihaknya bisa memberikan saran tersebut dalam kebijakan ekonomi mendatang. Sebab, dugaan awal ada indikasi pendamping mengarahkan E-Warong untuk mengambil sembako dari satu distributor saja.

“Padahal, ini tidak boleh dilakukan. Penelusuran di lapangan menunjukkan indikasi ini memang ada. Kami juga memeriksa apakah ada surat edaran dari pemda setempat berkenaan dengan penunjukan satu distributor yang memasok sembako. Ternyata di Lumajang tidak ada hal itu. Sementara, advokasi sebelumnya di Kabupaten Probolinggo, ditemukan adanya surat resmi penunjukan distributor dari pemda. Oleh karena itu, kami akan memastikan kronologinya seperti apa,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendalami pemaketan bansos sembako tersebut. Sebab, sesuai peraturan, kelompok penerima manfaat (KPM) bisa memilih sejumlah item yang sudah ditentukan. Pihaknya berharap, ada titik terang dari hasil advokasi beberapa hari lalu.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses penyelidikan dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, merembet ke masalah lain. Munculnya dugaan monopoli membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan. Sejumlah tim melakukan pendalaman untuk melakukan advokasi.

Akhir bulan lalu, Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur mengadvokasi penyalur bansos desa setempat. Seiring atensi dugaan tersebut, KPPU Jatim mendatangi sejumlah pihak. Mereka meminta keterangan dari Dinas Sosial Lumajang, penyelia E-Warong, dan kepala desa setempat. Hasilnya, dugaan indikasi monopoli tersebut ada. Namun, belum bisa memastikan sejumlah nama yang terlibat. Sebab, pendalaman terus dilakukan.

“Kami masih mendalami keterangan dan bukti yang diperoleh saat advokasi beberapa hari lalu. Nantinya, bukti-bukti ini akan kami laporkan ke pimpinan. Sehingga, ada kesimpulan atau saran yang bisa ditindaklanjuti. Baik ke pemerintah daerah ataupun Dinsos Lumajang, bahkan ke kementerian,” kata Ratmawan Ari Kusnandar, investigator KPPU.

Ratmawan menjelaskan, jika dugaan monopoli kuat, bisa masuk ranah pidana. Namun, jika tidak, pihaknya bisa memberikan saran tersebut dalam kebijakan ekonomi mendatang. Sebab, dugaan awal ada indikasi pendamping mengarahkan E-Warong untuk mengambil sembako dari satu distributor saja.

“Padahal, ini tidak boleh dilakukan. Penelusuran di lapangan menunjukkan indikasi ini memang ada. Kami juga memeriksa apakah ada surat edaran dari pemda setempat berkenaan dengan penunjukan satu distributor yang memasok sembako. Ternyata di Lumajang tidak ada hal itu. Sementara, advokasi sebelumnya di Kabupaten Probolinggo, ditemukan adanya surat resmi penunjukan distributor dari pemda. Oleh karena itu, kami akan memastikan kronologinya seperti apa,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendalami pemaketan bansos sembako tersebut. Sebab, sesuai peraturan, kelompok penerima manfaat (KPM) bisa memilih sejumlah item yang sudah ditentukan. Pihaknya berharap, ada titik terang dari hasil advokasi beberapa hari lalu.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses penyelidikan dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, merembet ke masalah lain. Munculnya dugaan monopoli membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan. Sejumlah tim melakukan pendalaman untuk melakukan advokasi.

Akhir bulan lalu, Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur mengadvokasi penyalur bansos desa setempat. Seiring atensi dugaan tersebut, KPPU Jatim mendatangi sejumlah pihak. Mereka meminta keterangan dari Dinas Sosial Lumajang, penyelia E-Warong, dan kepala desa setempat. Hasilnya, dugaan indikasi monopoli tersebut ada. Namun, belum bisa memastikan sejumlah nama yang terlibat. Sebab, pendalaman terus dilakukan.

“Kami masih mendalami keterangan dan bukti yang diperoleh saat advokasi beberapa hari lalu. Nantinya, bukti-bukti ini akan kami laporkan ke pimpinan. Sehingga, ada kesimpulan atau saran yang bisa ditindaklanjuti. Baik ke pemerintah daerah ataupun Dinsos Lumajang, bahkan ke kementerian,” kata Ratmawan Ari Kusnandar, investigator KPPU.

Ratmawan menjelaskan, jika dugaan monopoli kuat, bisa masuk ranah pidana. Namun, jika tidak, pihaknya bisa memberikan saran tersebut dalam kebijakan ekonomi mendatang. Sebab, dugaan awal ada indikasi pendamping mengarahkan E-Warong untuk mengambil sembako dari satu distributor saja.

“Padahal, ini tidak boleh dilakukan. Penelusuran di lapangan menunjukkan indikasi ini memang ada. Kami juga memeriksa apakah ada surat edaran dari pemda setempat berkenaan dengan penunjukan satu distributor yang memasok sembako. Ternyata di Lumajang tidak ada hal itu. Sementara, advokasi sebelumnya di Kabupaten Probolinggo, ditemukan adanya surat resmi penunjukan distributor dari pemda. Oleh karena itu, kami akan memastikan kronologinya seperti apa,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendalami pemaketan bansos sembako tersebut. Sebab, sesuai peraturan, kelompok penerima manfaat (KPM) bisa memilih sejumlah item yang sudah ditentukan. Pihaknya berharap, ada titik terang dari hasil advokasi beberapa hari lalu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/