Mobile_AP_Rectangle 1
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses pendaftaran CPNS tahun 2021 memang sedang ditunda. Di tengah penundaan itu, sejumlah guru beberapa waktu lalu minta penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, anggarannya seret. Masih menunggu penambahan dana alokasi umum (DAU) bertambah.
Untuk diketahui, saat ini Lumajang hanya mampu mengalokasikan 238 formasi lowongan PPPK untuk guru di SD maupun SMP. Belum bisa memenuhi permintaan guru jika kuotanya bertambah. Sebab, anggaran yang dimiliki pemkab memang masih cupet. Tidak cukup untuk memberikan gaji jika benar ditambah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, kuota PPPK untuk formasi guru itu diputuskan pemerintah pusat. Meskipun awal tahun lalu mengusulkan 491 formasi, tetapi putusannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran Pemkab Lumajang.
Mobile_AP_Rectangle 2
Namun, setelah mendapat aduan tersebut, pemkab sedang mengupayakan penambahan kuota. Terutama memberikan kesempatan pada guru-guru K35+ yang berjumlah sekitar 600 orang untuk bisa mengikuti seleksi CPNS. Penambahan kuota itu bisa terwujud jika memang DAU tahun 2022 bertambah miliaran lagi.
“Ini sedang kami koordinasikan dengan kementerian. Tidak hanya Lumajang, seluruh kabupaten lainnya juga kebingungan. Inginnya kami menerima kuota guru sebanyak-banyaknya, tetapi anggarannya tidak ada. Rencananya, bulan Agustus ini keputusan penambahan itu terjadi. Semoga saja ada kabar baik,” jelasnya.
Menurut dia, secara keseluruhan total guru non-ASN di Lumajang mencapai 2.600 orang. Mereka mengajar di seluruh SD dan SMP. Harapannya, penambahan kuota itu bisa terwujud. “Kalau pelaksanaan CPNS, kami tidak bisa memastikan, karena penundaan ini terjadi seluruh kabupaten dan kota,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
- Advertisement -
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses pendaftaran CPNS tahun 2021 memang sedang ditunda. Di tengah penundaan itu, sejumlah guru beberapa waktu lalu minta penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, anggarannya seret. Masih menunggu penambahan dana alokasi umum (DAU) bertambah.
Untuk diketahui, saat ini Lumajang hanya mampu mengalokasikan 238 formasi lowongan PPPK untuk guru di SD maupun SMP. Belum bisa memenuhi permintaan guru jika kuotanya bertambah. Sebab, anggaran yang dimiliki pemkab memang masih cupet. Tidak cukup untuk memberikan gaji jika benar ditambah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, kuota PPPK untuk formasi guru itu diputuskan pemerintah pusat. Meskipun awal tahun lalu mengusulkan 491 formasi, tetapi putusannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran Pemkab Lumajang.
Namun, setelah mendapat aduan tersebut, pemkab sedang mengupayakan penambahan kuota. Terutama memberikan kesempatan pada guru-guru K35+ yang berjumlah sekitar 600 orang untuk bisa mengikuti seleksi CPNS. Penambahan kuota itu bisa terwujud jika memang DAU tahun 2022 bertambah miliaran lagi.
“Ini sedang kami koordinasikan dengan kementerian. Tidak hanya Lumajang, seluruh kabupaten lainnya juga kebingungan. Inginnya kami menerima kuota guru sebanyak-banyaknya, tetapi anggarannya tidak ada. Rencananya, bulan Agustus ini keputusan penambahan itu terjadi. Semoga saja ada kabar baik,” jelasnya.
Menurut dia, secara keseluruhan total guru non-ASN di Lumajang mencapai 2.600 orang. Mereka mengajar di seluruh SD dan SMP. Harapannya, penambahan kuota itu bisa terwujud. “Kalau pelaksanaan CPNS, kami tidak bisa memastikan, karena penundaan ini terjadi seluruh kabupaten dan kota,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses pendaftaran CPNS tahun 2021 memang sedang ditunda. Di tengah penundaan itu, sejumlah guru beberapa waktu lalu minta penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, anggarannya seret. Masih menunggu penambahan dana alokasi umum (DAU) bertambah.
Untuk diketahui, saat ini Lumajang hanya mampu mengalokasikan 238 formasi lowongan PPPK untuk guru di SD maupun SMP. Belum bisa memenuhi permintaan guru jika kuotanya bertambah. Sebab, anggaran yang dimiliki pemkab memang masih cupet. Tidak cukup untuk memberikan gaji jika benar ditambah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, kuota PPPK untuk formasi guru itu diputuskan pemerintah pusat. Meskipun awal tahun lalu mengusulkan 491 formasi, tetapi putusannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran Pemkab Lumajang.
Namun, setelah mendapat aduan tersebut, pemkab sedang mengupayakan penambahan kuota. Terutama memberikan kesempatan pada guru-guru K35+ yang berjumlah sekitar 600 orang untuk bisa mengikuti seleksi CPNS. Penambahan kuota itu bisa terwujud jika memang DAU tahun 2022 bertambah miliaran lagi.
“Ini sedang kami koordinasikan dengan kementerian. Tidak hanya Lumajang, seluruh kabupaten lainnya juga kebingungan. Inginnya kami menerima kuota guru sebanyak-banyaknya, tetapi anggarannya tidak ada. Rencananya, bulan Agustus ini keputusan penambahan itu terjadi. Semoga saja ada kabar baik,” jelasnya.
Menurut dia, secara keseluruhan total guru non-ASN di Lumajang mencapai 2.600 orang. Mereka mengajar di seluruh SD dan SMP. Harapannya, penambahan kuota itu bisa terwujud. “Kalau pelaksanaan CPNS, kami tidak bisa memastikan, karena penundaan ini terjadi seluruh kabupaten dan kota,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
