alexametrics
23.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Mengulas Janji Pemberian Tunjangan Kades dan Perangkat

Sejak pasangan kepala daerah Thoriq-Indah menjabat, seluruh honor tenaga kontrak memang naik. Termasuk kepala desa dan perangkat.  Tetapi, janji tentang tunjangannya ternyata belum. Bahkan tak pernah dibahas sama sekali. Blaen!

Mobile_AP_Rectangle 1

KEBONAGUNG, Radar Semeru – “Jangan hanya menyuruh kades untuk jujur, untuk baik, untuk lurus. Tetapi, tidak ditunjang dengan kesejahteraan. Kami ini cost social-nya sangat tinggi,” kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto yang ternyata belum pernah merasakan tunjangan yang dijanjikan.

Memang selama ini ada beberapa kenaikan penghasilan tetap (siltap). Tetapi, jumlahnya tidak banyak. Sekalipun dia bersama perangkat di desa mendapat tambahan dari pengelolaan tanah bengkok atau tanah kas desa (TKD), hasilnya juga tidak seberapa. Kadang jumlah pendapatan dengan pengeluaran masih minus untuk cost social.

Anto, sapaan akrabnya, sering kali mengutarakan jabatan kepala desa merupakan jabatan ketokohan. Sebab, kepala desa selalu dihadapkan dengan kehidupan masyarakat yang kompleks. Terutama ketika bertemu dengan kegiatan adat atau tradisi di perdesaan yang tidak bisa serta-merta ditinggalkan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kami ini kan bisa disebut bapak desa. Ketika ada orang lahiran, tentu kami harus sambang. Ketika ada orang meninggal, kami harus membawa sesuatu. Belum lagi kalau ada orang nikah, orang pengajian, dan lain-lain. Kalau misal kami hitung, pengeluaran kepala desa setiap hari tidak kurang dari Rp 300 ribu, bisa lebih,” katanya.

Menurutnya, jabatan kepala desa ini ngambang. Dikatakan sebagai pegawai negara tidak ada uang pensiunan, dikatakan pegawai swasta ketika purna atau sudah tidak menjabat juga tidak mendapat uang pesangon. Padahal urusan rumah tangga kepala desa itu besar. “Ini seharusnya dipikirkan bagaimana solusinya,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, sejak Bupati Lumajang Thoriqul Haq beserta Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menjabat, kepala desa beserta perangkat mengalami dua kenaikan siltap. Rata-rata sebesar Rp 500 ribu per bulan.

“Di akhir Desember 2018, ada perbup baru. Melalui perbup itu ada pengaturan kembali soal penghasilan kades dan perangkat. Kades yang semula mendapat siltap sebesar Rp 2,5 juta, sekarang naik menjadi Rp 3 juta. Sekdes yang awalnya Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2,1 juta,” pungkasnya. (son/c2/fid)

- Advertisement -

KEBONAGUNG, Radar Semeru – “Jangan hanya menyuruh kades untuk jujur, untuk baik, untuk lurus. Tetapi, tidak ditunjang dengan kesejahteraan. Kami ini cost social-nya sangat tinggi,” kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto yang ternyata belum pernah merasakan tunjangan yang dijanjikan.

Memang selama ini ada beberapa kenaikan penghasilan tetap (siltap). Tetapi, jumlahnya tidak banyak. Sekalipun dia bersama perangkat di desa mendapat tambahan dari pengelolaan tanah bengkok atau tanah kas desa (TKD), hasilnya juga tidak seberapa. Kadang jumlah pendapatan dengan pengeluaran masih minus untuk cost social.

Anto, sapaan akrabnya, sering kali mengutarakan jabatan kepala desa merupakan jabatan ketokohan. Sebab, kepala desa selalu dihadapkan dengan kehidupan masyarakat yang kompleks. Terutama ketika bertemu dengan kegiatan adat atau tradisi di perdesaan yang tidak bisa serta-merta ditinggalkan.

“Kami ini kan bisa disebut bapak desa. Ketika ada orang lahiran, tentu kami harus sambang. Ketika ada orang meninggal, kami harus membawa sesuatu. Belum lagi kalau ada orang nikah, orang pengajian, dan lain-lain. Kalau misal kami hitung, pengeluaran kepala desa setiap hari tidak kurang dari Rp 300 ribu, bisa lebih,” katanya.

Menurutnya, jabatan kepala desa ini ngambang. Dikatakan sebagai pegawai negara tidak ada uang pensiunan, dikatakan pegawai swasta ketika purna atau sudah tidak menjabat juga tidak mendapat uang pesangon. Padahal urusan rumah tangga kepala desa itu besar. “Ini seharusnya dipikirkan bagaimana solusinya,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, sejak Bupati Lumajang Thoriqul Haq beserta Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menjabat, kepala desa beserta perangkat mengalami dua kenaikan siltap. Rata-rata sebesar Rp 500 ribu per bulan.

“Di akhir Desember 2018, ada perbup baru. Melalui perbup itu ada pengaturan kembali soal penghasilan kades dan perangkat. Kades yang semula mendapat siltap sebesar Rp 2,5 juta, sekarang naik menjadi Rp 3 juta. Sekdes yang awalnya Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2,1 juta,” pungkasnya. (son/c2/fid)

KEBONAGUNG, Radar Semeru – “Jangan hanya menyuruh kades untuk jujur, untuk baik, untuk lurus. Tetapi, tidak ditunjang dengan kesejahteraan. Kami ini cost social-nya sangat tinggi,” kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto yang ternyata belum pernah merasakan tunjangan yang dijanjikan.

Memang selama ini ada beberapa kenaikan penghasilan tetap (siltap). Tetapi, jumlahnya tidak banyak. Sekalipun dia bersama perangkat di desa mendapat tambahan dari pengelolaan tanah bengkok atau tanah kas desa (TKD), hasilnya juga tidak seberapa. Kadang jumlah pendapatan dengan pengeluaran masih minus untuk cost social.

Anto, sapaan akrabnya, sering kali mengutarakan jabatan kepala desa merupakan jabatan ketokohan. Sebab, kepala desa selalu dihadapkan dengan kehidupan masyarakat yang kompleks. Terutama ketika bertemu dengan kegiatan adat atau tradisi di perdesaan yang tidak bisa serta-merta ditinggalkan.

“Kami ini kan bisa disebut bapak desa. Ketika ada orang lahiran, tentu kami harus sambang. Ketika ada orang meninggal, kami harus membawa sesuatu. Belum lagi kalau ada orang nikah, orang pengajian, dan lain-lain. Kalau misal kami hitung, pengeluaran kepala desa setiap hari tidak kurang dari Rp 300 ribu, bisa lebih,” katanya.

Menurutnya, jabatan kepala desa ini ngambang. Dikatakan sebagai pegawai negara tidak ada uang pensiunan, dikatakan pegawai swasta ketika purna atau sudah tidak menjabat juga tidak mendapat uang pesangon. Padahal urusan rumah tangga kepala desa itu besar. “Ini seharusnya dipikirkan bagaimana solusinya,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, sejak Bupati Lumajang Thoriqul Haq beserta Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menjabat, kepala desa beserta perangkat mengalami dua kenaikan siltap. Rata-rata sebesar Rp 500 ribu per bulan.

“Di akhir Desember 2018, ada perbup baru. Melalui perbup itu ada pengaturan kembali soal penghasilan kades dan perangkat. Kades yang semula mendapat siltap sebesar Rp 2,5 juta, sekarang naik menjadi Rp 3 juta. Sekdes yang awalnya Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2,1 juta,” pungkasnya. (son/c2/fid)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/