alexametrics
23.2 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Ganti Rugi Ternak PMK Zonk

Mobile_AP_Rectangle 1

PETAHUNAN, Radar Semeru – Tidak semua pemilik sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) mendapat ganti rugi senilai Rp 10 juta. Bahkan, sejumlah hewan ternak sapi yang tercatat dipotong paksa pun, beberapa waktu lalu, kabarnya tak bisa diklaimkan. Sebab, pemotongan paksa itu dilakukan sebelum aturan terbit.

Diakui, sampai saat ini Pemkab Lumajang gelagapan dalam menyediakan data hewan ternak yang suspek, terinfeksi, maupun sembuh. Data memang tersedia, namun kevalidannya jauh dari realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebut saja hewan ternak sapi yang potong paksa hanya berjumlah 6 ekor.

Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang dr Rofiah menjelaskan, kebijakan itu masih berupa wacana. Sebab, sampai saat ini petunjuk teknis belum turun. Namun, yang jelas, hewan yang mendapat ganti rugi adalah hewan yang dipotong paksa akibat PMK.

- Advertisement -

PETAHUNAN, Radar Semeru – Tidak semua pemilik sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) mendapat ganti rugi senilai Rp 10 juta. Bahkan, sejumlah hewan ternak sapi yang tercatat dipotong paksa pun, beberapa waktu lalu, kabarnya tak bisa diklaimkan. Sebab, pemotongan paksa itu dilakukan sebelum aturan terbit.

Diakui, sampai saat ini Pemkab Lumajang gelagapan dalam menyediakan data hewan ternak yang suspek, terinfeksi, maupun sembuh. Data memang tersedia, namun kevalidannya jauh dari realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebut saja hewan ternak sapi yang potong paksa hanya berjumlah 6 ekor.

Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang dr Rofiah menjelaskan, kebijakan itu masih berupa wacana. Sebab, sampai saat ini petunjuk teknis belum turun. Namun, yang jelas, hewan yang mendapat ganti rugi adalah hewan yang dipotong paksa akibat PMK.

PETAHUNAN, Radar Semeru – Tidak semua pemilik sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) mendapat ganti rugi senilai Rp 10 juta. Bahkan, sejumlah hewan ternak sapi yang tercatat dipotong paksa pun, beberapa waktu lalu, kabarnya tak bisa diklaimkan. Sebab, pemotongan paksa itu dilakukan sebelum aturan terbit.

Diakui, sampai saat ini Pemkab Lumajang gelagapan dalam menyediakan data hewan ternak yang suspek, terinfeksi, maupun sembuh. Data memang tersedia, namun kevalidannya jauh dari realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebut saja hewan ternak sapi yang potong paksa hanya berjumlah 6 ekor.

Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang dr Rofiah menjelaskan, kebijakan itu masih berupa wacana. Sebab, sampai saat ini petunjuk teknis belum turun. Namun, yang jelas, hewan yang mendapat ganti rugi adalah hewan yang dipotong paksa akibat PMK.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/