alexametrics
24.8 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Pemkab Lumajang Halalkan Sumber Penerimaan APBD dari Utang

Dalam kehidupan rumah tangga, biasanya utang menjadi opsi terakhir ketika semua pendapatan yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan. Lain halnya dengan Pemkab Lumajang, semua potensi terlihat belum dimaksimalkan, tapi muncul opsi terakhir.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – “Memang benar pemkab kita pada tahun 2021 ini sudah merencanakan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional, Red) Rp 200 miliar. Pinjaman ini sebenarnya kalau melihat di dalam struktur APBD, ruang itu sudah terbuka,” kata Sunyoto, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang.

Sunyoto melanjutkan, opsi terakhir diambil karena selama dua tahun belakangan ini APBD Lumajang mengalami penurunan. Sumber penerimaan APBD yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) direalokasi sebesar Rp 71 miliar untuk penanganan korona dan penerimaannya tahun 2021 juga menurun sekitar Rp 30 miliar.

Praktis, penurunannya mencapai Rp 100 miliar. Pengurangan tersebut tidak dihitung tahun sebelumnya. Akibatnya, pembangunan infrastruktur banyak yang terkendala. “Kalau kita pinjam uang kan harus bayar, nah, ini ada analisis kemampuan untuk mengembalikan keuangan. Kementerian Keuangan melihat kita mampu mengembalikannya,” tambahnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Lumajang Nurhidayati mengatakan, kebijakan mengambil utang tersebut sudah direncanakan sangat jauh. Bahkan ketika penyusunan RPJMD beberapa tahun lalu, keinginan itu disampaikan. Ada atau tidak ada korona, Pemkab Lumajang akan mengambil utang. Sebab, itu menjadi keinginan negara untuk hadir.

“Kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Sedangkan Cak Thoriq dan Bu Indah purna meninggalkan utang. Saya setuju utang itu, karena untuk masyarakat. Tetapi, kenapa tidak meminta izin DPRD Lumajang yang sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah,” katanya.

Sunyoto menimpali pernyataan politisi NasDem. Menurut dia, Pemkab Lumajang tidak punya kewajiban meminta persetujuan DPRD Lumajang. Sebab, memang tidak diatur. “Pinjaman itu ada dua jenis, PEN ini nonreguler. Kalau reguler itu wajib hukumnya pemerintah meminta izin ke DPRD. Kalau PEN itu diatur oleh PMK hanya pemberitahuan,” ujarnya.

Rektor Universitas Lumajang Dr M. Hariyadi Eko Romadon mengatakan, jatuh tempo pengembalian utang tersebut hingga 2024. Tentu, utang yang menjadi kewajiban Pemkab Lumajang ini harapannya bisa lunas sebelum masa kepemimpinan pasangan kepala daerah habis.

“Ini memang kewajiban Pemkab Lumajang, bukan personal pemimpin. Karena penggunaannya kan untuk infrastruktur jalan. Tetapi, kalau misal bisa mengembalikan sebelum jatuh tempo, itu prestasi. Jadi, dengan utang itu bisa memberikan semangat Pemkab Lumajang untuk bekerja keras memaksimalkan potensi untuk mengembalikan,” pungkasnya.

 

Pencairan Berbasis Program Kegiatan

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – “Memang benar pemkab kita pada tahun 2021 ini sudah merencanakan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional, Red) Rp 200 miliar. Pinjaman ini sebenarnya kalau melihat di dalam struktur APBD, ruang itu sudah terbuka,” kata Sunyoto, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang.

Sunyoto melanjutkan, opsi terakhir diambil karena selama dua tahun belakangan ini APBD Lumajang mengalami penurunan. Sumber penerimaan APBD yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) direalokasi sebesar Rp 71 miliar untuk penanganan korona dan penerimaannya tahun 2021 juga menurun sekitar Rp 30 miliar.

Praktis, penurunannya mencapai Rp 100 miliar. Pengurangan tersebut tidak dihitung tahun sebelumnya. Akibatnya, pembangunan infrastruktur banyak yang terkendala. “Kalau kita pinjam uang kan harus bayar, nah, ini ada analisis kemampuan untuk mengembalikan keuangan. Kementerian Keuangan melihat kita mampu mengembalikannya,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Lumajang Nurhidayati mengatakan, kebijakan mengambil utang tersebut sudah direncanakan sangat jauh. Bahkan ketika penyusunan RPJMD beberapa tahun lalu, keinginan itu disampaikan. Ada atau tidak ada korona, Pemkab Lumajang akan mengambil utang. Sebab, itu menjadi keinginan negara untuk hadir.

“Kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Sedangkan Cak Thoriq dan Bu Indah purna meninggalkan utang. Saya setuju utang itu, karena untuk masyarakat. Tetapi, kenapa tidak meminta izin DPRD Lumajang yang sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah,” katanya.

Sunyoto menimpali pernyataan politisi NasDem. Menurut dia, Pemkab Lumajang tidak punya kewajiban meminta persetujuan DPRD Lumajang. Sebab, memang tidak diatur. “Pinjaman itu ada dua jenis, PEN ini nonreguler. Kalau reguler itu wajib hukumnya pemerintah meminta izin ke DPRD. Kalau PEN itu diatur oleh PMK hanya pemberitahuan,” ujarnya.

Rektor Universitas Lumajang Dr M. Hariyadi Eko Romadon mengatakan, jatuh tempo pengembalian utang tersebut hingga 2024. Tentu, utang yang menjadi kewajiban Pemkab Lumajang ini harapannya bisa lunas sebelum masa kepemimpinan pasangan kepala daerah habis.

“Ini memang kewajiban Pemkab Lumajang, bukan personal pemimpin. Karena penggunaannya kan untuk infrastruktur jalan. Tetapi, kalau misal bisa mengembalikan sebelum jatuh tempo, itu prestasi. Jadi, dengan utang itu bisa memberikan semangat Pemkab Lumajang untuk bekerja keras memaksimalkan potensi untuk mengembalikan,” pungkasnya.

 

Pencairan Berbasis Program Kegiatan

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – “Memang benar pemkab kita pada tahun 2021 ini sudah merencanakan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional, Red) Rp 200 miliar. Pinjaman ini sebenarnya kalau melihat di dalam struktur APBD, ruang itu sudah terbuka,” kata Sunyoto, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang.

Sunyoto melanjutkan, opsi terakhir diambil karena selama dua tahun belakangan ini APBD Lumajang mengalami penurunan. Sumber penerimaan APBD yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) direalokasi sebesar Rp 71 miliar untuk penanganan korona dan penerimaannya tahun 2021 juga menurun sekitar Rp 30 miliar.

Praktis, penurunannya mencapai Rp 100 miliar. Pengurangan tersebut tidak dihitung tahun sebelumnya. Akibatnya, pembangunan infrastruktur banyak yang terkendala. “Kalau kita pinjam uang kan harus bayar, nah, ini ada analisis kemampuan untuk mengembalikan keuangan. Kementerian Keuangan melihat kita mampu mengembalikannya,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Lumajang Nurhidayati mengatakan, kebijakan mengambil utang tersebut sudah direncanakan sangat jauh. Bahkan ketika penyusunan RPJMD beberapa tahun lalu, keinginan itu disampaikan. Ada atau tidak ada korona, Pemkab Lumajang akan mengambil utang. Sebab, itu menjadi keinginan negara untuk hadir.

“Kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Sedangkan Cak Thoriq dan Bu Indah purna meninggalkan utang. Saya setuju utang itu, karena untuk masyarakat. Tetapi, kenapa tidak meminta izin DPRD Lumajang yang sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah,” katanya.

Sunyoto menimpali pernyataan politisi NasDem. Menurut dia, Pemkab Lumajang tidak punya kewajiban meminta persetujuan DPRD Lumajang. Sebab, memang tidak diatur. “Pinjaman itu ada dua jenis, PEN ini nonreguler. Kalau reguler itu wajib hukumnya pemerintah meminta izin ke DPRD. Kalau PEN itu diatur oleh PMK hanya pemberitahuan,” ujarnya.

Rektor Universitas Lumajang Dr M. Hariyadi Eko Romadon mengatakan, jatuh tempo pengembalian utang tersebut hingga 2024. Tentu, utang yang menjadi kewajiban Pemkab Lumajang ini harapannya bisa lunas sebelum masa kepemimpinan pasangan kepala daerah habis.

“Ini memang kewajiban Pemkab Lumajang, bukan personal pemimpin. Karena penggunaannya kan untuk infrastruktur jalan. Tetapi, kalau misal bisa mengembalikan sebelum jatuh tempo, itu prestasi. Jadi, dengan utang itu bisa memberikan semangat Pemkab Lumajang untuk bekerja keras memaksimalkan potensi untuk mengembalikan,” pungkasnya.

 

Pencairan Berbasis Program Kegiatan

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/