alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 13 August 2022

Keberadaan Desa Mandiri Diklaim Hampir Merata

Jumlah peralihan status desa menjadi desa mandiri di Lumajang cukup meningkat. Dalam setahun peningkatannya mencapai puluhan desa. Namun, peralihan status desa tersebut ternyata cenderung mengejar pemenuhan indikator penilaian, bukan substansi pemenuhan kesejahteraan.

Mobile_AP_Rectangle 1

PURWOSONO, Radar Semeru – Indikator dalam indeks desa membangun (IDM) tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh desa. Indeks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya itu harus menjadi kekuatan yang saling mengisi untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total yang beralih status menjadi desa mandiri sebanyak 36 desa. Berikutnya, untuk desa maju bertambah menjadi 81 desa. Sedangkan untuk jumlah desa berkembang tahun ini menurun. Tahun 2021 berjumlah 121 desa, sekarang menjadi 80 desa.

Anggota Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan mengatakan, sebagian besar desa yang beralih status tersebut banyak yang memiliki BUMDes tidak aktif. Ada juga BUMDes-nya yang memiliki usaha, tetapi tidak akuntabel. Belum lagi soal kelembagaan sosial karang taruna (katar) desa yang terkesan diada-adakan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Desa yang berhasil mengelola usaha melalui BUMDes itu ada. Namun, keberhasilan itu tidak ditunjang dengan pelaporan keuangan yang benar alias tidak akuntabel. Belum lagi, keberhasilan itu tidak disetor ke APBDes. Seharusnya ini imbang, menjadi mandiri yang substansi bukan hanya fokus pada nilai IDM,” katanya.

Menurutnya, banyaknya desa yang naik level menjadi desa mandiri seharusnya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat supaya mencapai kesejahteraan. Sebab, sebagian besar desa yang mandiri tersebut, setelah diamati cukup banyak yang masih memiliki kekurangan soal pelayanan.

“Dikatakan, suatu desa menjadi desa mandiri jika desa itu berhasil tidak menggantungkan sumber anggaran hanya pada dana desa (DD). Tetapi, mengonversi potensi sumber daya di desa menjadi pendapatan yang sah. Sehingga hal itu dapat menggerakkan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Nila Cristanti mengatakan, penilaian IDM itu akumulatif. Sehingga tidak bergantung pada satu sektor saja. Melainkan gabungan dari beberapa indikator yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Misalkan kalau ada satu desa ternyata administrasinya lemah, tetapi dia punya usaha wisata yang sangat sukses. Bahkan membantu menyejahterakan masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakatnya jalan, ada home industry. Itu kalau akumulasi nilainya tinggi, ya, masuk kategori desa mandiri,” pungkasnya. (son/c2/fid)

- Advertisement -

PURWOSONO, Radar Semeru – Indikator dalam indeks desa membangun (IDM) tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh desa. Indeks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya itu harus menjadi kekuatan yang saling mengisi untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total yang beralih status menjadi desa mandiri sebanyak 36 desa. Berikutnya, untuk desa maju bertambah menjadi 81 desa. Sedangkan untuk jumlah desa berkembang tahun ini menurun. Tahun 2021 berjumlah 121 desa, sekarang menjadi 80 desa.

Anggota Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan mengatakan, sebagian besar desa yang beralih status tersebut banyak yang memiliki BUMDes tidak aktif. Ada juga BUMDes-nya yang memiliki usaha, tetapi tidak akuntabel. Belum lagi soal kelembagaan sosial karang taruna (katar) desa yang terkesan diada-adakan.

“Desa yang berhasil mengelola usaha melalui BUMDes itu ada. Namun, keberhasilan itu tidak ditunjang dengan pelaporan keuangan yang benar alias tidak akuntabel. Belum lagi, keberhasilan itu tidak disetor ke APBDes. Seharusnya ini imbang, menjadi mandiri yang substansi bukan hanya fokus pada nilai IDM,” katanya.

Menurutnya, banyaknya desa yang naik level menjadi desa mandiri seharusnya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat supaya mencapai kesejahteraan. Sebab, sebagian besar desa yang mandiri tersebut, setelah diamati cukup banyak yang masih memiliki kekurangan soal pelayanan.

“Dikatakan, suatu desa menjadi desa mandiri jika desa itu berhasil tidak menggantungkan sumber anggaran hanya pada dana desa (DD). Tetapi, mengonversi potensi sumber daya di desa menjadi pendapatan yang sah. Sehingga hal itu dapat menggerakkan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Nila Cristanti mengatakan, penilaian IDM itu akumulatif. Sehingga tidak bergantung pada satu sektor saja. Melainkan gabungan dari beberapa indikator yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Misalkan kalau ada satu desa ternyata administrasinya lemah, tetapi dia punya usaha wisata yang sangat sukses. Bahkan membantu menyejahterakan masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakatnya jalan, ada home industry. Itu kalau akumulasi nilainya tinggi, ya, masuk kategori desa mandiri,” pungkasnya. (son/c2/fid)

PURWOSONO, Radar Semeru – Indikator dalam indeks desa membangun (IDM) tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh desa. Indeks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya itu harus menjadi kekuatan yang saling mengisi untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total yang beralih status menjadi desa mandiri sebanyak 36 desa. Berikutnya, untuk desa maju bertambah menjadi 81 desa. Sedangkan untuk jumlah desa berkembang tahun ini menurun. Tahun 2021 berjumlah 121 desa, sekarang menjadi 80 desa.

Anggota Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan mengatakan, sebagian besar desa yang beralih status tersebut banyak yang memiliki BUMDes tidak aktif. Ada juga BUMDes-nya yang memiliki usaha, tetapi tidak akuntabel. Belum lagi soal kelembagaan sosial karang taruna (katar) desa yang terkesan diada-adakan.

“Desa yang berhasil mengelola usaha melalui BUMDes itu ada. Namun, keberhasilan itu tidak ditunjang dengan pelaporan keuangan yang benar alias tidak akuntabel. Belum lagi, keberhasilan itu tidak disetor ke APBDes. Seharusnya ini imbang, menjadi mandiri yang substansi bukan hanya fokus pada nilai IDM,” katanya.

Menurutnya, banyaknya desa yang naik level menjadi desa mandiri seharusnya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat supaya mencapai kesejahteraan. Sebab, sebagian besar desa yang mandiri tersebut, setelah diamati cukup banyak yang masih memiliki kekurangan soal pelayanan.

“Dikatakan, suatu desa menjadi desa mandiri jika desa itu berhasil tidak menggantungkan sumber anggaran hanya pada dana desa (DD). Tetapi, mengonversi potensi sumber daya di desa menjadi pendapatan yang sah. Sehingga hal itu dapat menggerakkan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Nila Cristanti mengatakan, penilaian IDM itu akumulatif. Sehingga tidak bergantung pada satu sektor saja. Melainkan gabungan dari beberapa indikator yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Misalkan kalau ada satu desa ternyata administrasinya lemah, tetapi dia punya usaha wisata yang sangat sukses. Bahkan membantu menyejahterakan masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakatnya jalan, ada home industry. Itu kalau akumulasi nilainya tinggi, ya, masuk kategori desa mandiri,” pungkasnya. (son/c2/fid)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/