22.9 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Serapan Anggaran Dinsos Cuma 35 Persen

Mobile_AP_Rectangle 1

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Mendekati akhir tahun 2022, serapan anggaran di Lumajang tampaknya tidak banyak-banyak amat. Sampai saat ini realisasi APBD masih sekitar 75 persen. Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DinsosP3A) menjadi OPD serapan terendah. Sebab, sampai akhir bulan Oktober baru 35 persen.

BACA JUGA : Sinabang Aceh Diguncang Gempa Bumi Berkekuatan Magnitudo 4,7

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, sampai 31 Oktober 2022, serapan anggaran dinas tertinggi terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lumajang, sebanyak 83 persen. Sedangkan di lingkungan Setda Lumajang tertinggi pada bagian kesejahteraan rakyat (kesra), yakni sebesar 83 persen.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, keterlambatan OPD, baik badan maupun dinas, bagian di lingkungan Setda Lumajang, kecamatan, serta kelurahan karena time schedule kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran di bulan November dan Desember. “Serapan anggaran sampai 31 Oktober, untuk dinas atau badan tertinggi adalah Badan Kesbangpol itu 83 persen, terendah Dinsos-P3A 35 persen. Alasan minimnya serapan ini juga karena ada yang masih menunggu sumber dana yang belum turun dari pusat. Misalnya bagian ekonomi baru 19 persen,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, sebagian besar serapan terendah memang berada dalam program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengerjaan fisik. Sebab, batas terakhir pembangunan infrastruktur di Lumajang sampai pertengahan bulan Desember.

“Penyerapan anggaran rata-rata sebesar 75 persen. Konsekuensi bagi OPD yang serapan anggarannya tidak sesuai dengan target nanti akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya terhadap besaran TP tahun depan yang diterimanya,” pungkasnya. (son/c2/fid)

 

- Advertisement -

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Mendekati akhir tahun 2022, serapan anggaran di Lumajang tampaknya tidak banyak-banyak amat. Sampai saat ini realisasi APBD masih sekitar 75 persen. Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DinsosP3A) menjadi OPD serapan terendah. Sebab, sampai akhir bulan Oktober baru 35 persen.

BACA JUGA : Sinabang Aceh Diguncang Gempa Bumi Berkekuatan Magnitudo 4,7

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, sampai 31 Oktober 2022, serapan anggaran dinas tertinggi terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lumajang, sebanyak 83 persen. Sedangkan di lingkungan Setda Lumajang tertinggi pada bagian kesejahteraan rakyat (kesra), yakni sebesar 83 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, keterlambatan OPD, baik badan maupun dinas, bagian di lingkungan Setda Lumajang, kecamatan, serta kelurahan karena time schedule kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran di bulan November dan Desember. “Serapan anggaran sampai 31 Oktober, untuk dinas atau badan tertinggi adalah Badan Kesbangpol itu 83 persen, terendah Dinsos-P3A 35 persen. Alasan minimnya serapan ini juga karena ada yang masih menunggu sumber dana yang belum turun dari pusat. Misalnya bagian ekonomi baru 19 persen,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, sebagian besar serapan terendah memang berada dalam program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengerjaan fisik. Sebab, batas terakhir pembangunan infrastruktur di Lumajang sampai pertengahan bulan Desember.

“Penyerapan anggaran rata-rata sebesar 75 persen. Konsekuensi bagi OPD yang serapan anggarannya tidak sesuai dengan target nanti akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya terhadap besaran TP tahun depan yang diterimanya,” pungkasnya. (son/c2/fid)

 

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Mendekati akhir tahun 2022, serapan anggaran di Lumajang tampaknya tidak banyak-banyak amat. Sampai saat ini realisasi APBD masih sekitar 75 persen. Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DinsosP3A) menjadi OPD serapan terendah. Sebab, sampai akhir bulan Oktober baru 35 persen.

BACA JUGA : Sinabang Aceh Diguncang Gempa Bumi Berkekuatan Magnitudo 4,7

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, sampai 31 Oktober 2022, serapan anggaran dinas tertinggi terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lumajang, sebanyak 83 persen. Sedangkan di lingkungan Setda Lumajang tertinggi pada bagian kesejahteraan rakyat (kesra), yakni sebesar 83 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, keterlambatan OPD, baik badan maupun dinas, bagian di lingkungan Setda Lumajang, kecamatan, serta kelurahan karena time schedule kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran di bulan November dan Desember. “Serapan anggaran sampai 31 Oktober, untuk dinas atau badan tertinggi adalah Badan Kesbangpol itu 83 persen, terendah Dinsos-P3A 35 persen. Alasan minimnya serapan ini juga karena ada yang masih menunggu sumber dana yang belum turun dari pusat. Misalnya bagian ekonomi baru 19 persen,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, sebagian besar serapan terendah memang berada dalam program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengerjaan fisik. Sebab, batas terakhir pembangunan infrastruktur di Lumajang sampai pertengahan bulan Desember.

“Penyerapan anggaran rata-rata sebesar 75 persen. Konsekuensi bagi OPD yang serapan anggarannya tidak sesuai dengan target nanti akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya terhadap besaran TP tahun depan yang diterimanya,” pungkasnya. (son/c2/fid)

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca