Habiskan Rp 28,2 miliar Untuk Anggaran BTT 2021

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Musibah dan bencana apa saja yang datang dalam setahun anggaran berjalan memang tidak dapat diprediksi. Untuk itu, Pemkab Lumajang juga menyediakan anggaran BTT dengan nilai yang besar untuk peristiwa yang membutuhkan penanganan darurat. Bahkan, nominalnya mencapai Rp 28,2 miliar.

Mendekati akhir tahun, serapan BTT ternyata tembus Rp 19,3 miliar per tanggal 23 November. Angka yang cukup besar itu telah mengambil 68,47 persen dari total ketersediaan. Tetapi, paling banyak BTT tersebut dihabiskan untuk mengakomodasi janji politik pasangan kepala daerah ketimbang kebutuhan penanganan bencana.

Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Lumajang Romawati Biana mengatakan, ada belasan ribu warga yang mengajukan penerimaan santunan kematian. Baik itu dari kalangan orang kaya, miskin, maupun orang yang meninggal karena terkena korona.

“Setiap tahun jumlah orang yang meninggal bertambah. Setiap minggu kami ajukan ke bagian keuangan. Kemudian, proses menunggu seminggu. Jadi, perkiraannya waktu pencairan orang yang mengajukan itu kurang lebih sekitar dua minggu. Itu nanti dari kecamatan yang mencairkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, penggunaan anggaran BTT itu sebenarnya untuk penanganan bencana alam, bencana nonalam, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. “Anggarannya sebesar Rp 28,2 miliar,” katanya singkat.

Namun, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, ternyata ada dua program janji politik yang menghabiskan anggaran BTT sangat banyak. Santunan kematian menjadi peringkat pertama, karena menghabiskan sekitar Rp 13,1 miliar. Peringkat kedua untuk bidang kesehatan sekaligus program melahirkan gratis yang menyerap Rp 3,8 miliar.

Sementara, untuk penanganan bencana setahun ini tergolong sangat minim. Seperti penanganan banjir yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Sukodono. Berikutnya untuk bencana gempa yang terjadi di Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, dan beberapa kecamatan lainnya. Paling banyak hanya menghabiskan sekitar Rp 2,3 miliar.

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Musibah dan bencana apa saja yang datang dalam setahun anggaran berjalan memang tidak dapat diprediksi. Untuk itu, Pemkab Lumajang juga menyediakan anggaran BTT dengan nilai yang besar untuk peristiwa yang membutuhkan penanganan darurat. Bahkan, nominalnya mencapai Rp 28,2 miliar.

Mendekati akhir tahun, serapan BTT ternyata tembus Rp 19,3 miliar per tanggal 23 November. Angka yang cukup besar itu telah mengambil 68,47 persen dari total ketersediaan. Tetapi, paling banyak BTT tersebut dihabiskan untuk mengakomodasi janji politik pasangan kepala daerah ketimbang kebutuhan penanganan bencana.

Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Lumajang Romawati Biana mengatakan, ada belasan ribu warga yang mengajukan penerimaan santunan kematian. Baik itu dari kalangan orang kaya, miskin, maupun orang yang meninggal karena terkena korona.

“Setiap tahun jumlah orang yang meninggal bertambah. Setiap minggu kami ajukan ke bagian keuangan. Kemudian, proses menunggu seminggu. Jadi, perkiraannya waktu pencairan orang yang mengajukan itu kurang lebih sekitar dua minggu. Itu nanti dari kecamatan yang mencairkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, penggunaan anggaran BTT itu sebenarnya untuk penanganan bencana alam, bencana nonalam, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. “Anggarannya sebesar Rp 28,2 miliar,” katanya singkat.

Namun, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, ternyata ada dua program janji politik yang menghabiskan anggaran BTT sangat banyak. Santunan kematian menjadi peringkat pertama, karena menghabiskan sekitar Rp 13,1 miliar. Peringkat kedua untuk bidang kesehatan sekaligus program melahirkan gratis yang menyerap Rp 3,8 miliar.

Sementara, untuk penanganan bencana setahun ini tergolong sangat minim. Seperti penanganan banjir yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Sukodono. Berikutnya untuk bencana gempa yang terjadi di Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, dan beberapa kecamatan lainnya. Paling banyak hanya menghabiskan sekitar Rp 2,3 miliar.

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Musibah dan bencana apa saja yang datang dalam setahun anggaran berjalan memang tidak dapat diprediksi. Untuk itu, Pemkab Lumajang juga menyediakan anggaran BTT dengan nilai yang besar untuk peristiwa yang membutuhkan penanganan darurat. Bahkan, nominalnya mencapai Rp 28,2 miliar.

Mendekati akhir tahun, serapan BTT ternyata tembus Rp 19,3 miliar per tanggal 23 November. Angka yang cukup besar itu telah mengambil 68,47 persen dari total ketersediaan. Tetapi, paling banyak BTT tersebut dihabiskan untuk mengakomodasi janji politik pasangan kepala daerah ketimbang kebutuhan penanganan bencana.

Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Lumajang Romawati Biana mengatakan, ada belasan ribu warga yang mengajukan penerimaan santunan kematian. Baik itu dari kalangan orang kaya, miskin, maupun orang yang meninggal karena terkena korona.

“Setiap tahun jumlah orang yang meninggal bertambah. Setiap minggu kami ajukan ke bagian keuangan. Kemudian, proses menunggu seminggu. Jadi, perkiraannya waktu pencairan orang yang mengajukan itu kurang lebih sekitar dua minggu. Itu nanti dari kecamatan yang mencairkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, penggunaan anggaran BTT itu sebenarnya untuk penanganan bencana alam, bencana nonalam, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. “Anggarannya sebesar Rp 28,2 miliar,” katanya singkat.

Namun, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, ternyata ada dua program janji politik yang menghabiskan anggaran BTT sangat banyak. Santunan kematian menjadi peringkat pertama, karena menghabiskan sekitar Rp 13,1 miliar. Peringkat kedua untuk bidang kesehatan sekaligus program melahirkan gratis yang menyerap Rp 3,8 miliar.

Sementara, untuk penanganan bencana setahun ini tergolong sangat minim. Seperti penanganan banjir yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Sukodono. Berikutnya untuk bencana gempa yang terjadi di Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, dan beberapa kecamatan lainnya. Paling banyak hanya menghabiskan sekitar Rp 2,3 miliar.

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan