alexametrics
23 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Dugaan Dua Calon Tersangka Dalam Penyelewengan Bansos di Lumajang

Kerugian Negara Mencapai Rp 530 Juta

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengusutan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, terus berlanjut. Tak hanya memeriksa ratusan saksi, Kepolisian Resor (Polres) Lumajang juga bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Dugaan sementara ada dua tersangka. Sementara, kerugian negara mencapai Rp 530 juta.

Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno mengatakan, penyidikan kasus penyalahgunaan anggaran bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus dikembangkan. Sedikitnya, 113 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 30 orang saksi BPNT diperiksa. “Kami menemukan pemotongan dana dengan nilai bervariasi. Bahkan, KPM ada yang tidak menerima uang sama sekali,” katanya.

Hingga kemarin, kapolres menyebut ada dua saksi berpotensi menjadi tersangka. Namun, pihaknya enggan menyebutkan siapa mereka. Yang jelas, pihaknya bersama BPKP terus menghitung kerugian negara dari kasus tersebut. “Dugaan sementara, ada dua tersangka yang terlibat atau berperan. Kami menunggu perkembangan. Setelah proses audit selesai, kami akan gelar perkara, lalu menentukan tersangka,” tegasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jumlah kerugian sementara, lanjut AKBP Eka, sebesar Rp 530 juta. Perinciannya, kerugian akibat penyunatan PKH sebesar Rp 170 juta. Sedangkan bantuan BPNT sebesar Rp 360 juta. Hasil tersebut didapatkan dari penyelidikan dan audit data bayar dengan data transaksi dan keterangan para saksi KPM. Sebab, pihaknya juga menemukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan, namun ada transaksi.

“Pendamping tidak memberikan kartu KKS kepada KPM. Sedangkan warga (KPM, Red) tidak diberikan sosialisasi jumlah besaran yang diterima dan waktunya. Mereka hanya tahu saat menerima saja. Selain itu, ada unsur pidana yang dilakukan. Seperti KPM diwajibkan mencairkan di salah satu E-Warong saja. Padahal aturannya tidak boleh,” jelasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengusutan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, terus berlanjut. Tak hanya memeriksa ratusan saksi, Kepolisian Resor (Polres) Lumajang juga bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Dugaan sementara ada dua tersangka. Sementara, kerugian negara mencapai Rp 530 juta.

Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno mengatakan, penyidikan kasus penyalahgunaan anggaran bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus dikembangkan. Sedikitnya, 113 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 30 orang saksi BPNT diperiksa. “Kami menemukan pemotongan dana dengan nilai bervariasi. Bahkan, KPM ada yang tidak menerima uang sama sekali,” katanya.

Hingga kemarin, kapolres menyebut ada dua saksi berpotensi menjadi tersangka. Namun, pihaknya enggan menyebutkan siapa mereka. Yang jelas, pihaknya bersama BPKP terus menghitung kerugian negara dari kasus tersebut. “Dugaan sementara, ada dua tersangka yang terlibat atau berperan. Kami menunggu perkembangan. Setelah proses audit selesai, kami akan gelar perkara, lalu menentukan tersangka,” tegasnya.

Jumlah kerugian sementara, lanjut AKBP Eka, sebesar Rp 530 juta. Perinciannya, kerugian akibat penyunatan PKH sebesar Rp 170 juta. Sedangkan bantuan BPNT sebesar Rp 360 juta. Hasil tersebut didapatkan dari penyelidikan dan audit data bayar dengan data transaksi dan keterangan para saksi KPM. Sebab, pihaknya juga menemukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan, namun ada transaksi.

“Pendamping tidak memberikan kartu KKS kepada KPM. Sedangkan warga (KPM, Red) tidak diberikan sosialisasi jumlah besaran yang diterima dan waktunya. Mereka hanya tahu saat menerima saja. Selain itu, ada unsur pidana yang dilakukan. Seperti KPM diwajibkan mencairkan di salah satu E-Warong saja. Padahal aturannya tidak boleh,” jelasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengusutan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, terus berlanjut. Tak hanya memeriksa ratusan saksi, Kepolisian Resor (Polres) Lumajang juga bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Dugaan sementara ada dua tersangka. Sementara, kerugian negara mencapai Rp 530 juta.

Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno mengatakan, penyidikan kasus penyalahgunaan anggaran bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus dikembangkan. Sedikitnya, 113 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 30 orang saksi BPNT diperiksa. “Kami menemukan pemotongan dana dengan nilai bervariasi. Bahkan, KPM ada yang tidak menerima uang sama sekali,” katanya.

Hingga kemarin, kapolres menyebut ada dua saksi berpotensi menjadi tersangka. Namun, pihaknya enggan menyebutkan siapa mereka. Yang jelas, pihaknya bersama BPKP terus menghitung kerugian negara dari kasus tersebut. “Dugaan sementara, ada dua tersangka yang terlibat atau berperan. Kami menunggu perkembangan. Setelah proses audit selesai, kami akan gelar perkara, lalu menentukan tersangka,” tegasnya.

Jumlah kerugian sementara, lanjut AKBP Eka, sebesar Rp 530 juta. Perinciannya, kerugian akibat penyunatan PKH sebesar Rp 170 juta. Sedangkan bantuan BPNT sebesar Rp 360 juta. Hasil tersebut didapatkan dari penyelidikan dan audit data bayar dengan data transaksi dan keterangan para saksi KPM. Sebab, pihaknya juga menemukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan, namun ada transaksi.

“Pendamping tidak memberikan kartu KKS kepada KPM. Sedangkan warga (KPM, Red) tidak diberikan sosialisasi jumlah besaran yang diterima dan waktunya. Mereka hanya tahu saat menerima saja. Selain itu, ada unsur pidana yang dilakukan. Seperti KPM diwajibkan mencairkan di salah satu E-Warong saja. Padahal aturannya tidak boleh,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/