alexametrics
24.6 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Buka Pos Pengaduan Tunggu Kejadian

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Intruksi Bupati Lumajang untuk membuka pos pengaduan bantuan sosial (bansos) di semua kantor desa masih belum maksimal. Sebab, banyak desa belum melakukannya. Seperti ungkapan sejumlah akun di salah satu grup sosial media. Mereka mengeluhkan pos pengaduan bansos tersebut tidak segera dibuka. Padahal, menurut mereka dugaan penyunatan bansos juga ada.

Tentu, instruksi tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, dugaan penyunatan di Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, belakangan menjadi perhatian. Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke Lumajang. Tak main-main, Risma juga membawa rombongan dari Bareskrim Mabes Polri.

Banyak masyarakat menyayangkan dugaan penyunatan bansos tersebut. Sebab, bansos itu seharusnya tidak disalahgunakan. Selain itu, mereka beranggapan pemeriksaan penyaluran bansos perlu diperhatikan. Tidak perlu menunggu kejadian baru dibuka pos pengaduan. “Kenapa harus ada kejadian dulu baru ada? Kayaknya PKH sudah lama beroperasi,” tulis akun JDarissalamah Ris.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, di Kunir Kidul, kata akun Amelia Agustin, belum dibuka pos pengaduan, kemarin. Menurutnya, bansos tersebut sudah lama bermasalah. Misalnya, jumlah nominal uang yang tidak sama setiap pencairan, tidak diperbolehkan mengambil di E-Warong lain, hingga ada pungutan biaya ke KPM. “Tiap pengambilan uang dipungut biaya Rp 5 ribu per orang. Kadang juga banyak bantuan macet. ATM juga tidak dibawa oleh penerima bantuan, tetapi E-Warong,” komentarnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Intruksi Bupati Lumajang untuk membuka pos pengaduan bantuan sosial (bansos) di semua kantor desa masih belum maksimal. Sebab, banyak desa belum melakukannya. Seperti ungkapan sejumlah akun di salah satu grup sosial media. Mereka mengeluhkan pos pengaduan bansos tersebut tidak segera dibuka. Padahal, menurut mereka dugaan penyunatan bansos juga ada.

Tentu, instruksi tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, dugaan penyunatan di Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, belakangan menjadi perhatian. Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke Lumajang. Tak main-main, Risma juga membawa rombongan dari Bareskrim Mabes Polri.

Banyak masyarakat menyayangkan dugaan penyunatan bansos tersebut. Sebab, bansos itu seharusnya tidak disalahgunakan. Selain itu, mereka beranggapan pemeriksaan penyaluran bansos perlu diperhatikan. Tidak perlu menunggu kejadian baru dibuka pos pengaduan. “Kenapa harus ada kejadian dulu baru ada? Kayaknya PKH sudah lama beroperasi,” tulis akun JDarissalamah Ris.

Sementara itu, di Kunir Kidul, kata akun Amelia Agustin, belum dibuka pos pengaduan, kemarin. Menurutnya, bansos tersebut sudah lama bermasalah. Misalnya, jumlah nominal uang yang tidak sama setiap pencairan, tidak diperbolehkan mengambil di E-Warong lain, hingga ada pungutan biaya ke KPM. “Tiap pengambilan uang dipungut biaya Rp 5 ribu per orang. Kadang juga banyak bantuan macet. ATM juga tidak dibawa oleh penerima bantuan, tetapi E-Warong,” komentarnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Intruksi Bupati Lumajang untuk membuka pos pengaduan bantuan sosial (bansos) di semua kantor desa masih belum maksimal. Sebab, banyak desa belum melakukannya. Seperti ungkapan sejumlah akun di salah satu grup sosial media. Mereka mengeluhkan pos pengaduan bansos tersebut tidak segera dibuka. Padahal, menurut mereka dugaan penyunatan bansos juga ada.

Tentu, instruksi tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, dugaan penyunatan di Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, belakangan menjadi perhatian. Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke Lumajang. Tak main-main, Risma juga membawa rombongan dari Bareskrim Mabes Polri.

Banyak masyarakat menyayangkan dugaan penyunatan bansos tersebut. Sebab, bansos itu seharusnya tidak disalahgunakan. Selain itu, mereka beranggapan pemeriksaan penyaluran bansos perlu diperhatikan. Tidak perlu menunggu kejadian baru dibuka pos pengaduan. “Kenapa harus ada kejadian dulu baru ada? Kayaknya PKH sudah lama beroperasi,” tulis akun JDarissalamah Ris.

Sementara itu, di Kunir Kidul, kata akun Amelia Agustin, belum dibuka pos pengaduan, kemarin. Menurutnya, bansos tersebut sudah lama bermasalah. Misalnya, jumlah nominal uang yang tidak sama setiap pencairan, tidak diperbolehkan mengambil di E-Warong lain, hingga ada pungutan biaya ke KPM. “Tiap pengambilan uang dipungut biaya Rp 5 ribu per orang. Kadang juga banyak bantuan macet. ATM juga tidak dibawa oleh penerima bantuan, tetapi E-Warong,” komentarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/