alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Siklus Pensiunan ASN di Kabupaten Lumajang

Jumlah aparatur sipil negara di Lumajang yang bakal pensiun tahun ini mencapai ratusan pegawai. Sebagian besar mereka masuk kategori batas usia pensiun (BUP) 58, 60, dan 65 tahun. Jumlah tersebut masih didominasi oleh profesi guru.

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPUHARJO, Radar SemeruRatusan pegawai negeri sipil pada seluruh organisasi perangkat daerah di Lumajang bakal mengakhiri statusnya tahun ini. Sebab, tahun ini sudah masuk batas usia pensiun (BUP). Meski demikian, ada dua alasan lain yang menyebabkan PNS pensiun. Yakni karena sakit berat atau meninggal dan atas permintaan sendiri (APS).

BACA JUGA : Lelaki Asal Panti Ditemukan Meninggal di Sukorambi

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (P2I) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ahadi Apriyanto menyebut, sebanyak 483 pegawai bakal mengakhiri masa jabatannya di pemerintahan. Perinciannya 461 pegawai BUP, 18 pegawai meninggal, dan empat pegawai mengajukan pensiun dini.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Biasanya ada tiga OPD dengan jumlah pensiun terbanyak. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Nah, tahun ini, jumlah terbanyak itu didominasi oleh profesi guru,” ujarnya.

Per akhir bulan kemarin, 340 pegawai dari Dindikbud bakal pensiun tahun ini. Jumlah tersebut bisa saja bertambah jika ada pensiun yang masuk dua kategori lainnya. Akan tetapi, dua kategori itu sangat sedikit.

Ahadi menjelaskan, seluruh PNS yang akan pensiun diberikan waktu untuk mengurus dokumen pensiun. Sebab, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar hak dan klaim pensiun didapat.

“Pengurusan itu bisa satu tahun atau beberapa bulan sebelum memasuki masa pensiun. Prosesnya cepat dan mudah karena menggunakan sistem. Kecuali jika pensiun karena sakit berat atau meninggal, harus dibuktikan dengan surat kesehatan maupun medis. Kalau kategori APS, harus mendapatkan rekomendasi dari bupati. Itu pun tidak semua pengajuan disetujui,” jelasnya.

Mengenai batas usia pensiun, pihaknya masih menerapkan aturan lama. Pensiun usia 58 tahun untuk pejabat struktural maupun staf. Sementara bagi guru, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan lainnya pada usia 60 tahun.

“Yang sudah mengurus dokumen pensiun sangat banyak. Tidak terkecuali bagi PNS yang akan pensiun tahun depan. Data di kami, ada sekitar 412 PNS yang pensiun di tahun 2023,” tambahnya. (kin/c2/fid)

- Advertisement -

KEPUHARJO, Radar SemeruRatusan pegawai negeri sipil pada seluruh organisasi perangkat daerah di Lumajang bakal mengakhiri statusnya tahun ini. Sebab, tahun ini sudah masuk batas usia pensiun (BUP). Meski demikian, ada dua alasan lain yang menyebabkan PNS pensiun. Yakni karena sakit berat atau meninggal dan atas permintaan sendiri (APS).

BACA JUGA : Lelaki Asal Panti Ditemukan Meninggal di Sukorambi

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (P2I) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ahadi Apriyanto menyebut, sebanyak 483 pegawai bakal mengakhiri masa jabatannya di pemerintahan. Perinciannya 461 pegawai BUP, 18 pegawai meninggal, dan empat pegawai mengajukan pensiun dini.

“Biasanya ada tiga OPD dengan jumlah pensiun terbanyak. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Nah, tahun ini, jumlah terbanyak itu didominasi oleh profesi guru,” ujarnya.

Per akhir bulan kemarin, 340 pegawai dari Dindikbud bakal pensiun tahun ini. Jumlah tersebut bisa saja bertambah jika ada pensiun yang masuk dua kategori lainnya. Akan tetapi, dua kategori itu sangat sedikit.

Ahadi menjelaskan, seluruh PNS yang akan pensiun diberikan waktu untuk mengurus dokumen pensiun. Sebab, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar hak dan klaim pensiun didapat.

“Pengurusan itu bisa satu tahun atau beberapa bulan sebelum memasuki masa pensiun. Prosesnya cepat dan mudah karena menggunakan sistem. Kecuali jika pensiun karena sakit berat atau meninggal, harus dibuktikan dengan surat kesehatan maupun medis. Kalau kategori APS, harus mendapatkan rekomendasi dari bupati. Itu pun tidak semua pengajuan disetujui,” jelasnya.

Mengenai batas usia pensiun, pihaknya masih menerapkan aturan lama. Pensiun usia 58 tahun untuk pejabat struktural maupun staf. Sementara bagi guru, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan lainnya pada usia 60 tahun.

“Yang sudah mengurus dokumen pensiun sangat banyak. Tidak terkecuali bagi PNS yang akan pensiun tahun depan. Data di kami, ada sekitar 412 PNS yang pensiun di tahun 2023,” tambahnya. (kin/c2/fid)

KEPUHARJO, Radar SemeruRatusan pegawai negeri sipil pada seluruh organisasi perangkat daerah di Lumajang bakal mengakhiri statusnya tahun ini. Sebab, tahun ini sudah masuk batas usia pensiun (BUP). Meski demikian, ada dua alasan lain yang menyebabkan PNS pensiun. Yakni karena sakit berat atau meninggal dan atas permintaan sendiri (APS).

BACA JUGA : Lelaki Asal Panti Ditemukan Meninggal di Sukorambi

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (P2I) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ahadi Apriyanto menyebut, sebanyak 483 pegawai bakal mengakhiri masa jabatannya di pemerintahan. Perinciannya 461 pegawai BUP, 18 pegawai meninggal, dan empat pegawai mengajukan pensiun dini.

“Biasanya ada tiga OPD dengan jumlah pensiun terbanyak. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Nah, tahun ini, jumlah terbanyak itu didominasi oleh profesi guru,” ujarnya.

Per akhir bulan kemarin, 340 pegawai dari Dindikbud bakal pensiun tahun ini. Jumlah tersebut bisa saja bertambah jika ada pensiun yang masuk dua kategori lainnya. Akan tetapi, dua kategori itu sangat sedikit.

Ahadi menjelaskan, seluruh PNS yang akan pensiun diberikan waktu untuk mengurus dokumen pensiun. Sebab, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar hak dan klaim pensiun didapat.

“Pengurusan itu bisa satu tahun atau beberapa bulan sebelum memasuki masa pensiun. Prosesnya cepat dan mudah karena menggunakan sistem. Kecuali jika pensiun karena sakit berat atau meninggal, harus dibuktikan dengan surat kesehatan maupun medis. Kalau kategori APS, harus mendapatkan rekomendasi dari bupati. Itu pun tidak semua pengajuan disetujui,” jelasnya.

Mengenai batas usia pensiun, pihaknya masih menerapkan aturan lama. Pensiun usia 58 tahun untuk pejabat struktural maupun staf. Sementara bagi guru, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan lainnya pada usia 60 tahun.

“Yang sudah mengurus dokumen pensiun sangat banyak. Tidak terkecuali bagi PNS yang akan pensiun tahun depan. Data di kami, ada sekitar 412 PNS yang pensiun di tahun 2023,” tambahnya. (kin/c2/fid)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/