alexametrics
27.5 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Warga Garahan Serius Pasang Banner Penolakan Karena ini

Butuh Solusi Atasi Tambang Liar di Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Pria yang akrab dipanggil Cak Ayub ini menyarankan agar pemerintah mengambil langkah solutif menyelesaikan urusan galian C. Apalagi perizinannya sudah tidak lagi di daerah. “Sebenarnya pemerintah bisa membentuk koperasi untuk para penambang. Melalui koperasi ini, penambang dapat difasilitasi agar berbadan hukum,” jelasnya.

Melalui koperasi, lanjut Ayub, perizinannya bisa dibantu oleh pemerintah secara kolektif. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui siapa saja warga Jember yang menjadi penambang dan dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas pertambangan. “Koperasi sejatinya sama dengan PT, hanya saja koperasi lebih sederhana. Kalau semua penambang terdata, kontrol pemerintah pun akan lebih mudah. Bisa mencegah kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan jalan,” paparnya.

Apabila aktivitas tambang pasir dapat dikontrol dengan baik, maka warga tidak akan dirugikan. Angkutan pasir yang dibawa juga dapat dikontrol agar tidak melebihi kapasitas kekuatan jalan desa, termasuk dapat dikontrol oleh koperasi yang dibentuk tersebut. “Selain itu, pemerintah juga mendapat pajak karena aktivitas penambangan pasir punya izin dan tidak liar. Lokasi tambang di mana saja juga akan terdata dengan baik, kontrol lebih mudah,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kondisi penambangan pasir di Kabupaten Jember, khususnya tambang pasir liar milik perorangan, untuk saat ini tidak ada datanya. Pengawasan terhadap mereka juga sulit karena jumlahnya berapa dan siapa saja pemiliknya juga tidak ada datanya. Lantas, sampai kapan tambang liar dibiarkan? (nur/c2/rus) HABIB FOR RADAR JEMBER

- Advertisement -

Pria yang akrab dipanggil Cak Ayub ini menyarankan agar pemerintah mengambil langkah solutif menyelesaikan urusan galian C. Apalagi perizinannya sudah tidak lagi di daerah. “Sebenarnya pemerintah bisa membentuk koperasi untuk para penambang. Melalui koperasi ini, penambang dapat difasilitasi agar berbadan hukum,” jelasnya.

Melalui koperasi, lanjut Ayub, perizinannya bisa dibantu oleh pemerintah secara kolektif. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui siapa saja warga Jember yang menjadi penambang dan dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas pertambangan. “Koperasi sejatinya sama dengan PT, hanya saja koperasi lebih sederhana. Kalau semua penambang terdata, kontrol pemerintah pun akan lebih mudah. Bisa mencegah kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan jalan,” paparnya.

Apabila aktivitas tambang pasir dapat dikontrol dengan baik, maka warga tidak akan dirugikan. Angkutan pasir yang dibawa juga dapat dikontrol agar tidak melebihi kapasitas kekuatan jalan desa, termasuk dapat dikontrol oleh koperasi yang dibentuk tersebut. “Selain itu, pemerintah juga mendapat pajak karena aktivitas penambangan pasir punya izin dan tidak liar. Lokasi tambang di mana saja juga akan terdata dengan baik, kontrol lebih mudah,” paparnya.

Kondisi penambangan pasir di Kabupaten Jember, khususnya tambang pasir liar milik perorangan, untuk saat ini tidak ada datanya. Pengawasan terhadap mereka juga sulit karena jumlahnya berapa dan siapa saja pemiliknya juga tidak ada datanya. Lantas, sampai kapan tambang liar dibiarkan? (nur/c2/rus) HABIB FOR RADAR JEMBER

Pria yang akrab dipanggil Cak Ayub ini menyarankan agar pemerintah mengambil langkah solutif menyelesaikan urusan galian C. Apalagi perizinannya sudah tidak lagi di daerah. “Sebenarnya pemerintah bisa membentuk koperasi untuk para penambang. Melalui koperasi ini, penambang dapat difasilitasi agar berbadan hukum,” jelasnya.

Melalui koperasi, lanjut Ayub, perizinannya bisa dibantu oleh pemerintah secara kolektif. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui siapa saja warga Jember yang menjadi penambang dan dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas pertambangan. “Koperasi sejatinya sama dengan PT, hanya saja koperasi lebih sederhana. Kalau semua penambang terdata, kontrol pemerintah pun akan lebih mudah. Bisa mencegah kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan jalan,” paparnya.

Apabila aktivitas tambang pasir dapat dikontrol dengan baik, maka warga tidak akan dirugikan. Angkutan pasir yang dibawa juga dapat dikontrol agar tidak melebihi kapasitas kekuatan jalan desa, termasuk dapat dikontrol oleh koperasi yang dibentuk tersebut. “Selain itu, pemerintah juga mendapat pajak karena aktivitas penambangan pasir punya izin dan tidak liar. Lokasi tambang di mana saja juga akan terdata dengan baik, kontrol lebih mudah,” paparnya.

Kondisi penambangan pasir di Kabupaten Jember, khususnya tambang pasir liar milik perorangan, untuk saat ini tidak ada datanya. Pengawasan terhadap mereka juga sulit karena jumlahnya berapa dan siapa saja pemiliknya juga tidak ada datanya. Lantas, sampai kapan tambang liar dibiarkan? (nur/c2/rus) HABIB FOR RADAR JEMBER

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/