alexametrics
29.3 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Inspektorat Jatim Kaji Indikasi Pidana

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyikapi pencopotan dan pengisian sejumlah pejabat yang melahirkan mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember Faida, kemarin (30/12). Pemprov yang melakukan jumpa pers di Bakorwil, Jalan Kalimantan, Jember, menegaskan apa yang dilakukan bupati sebagai tindakan pelanggaran. Kebijakan bupati batal demi hukum dan terindikasi masuk dalam ranah pidana.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Jempin Marbun menyebut, pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida bukan sekali ini saja. Menurutnya, tidak dijalankannya pengembalian KSOTK sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu sudah pelanggaran. Dan kali ini, masih ditambahkan tindakan mencopot pegawai dan mengisinya tanpa melalui prosedur yang benar.

Dia menjelaskan, banyak regulasi yang sudah tidak sesuai atau dilanggar. Contohnya, Plt bupati sudah menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri, dan itu disebutnya sudah sah. Namun demikian, ketika Bupati Faida menjabat lagi sebagai pascacuti pilkada, justru diubah dengan memasang pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt). “Ini sudah melanggar aturan. Plt yang dibuat itu cacat prosedur dan cacat hukum,” kata Jempin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikatakannya, pengangkatan pejabat sekretaris daerah (sekda) harus dilakukan melalui tahapan-tahapan. Salah satunya harus seizin gubernur dan Mendagri. Sementara itu, Bupati Faida melakukan tanpa mempertimbangkan peraturan dan prosedur yang berlaku. “Sekarang pejabat definitif, malah di Plt-kan. Jadi, kebijakan yang diambil bupati cacat prosedur. Plt-Plt yang diangkat bupati tidak sah secara hukum,” ucapnya.

Lalu, bagaimana mengatasi insiden yang terjadi? Jempin menyatakan, akan melakukan pengembalian alias pembatalan. Sebab, peraturannya sudah tegas, harus ada izin Mendagri. “Ini tidak ada izin, bahkan ada yang di-nonjob-kan. Ini tidak boleh,” ujarnya. Dia pun menyebut, insiden kali ini sangat berbeda dengan pengembalian KSOTK yang memang direkomendasikan Mendagri.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyikapi pencopotan dan pengisian sejumlah pejabat yang melahirkan mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember Faida, kemarin (30/12). Pemprov yang melakukan jumpa pers di Bakorwil, Jalan Kalimantan, Jember, menegaskan apa yang dilakukan bupati sebagai tindakan pelanggaran. Kebijakan bupati batal demi hukum dan terindikasi masuk dalam ranah pidana.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Jempin Marbun menyebut, pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida bukan sekali ini saja. Menurutnya, tidak dijalankannya pengembalian KSOTK sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu sudah pelanggaran. Dan kali ini, masih ditambahkan tindakan mencopot pegawai dan mengisinya tanpa melalui prosedur yang benar.

Dia menjelaskan, banyak regulasi yang sudah tidak sesuai atau dilanggar. Contohnya, Plt bupati sudah menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri, dan itu disebutnya sudah sah. Namun demikian, ketika Bupati Faida menjabat lagi sebagai pascacuti pilkada, justru diubah dengan memasang pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt). “Ini sudah melanggar aturan. Plt yang dibuat itu cacat prosedur dan cacat hukum,” kata Jempin.

Dikatakannya, pengangkatan pejabat sekretaris daerah (sekda) harus dilakukan melalui tahapan-tahapan. Salah satunya harus seizin gubernur dan Mendagri. Sementara itu, Bupati Faida melakukan tanpa mempertimbangkan peraturan dan prosedur yang berlaku. “Sekarang pejabat definitif, malah di Plt-kan. Jadi, kebijakan yang diambil bupati cacat prosedur. Plt-Plt yang diangkat bupati tidak sah secara hukum,” ucapnya.

Lalu, bagaimana mengatasi insiden yang terjadi? Jempin menyatakan, akan melakukan pengembalian alias pembatalan. Sebab, peraturannya sudah tegas, harus ada izin Mendagri. “Ini tidak ada izin, bahkan ada yang di-nonjob-kan. Ini tidak boleh,” ujarnya. Dia pun menyebut, insiden kali ini sangat berbeda dengan pengembalian KSOTK yang memang direkomendasikan Mendagri.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyikapi pencopotan dan pengisian sejumlah pejabat yang melahirkan mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember Faida, kemarin (30/12). Pemprov yang melakukan jumpa pers di Bakorwil, Jalan Kalimantan, Jember, menegaskan apa yang dilakukan bupati sebagai tindakan pelanggaran. Kebijakan bupati batal demi hukum dan terindikasi masuk dalam ranah pidana.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Jempin Marbun menyebut, pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida bukan sekali ini saja. Menurutnya, tidak dijalankannya pengembalian KSOTK sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu sudah pelanggaran. Dan kali ini, masih ditambahkan tindakan mencopot pegawai dan mengisinya tanpa melalui prosedur yang benar.

Dia menjelaskan, banyak regulasi yang sudah tidak sesuai atau dilanggar. Contohnya, Plt bupati sudah menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri, dan itu disebutnya sudah sah. Namun demikian, ketika Bupati Faida menjabat lagi sebagai pascacuti pilkada, justru diubah dengan memasang pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt). “Ini sudah melanggar aturan. Plt yang dibuat itu cacat prosedur dan cacat hukum,” kata Jempin.

Dikatakannya, pengangkatan pejabat sekretaris daerah (sekda) harus dilakukan melalui tahapan-tahapan. Salah satunya harus seizin gubernur dan Mendagri. Sementara itu, Bupati Faida melakukan tanpa mempertimbangkan peraturan dan prosedur yang berlaku. “Sekarang pejabat definitif, malah di Plt-kan. Jadi, kebijakan yang diambil bupati cacat prosedur. Plt-Plt yang diangkat bupati tidak sah secara hukum,” ucapnya.

Lalu, bagaimana mengatasi insiden yang terjadi? Jempin menyatakan, akan melakukan pengembalian alias pembatalan. Sebab, peraturannya sudah tegas, harus ada izin Mendagri. “Ini tidak ada izin, bahkan ada yang di-nonjob-kan. Ini tidak boleh,” ujarnya. Dia pun menyebut, insiden kali ini sangat berbeda dengan pengembalian KSOTK yang memang direkomendasikan Mendagri.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/