alexametrics
26 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Berantakan!

- Tatanan ASN Amburadul - Layanan Terancam Lumpuh

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember Faida memutasi sejumlah pegawai pemerintahan. Keputusan itu mendapatkan reaksi. Sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya di Pemkab Jember menyatakan mosi tidak percaya karena menilai tindakan bupati cacat hukum dan melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri). Mereka menyampaikannya secara terbuka di Aula PB Soedirman Gedung Pemkab Jember, kemarin (30/12).

Apa yang terjadi ini seperti “panggung sandiwara” yang dipertontonkan elite pemerintahan di penghujung tahun 2020. Mereka secara gamblang menunjukkan ke publik tentang pertikaian yang kini mencapai puncak. Setali tiga uang, sikap DPRD Jember juga tak jauh berbeda. Bahkan, ada beberapa anggota dewan yang sampai datang ke gedung pemkab. Mereka meluruk salah seorang pejabat dan menanyakan legalitasnya. Sikap ini justru memanaskan suasana. Dampaknya, kondisi pemerintahan di Jember semakin berantakan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Rentetan pertikaian ini sebenarnya tidak terjadi dalam sekejap. Ada perjalanan panjang yang menyertainya. Yakni tentang penempatan pegawai dalam Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) yang berujung rekomendasi Kemendagri agar dikembalikan sesuai asal. Namun, rekomendasi itu tak kunjung dilaksanakan oleh Bupati Jember Faida.

Pada saat Faida cuti kampanye pilkada, Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, yang menjadi Plt bupati, mengeksekusi apa yang direkomendasikan Mendagri, November lalu. Ratusan ASN dikembalikan pada jabatan lama sesuai KSOTK 2016. Dari situ, benih perlawanan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak mulai muncul. Salah satunya Yessiana Arifah. Mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini melawan melalui surat. Selain itu, juga ada beberapa ASN lain yang turut melakukan perlawanan.

Drama di internal Pemkab Jember tak hanya berhenti di situ. Pada waktu Faida aktif kembali pascacuti, perlawanan terhadap pengembalian KSOTK kembali mencuat. Muaranya, Selasa (29/12) lalu, Faida mencopot belasan ASN dari jabatannya.

Beberapa pejabat yang dimutasi itu di antaranya Sekda Pemkab Jember Mirfano. Dia dicopot dan diganti Plt Sekda Edy Budi Susilo. Selain itu, Yessiana Arifah yang sudah kembali di PU Cipta Karya dijadikan Plt Kepala Inspektorat menggantikan Joko Santoso. Tak hanya itu, Kepala Dispemasdes, Kabag Ekonomi, Kadinsos, Kadis PUBMSDA, Kabag Pembangunan, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Disperindag, Kadis P3AKB, Kadis TPHP, serta Kadispora dicopot. Posisi mereka diganti pelaksana tugas.

Melalui suratnya, Bupati Jember Faida menilai, mereka yang dimutasi itu melakukan pelanggaran berat. Tak hanya Sekda Mirfano, Kepala Dispemasdes Eko Heru Sunarso juga dinilai melakukan pelanggaran berat. Keduanya dicopot tanpa proses pemeriksaan, usulan, dan menyelisihi manajemen ASN.

Kebijakan ini mendapat perlawanan. Mosi tidak percaya terhadap Bupati Faida disampaikan secara terbuka. Penggawa yang berdiri pada barisan ini adalah Wabup Jember Abdul Muqit Arief, Sekda Mirfano, serta beberapa ASN lain. Sementara itu, Bupati Faida tetap dalam keputusan yang diambil, yaitu menjadikan Edy Budi Susilo sebagai Plt Sekda, Yessi sebagai Kepala Inspektorat, serta sejumlah pejabat lain yang sudah ber-SK.

Pecah di tubuh Pemkab Jember ini pun tak dapat dihindarkan. Ada dua nakhoda dalam satu kapal. Bupati Faida bekerja bersama Plt Sekda Edy Budi dan ASN yang pro kepadanya. Sementara, Wabup Muqit bekerja dengan barisan Sekda Mirfano dan ASN pendukungnya. Perpecahan begitu nyata. Ini menjadi preseden buruk bagi kelangsungan Pemkab Jember. Mereka mengabaikan kesejahteraan warga di penghujung tahun 2020 ini.

Kondisi ini juga membuat publik hilang harapan. Sebab, para petinggi kabupaten dinilai terlalu fokus pada pusaran konflik. Para ASN juga bingung. Kursi jabatan yang dobel pejabatnya menjadi rebutan. Dan akhirnya, rakyat Jember yang menjadi korban. Rakyat hanya disuguhi tontotan tentang drama pertikaian yang tak berkesudahan.

Dalam pidato terbukanya ketika menyatakan mosi tidak percaya, Sekda Mirfano menyampaikan, Bupati Faida telah melakukan pelanggaran bertubi-tubi. Empat orang dibebastugaskan tanpa prosedur ASN. Termasuk dirinya. Belasan pejabat diganti sehingga menghambat karir kerja ASN. “Ini kejadian di mata kita. Ini pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember karena telah melanggar surat Edaran Mendagri tanggal 23 Desember. Dilarang mengganti bahkan mengusulkan penggantian jabatan,” ulasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember Faida memutasi sejumlah pegawai pemerintahan. Keputusan itu mendapatkan reaksi. Sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya di Pemkab Jember menyatakan mosi tidak percaya karena menilai tindakan bupati cacat hukum dan melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri). Mereka menyampaikannya secara terbuka di Aula PB Soedirman Gedung Pemkab Jember, kemarin (30/12).

Apa yang terjadi ini seperti “panggung sandiwara” yang dipertontonkan elite pemerintahan di penghujung tahun 2020. Mereka secara gamblang menunjukkan ke publik tentang pertikaian yang kini mencapai puncak. Setali tiga uang, sikap DPRD Jember juga tak jauh berbeda. Bahkan, ada beberapa anggota dewan yang sampai datang ke gedung pemkab. Mereka meluruk salah seorang pejabat dan menanyakan legalitasnya. Sikap ini justru memanaskan suasana. Dampaknya, kondisi pemerintahan di Jember semakin berantakan.

Rentetan pertikaian ini sebenarnya tidak terjadi dalam sekejap. Ada perjalanan panjang yang menyertainya. Yakni tentang penempatan pegawai dalam Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) yang berujung rekomendasi Kemendagri agar dikembalikan sesuai asal. Namun, rekomendasi itu tak kunjung dilaksanakan oleh Bupati Jember Faida.

Pada saat Faida cuti kampanye pilkada, Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, yang menjadi Plt bupati, mengeksekusi apa yang direkomendasikan Mendagri, November lalu. Ratusan ASN dikembalikan pada jabatan lama sesuai KSOTK 2016. Dari situ, benih perlawanan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak mulai muncul. Salah satunya Yessiana Arifah. Mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini melawan melalui surat. Selain itu, juga ada beberapa ASN lain yang turut melakukan perlawanan.

Drama di internal Pemkab Jember tak hanya berhenti di situ. Pada waktu Faida aktif kembali pascacuti, perlawanan terhadap pengembalian KSOTK kembali mencuat. Muaranya, Selasa (29/12) lalu, Faida mencopot belasan ASN dari jabatannya.

Beberapa pejabat yang dimutasi itu di antaranya Sekda Pemkab Jember Mirfano. Dia dicopot dan diganti Plt Sekda Edy Budi Susilo. Selain itu, Yessiana Arifah yang sudah kembali di PU Cipta Karya dijadikan Plt Kepala Inspektorat menggantikan Joko Santoso. Tak hanya itu, Kepala Dispemasdes, Kabag Ekonomi, Kadinsos, Kadis PUBMSDA, Kabag Pembangunan, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Disperindag, Kadis P3AKB, Kadis TPHP, serta Kadispora dicopot. Posisi mereka diganti pelaksana tugas.

Melalui suratnya, Bupati Jember Faida menilai, mereka yang dimutasi itu melakukan pelanggaran berat. Tak hanya Sekda Mirfano, Kepala Dispemasdes Eko Heru Sunarso juga dinilai melakukan pelanggaran berat. Keduanya dicopot tanpa proses pemeriksaan, usulan, dan menyelisihi manajemen ASN.

Kebijakan ini mendapat perlawanan. Mosi tidak percaya terhadap Bupati Faida disampaikan secara terbuka. Penggawa yang berdiri pada barisan ini adalah Wabup Jember Abdul Muqit Arief, Sekda Mirfano, serta beberapa ASN lain. Sementara itu, Bupati Faida tetap dalam keputusan yang diambil, yaitu menjadikan Edy Budi Susilo sebagai Plt Sekda, Yessi sebagai Kepala Inspektorat, serta sejumlah pejabat lain yang sudah ber-SK.

Pecah di tubuh Pemkab Jember ini pun tak dapat dihindarkan. Ada dua nakhoda dalam satu kapal. Bupati Faida bekerja bersama Plt Sekda Edy Budi dan ASN yang pro kepadanya. Sementara, Wabup Muqit bekerja dengan barisan Sekda Mirfano dan ASN pendukungnya. Perpecahan begitu nyata. Ini menjadi preseden buruk bagi kelangsungan Pemkab Jember. Mereka mengabaikan kesejahteraan warga di penghujung tahun 2020 ini.

Kondisi ini juga membuat publik hilang harapan. Sebab, para petinggi kabupaten dinilai terlalu fokus pada pusaran konflik. Para ASN juga bingung. Kursi jabatan yang dobel pejabatnya menjadi rebutan. Dan akhirnya, rakyat Jember yang menjadi korban. Rakyat hanya disuguhi tontotan tentang drama pertikaian yang tak berkesudahan.

Dalam pidato terbukanya ketika menyatakan mosi tidak percaya, Sekda Mirfano menyampaikan, Bupati Faida telah melakukan pelanggaran bertubi-tubi. Empat orang dibebastugaskan tanpa prosedur ASN. Termasuk dirinya. Belasan pejabat diganti sehingga menghambat karir kerja ASN. “Ini kejadian di mata kita. Ini pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember karena telah melanggar surat Edaran Mendagri tanggal 23 Desember. Dilarang mengganti bahkan mengusulkan penggantian jabatan,” ulasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember Faida memutasi sejumlah pegawai pemerintahan. Keputusan itu mendapatkan reaksi. Sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya di Pemkab Jember menyatakan mosi tidak percaya karena menilai tindakan bupati cacat hukum dan melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri). Mereka menyampaikannya secara terbuka di Aula PB Soedirman Gedung Pemkab Jember, kemarin (30/12).

Apa yang terjadi ini seperti “panggung sandiwara” yang dipertontonkan elite pemerintahan di penghujung tahun 2020. Mereka secara gamblang menunjukkan ke publik tentang pertikaian yang kini mencapai puncak. Setali tiga uang, sikap DPRD Jember juga tak jauh berbeda. Bahkan, ada beberapa anggota dewan yang sampai datang ke gedung pemkab. Mereka meluruk salah seorang pejabat dan menanyakan legalitasnya. Sikap ini justru memanaskan suasana. Dampaknya, kondisi pemerintahan di Jember semakin berantakan.

Rentetan pertikaian ini sebenarnya tidak terjadi dalam sekejap. Ada perjalanan panjang yang menyertainya. Yakni tentang penempatan pegawai dalam Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) yang berujung rekomendasi Kemendagri agar dikembalikan sesuai asal. Namun, rekomendasi itu tak kunjung dilaksanakan oleh Bupati Jember Faida.

Pada saat Faida cuti kampanye pilkada, Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, yang menjadi Plt bupati, mengeksekusi apa yang direkomendasikan Mendagri, November lalu. Ratusan ASN dikembalikan pada jabatan lama sesuai KSOTK 2016. Dari situ, benih perlawanan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak mulai muncul. Salah satunya Yessiana Arifah. Mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini melawan melalui surat. Selain itu, juga ada beberapa ASN lain yang turut melakukan perlawanan.

Drama di internal Pemkab Jember tak hanya berhenti di situ. Pada waktu Faida aktif kembali pascacuti, perlawanan terhadap pengembalian KSOTK kembali mencuat. Muaranya, Selasa (29/12) lalu, Faida mencopot belasan ASN dari jabatannya.

Beberapa pejabat yang dimutasi itu di antaranya Sekda Pemkab Jember Mirfano. Dia dicopot dan diganti Plt Sekda Edy Budi Susilo. Selain itu, Yessiana Arifah yang sudah kembali di PU Cipta Karya dijadikan Plt Kepala Inspektorat menggantikan Joko Santoso. Tak hanya itu, Kepala Dispemasdes, Kabag Ekonomi, Kadinsos, Kadis PUBMSDA, Kabag Pembangunan, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Disperindag, Kadis P3AKB, Kadis TPHP, serta Kadispora dicopot. Posisi mereka diganti pelaksana tugas.

Melalui suratnya, Bupati Jember Faida menilai, mereka yang dimutasi itu melakukan pelanggaran berat. Tak hanya Sekda Mirfano, Kepala Dispemasdes Eko Heru Sunarso juga dinilai melakukan pelanggaran berat. Keduanya dicopot tanpa proses pemeriksaan, usulan, dan menyelisihi manajemen ASN.

Kebijakan ini mendapat perlawanan. Mosi tidak percaya terhadap Bupati Faida disampaikan secara terbuka. Penggawa yang berdiri pada barisan ini adalah Wabup Jember Abdul Muqit Arief, Sekda Mirfano, serta beberapa ASN lain. Sementara itu, Bupati Faida tetap dalam keputusan yang diambil, yaitu menjadikan Edy Budi Susilo sebagai Plt Sekda, Yessi sebagai Kepala Inspektorat, serta sejumlah pejabat lain yang sudah ber-SK.

Pecah di tubuh Pemkab Jember ini pun tak dapat dihindarkan. Ada dua nakhoda dalam satu kapal. Bupati Faida bekerja bersama Plt Sekda Edy Budi dan ASN yang pro kepadanya. Sementara, Wabup Muqit bekerja dengan barisan Sekda Mirfano dan ASN pendukungnya. Perpecahan begitu nyata. Ini menjadi preseden buruk bagi kelangsungan Pemkab Jember. Mereka mengabaikan kesejahteraan warga di penghujung tahun 2020 ini.

Kondisi ini juga membuat publik hilang harapan. Sebab, para petinggi kabupaten dinilai terlalu fokus pada pusaran konflik. Para ASN juga bingung. Kursi jabatan yang dobel pejabatnya menjadi rebutan. Dan akhirnya, rakyat Jember yang menjadi korban. Rakyat hanya disuguhi tontotan tentang drama pertikaian yang tak berkesudahan.

Dalam pidato terbukanya ketika menyatakan mosi tidak percaya, Sekda Mirfano menyampaikan, Bupati Faida telah melakukan pelanggaran bertubi-tubi. Empat orang dibebastugaskan tanpa prosedur ASN. Termasuk dirinya. Belasan pejabat diganti sehingga menghambat karir kerja ASN. “Ini kejadian di mata kita. Ini pelanggaran yang dilakukan Bupati Jember karena telah melanggar surat Edaran Mendagri tanggal 23 Desember. Dilarang mengganti bahkan mengusulkan penggantian jabatan,” ulasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca