alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Dua APBD Tuntas Akhir November?

Eksekutif-Legislatif Siap Membahas

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2021, sepertinya akan berjalan mulus. Demikian pula dengan Raperda APBD 2020, yang sampai saat ini masih menggunakan peraturan kepala daerah (perkada). Pemkab dan DPRD Jember sama-sama kompak menyatakan kesiapan untuk membahas dana besar yang menjadi ruh pembangunan Jember, kemarin (30/10).

Kesiapan eksekutif disampaikan Sekda Pemkab Jember Mirfano kepada Jawa Pos Radar Jember. Menurutnya, upaya pembahasan Raperda APBD 2020 dan 2021 tengah dilaksanakan. Pembebasan pun akan segera dilaksanakan.

Mirfano mengurai, Pemkab Jember telah meminta izin untuk membahas dua APBD tersebut. “Proses permohonan izin pembahasan Raperda APBD 2020 dan 2021 sudah kami lakukan melalui surat Plt Bupati kepada Mendagri cq Dirjen Otoda melalui Gubernur Jatim pada tanggal 7 Oktober 2020. (Hasilnya, Red) Sudah mendapat jawaban dari Sekda Provinsi Jatim pada tanggal 16 Oktober 2020,” papar Mirfano.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ditanya apakah jawaban menandakan lampu hijau atau sebaliknya, Mirfano menyebut, ada angin segar. “Pada prinsipnya, menurut Sekda Provinsi Jatim, untuk pembahasan Rancangan Perda APBD, penandatanganan Perda APBD dan penandatanganan perkada (menjadi Perda APBD, Red) tidak memerlukan izin tertulis dari Mendagri,” bebernya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2021, sepertinya akan berjalan mulus. Demikian pula dengan Raperda APBD 2020, yang sampai saat ini masih menggunakan peraturan kepala daerah (perkada). Pemkab dan DPRD Jember sama-sama kompak menyatakan kesiapan untuk membahas dana besar yang menjadi ruh pembangunan Jember, kemarin (30/10).

Kesiapan eksekutif disampaikan Sekda Pemkab Jember Mirfano kepada Jawa Pos Radar Jember. Menurutnya, upaya pembahasan Raperda APBD 2020 dan 2021 tengah dilaksanakan. Pembebasan pun akan segera dilaksanakan.

Mirfano mengurai, Pemkab Jember telah meminta izin untuk membahas dua APBD tersebut. “Proses permohonan izin pembahasan Raperda APBD 2020 dan 2021 sudah kami lakukan melalui surat Plt Bupati kepada Mendagri cq Dirjen Otoda melalui Gubernur Jatim pada tanggal 7 Oktober 2020. (Hasilnya, Red) Sudah mendapat jawaban dari Sekda Provinsi Jatim pada tanggal 16 Oktober 2020,” papar Mirfano.

Ditanya apakah jawaban menandakan lampu hijau atau sebaliknya, Mirfano menyebut, ada angin segar. “Pada prinsipnya, menurut Sekda Provinsi Jatim, untuk pembahasan Rancangan Perda APBD, penandatanganan Perda APBD dan penandatanganan perkada (menjadi Perda APBD, Red) tidak memerlukan izin tertulis dari Mendagri,” bebernya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2021, sepertinya akan berjalan mulus. Demikian pula dengan Raperda APBD 2020, yang sampai saat ini masih menggunakan peraturan kepala daerah (perkada). Pemkab dan DPRD Jember sama-sama kompak menyatakan kesiapan untuk membahas dana besar yang menjadi ruh pembangunan Jember, kemarin (30/10).

Kesiapan eksekutif disampaikan Sekda Pemkab Jember Mirfano kepada Jawa Pos Radar Jember. Menurutnya, upaya pembahasan Raperda APBD 2020 dan 2021 tengah dilaksanakan. Pembebasan pun akan segera dilaksanakan.

Mirfano mengurai, Pemkab Jember telah meminta izin untuk membahas dua APBD tersebut. “Proses permohonan izin pembahasan Raperda APBD 2020 dan 2021 sudah kami lakukan melalui surat Plt Bupati kepada Mendagri cq Dirjen Otoda melalui Gubernur Jatim pada tanggal 7 Oktober 2020. (Hasilnya, Red) Sudah mendapat jawaban dari Sekda Provinsi Jatim pada tanggal 16 Oktober 2020,” papar Mirfano.

Ditanya apakah jawaban menandakan lampu hijau atau sebaliknya, Mirfano menyebut, ada angin segar. “Pada prinsipnya, menurut Sekda Provinsi Jatim, untuk pembahasan Rancangan Perda APBD, penandatanganan Perda APBD dan penandatanganan perkada (menjadi Perda APBD, Red) tidak memerlukan izin tertulis dari Mendagri,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/