alexametrics
21.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Bupati Kembalikan Honor Pemakaman

Tak Ingin Melukai Hati Seluruh Rakyat Jember, Bupati Jember Langsung Minta Maaf tentang Gaduh SK Pemakaman

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki dampak yang dirasakan masyarakat. Baik yang bersentuhan langsung maupun yang tidak. Sejauh ini, banyak kebijakan yang disoroti publik, namun dipertahankan mati-matian oleh penguasa. Nah, di Jember kali ini berbeda. Kritik keras sejumlah pihak sepertinya memberi hikmah tersendiri bagi kelangsungan roda pemerintahan.

Kegaduhan berupa SK tentang honor kegiatan pemakaman, satu makam Rp 100 ribu, sejatinya bisa saja dipertahankan. Akan tetapi, kritik itu ditangkap pemerintah sebagai masukan yang logis dan positif, untuk kemudian melakukan perbaikan di segala lini. Kritik sejumlah pihak atas SK tersebut diakui menimbulkan ketidaknyamanan bagi seluruh masyarakat. Produk SK itulah yang tidak dipertahankan mati-matian karena pertimbangan aspek sosial kemasyarakatan.

Melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Jember, kemarin (30/8), Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan permohonan maaf atas SK kegiatan pemakaman yang menimbulkan kegaduhan. Narasi yang disampaikan bukan saja dikhususkan kepada anggota dewan, melainkan warga Jember dan Indonesia.

Mobile_AP_Rectangle 2

Gaya kepemimpinan Hendy agak berbeda. Jika biasanya para petinggi daerah akan mempertahankan produk kebijakannya dengan berbagai alasan pembenar, tapi dia tidak. “Selaku Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Jember, dari lubuk jiwa yang terdalam dan penuh kerendahan hati, saya meminta maaf atas kegaduhan ini,” papar Hendy, kemarin.

Pada kesempatan itu, Bupati Hendy, yang didampingi Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman, menyebut, SK kegiatan pemakaman menjadi pelajaran penting dan berharga bagi Pemkab Jember. “Saya pun dengan rasa tulus ikhlas, sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat Jember dan semua pihak yang telah mengkritik, agar asas kepantasan dan moralitas harus dijunjung tinggi,” bebernya.

Hendy menyebut, kepemimpinannya tak ingin melukai hati seluruh rakyat Jember dan Indonesia. Asas kepantasan, kepatutan, dan moralitas harus di atas segalanya. Karena itulah, seluruh honor pejabat dikembalikan ke kas daerah dan tidak terjadi kerugian keuangan negara. “Tidak boleh terulang kembali,” cetusnya.

Nah, hikmah di balik terungkapnya SK kegiatan pemakaman yang dipandang banyak pihak tidak pantas, Pemkab Jember akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SK maupun Perbup yang telah diterbitkan. Evaluasi terhadap produk kebijakan inilah yang selama ini jarang dilakukan oleh para pemimpin di tingkat daerah. Banyak pemimpin terkadang mati-matian mencari alasan pembenar atas kebijakan yang nyata-nyata bertabrakan dengan hukum maupun asas moralitas.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki dampak yang dirasakan masyarakat. Baik yang bersentuhan langsung maupun yang tidak. Sejauh ini, banyak kebijakan yang disoroti publik, namun dipertahankan mati-matian oleh penguasa. Nah, di Jember kali ini berbeda. Kritik keras sejumlah pihak sepertinya memberi hikmah tersendiri bagi kelangsungan roda pemerintahan.

Kegaduhan berupa SK tentang honor kegiatan pemakaman, satu makam Rp 100 ribu, sejatinya bisa saja dipertahankan. Akan tetapi, kritik itu ditangkap pemerintah sebagai masukan yang logis dan positif, untuk kemudian melakukan perbaikan di segala lini. Kritik sejumlah pihak atas SK tersebut diakui menimbulkan ketidaknyamanan bagi seluruh masyarakat. Produk SK itulah yang tidak dipertahankan mati-matian karena pertimbangan aspek sosial kemasyarakatan.

Melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Jember, kemarin (30/8), Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan permohonan maaf atas SK kegiatan pemakaman yang menimbulkan kegaduhan. Narasi yang disampaikan bukan saja dikhususkan kepada anggota dewan, melainkan warga Jember dan Indonesia.

Gaya kepemimpinan Hendy agak berbeda. Jika biasanya para petinggi daerah akan mempertahankan produk kebijakannya dengan berbagai alasan pembenar, tapi dia tidak. “Selaku Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Jember, dari lubuk jiwa yang terdalam dan penuh kerendahan hati, saya meminta maaf atas kegaduhan ini,” papar Hendy, kemarin.

Pada kesempatan itu, Bupati Hendy, yang didampingi Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman, menyebut, SK kegiatan pemakaman menjadi pelajaran penting dan berharga bagi Pemkab Jember. “Saya pun dengan rasa tulus ikhlas, sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat Jember dan semua pihak yang telah mengkritik, agar asas kepantasan dan moralitas harus dijunjung tinggi,” bebernya.

Hendy menyebut, kepemimpinannya tak ingin melukai hati seluruh rakyat Jember dan Indonesia. Asas kepantasan, kepatutan, dan moralitas harus di atas segalanya. Karena itulah, seluruh honor pejabat dikembalikan ke kas daerah dan tidak terjadi kerugian keuangan negara. “Tidak boleh terulang kembali,” cetusnya.

Nah, hikmah di balik terungkapnya SK kegiatan pemakaman yang dipandang banyak pihak tidak pantas, Pemkab Jember akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SK maupun Perbup yang telah diterbitkan. Evaluasi terhadap produk kebijakan inilah yang selama ini jarang dilakukan oleh para pemimpin di tingkat daerah. Banyak pemimpin terkadang mati-matian mencari alasan pembenar atas kebijakan yang nyata-nyata bertabrakan dengan hukum maupun asas moralitas.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki dampak yang dirasakan masyarakat. Baik yang bersentuhan langsung maupun yang tidak. Sejauh ini, banyak kebijakan yang disoroti publik, namun dipertahankan mati-matian oleh penguasa. Nah, di Jember kali ini berbeda. Kritik keras sejumlah pihak sepertinya memberi hikmah tersendiri bagi kelangsungan roda pemerintahan.

Kegaduhan berupa SK tentang honor kegiatan pemakaman, satu makam Rp 100 ribu, sejatinya bisa saja dipertahankan. Akan tetapi, kritik itu ditangkap pemerintah sebagai masukan yang logis dan positif, untuk kemudian melakukan perbaikan di segala lini. Kritik sejumlah pihak atas SK tersebut diakui menimbulkan ketidaknyamanan bagi seluruh masyarakat. Produk SK itulah yang tidak dipertahankan mati-matian karena pertimbangan aspek sosial kemasyarakatan.

Melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Jember, kemarin (30/8), Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan permohonan maaf atas SK kegiatan pemakaman yang menimbulkan kegaduhan. Narasi yang disampaikan bukan saja dikhususkan kepada anggota dewan, melainkan warga Jember dan Indonesia.

Gaya kepemimpinan Hendy agak berbeda. Jika biasanya para petinggi daerah akan mempertahankan produk kebijakannya dengan berbagai alasan pembenar, tapi dia tidak. “Selaku Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Jember, dari lubuk jiwa yang terdalam dan penuh kerendahan hati, saya meminta maaf atas kegaduhan ini,” papar Hendy, kemarin.

Pada kesempatan itu, Bupati Hendy, yang didampingi Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman, menyebut, SK kegiatan pemakaman menjadi pelajaran penting dan berharga bagi Pemkab Jember. “Saya pun dengan rasa tulus ikhlas, sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat Jember dan semua pihak yang telah mengkritik, agar asas kepantasan dan moralitas harus dijunjung tinggi,” bebernya.

Hendy menyebut, kepemimpinannya tak ingin melukai hati seluruh rakyat Jember dan Indonesia. Asas kepantasan, kepatutan, dan moralitas harus di atas segalanya. Karena itulah, seluruh honor pejabat dikembalikan ke kas daerah dan tidak terjadi kerugian keuangan negara. “Tidak boleh terulang kembali,” cetusnya.

Nah, hikmah di balik terungkapnya SK kegiatan pemakaman yang dipandang banyak pihak tidak pantas, Pemkab Jember akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SK maupun Perbup yang telah diterbitkan. Evaluasi terhadap produk kebijakan inilah yang selama ini jarang dilakukan oleh para pemimpin di tingkat daerah. Banyak pemimpin terkadang mati-matian mencari alasan pembenar atas kebijakan yang nyata-nyata bertabrakan dengan hukum maupun asas moralitas.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/