alexametrics
22.8 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Dewan Hambat Pengesahan LPP APBD

Jadwal Molor, Dua Kali Diskors, Tetap Tidak Kuorum

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak lama sejumlah anggota DPRD Jember getol menyuarakan agar kerja eksekutif tepat waktu. Terutama untuk pengajuan, pembahasan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sifatnya wajib didesak agar tidak telat. Sayangnya, dalam urusan pengesahan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) tahun 2021, justru dihambat oleh anggota DPRD Jember. Akibatnya, kerja yang seharusnya sudah selesai harus tertunda dan menyita waktu lagi.

Joko Tingkir Ngombe Dawet, Yang Tak Hadir Bisa Bikin Ruwet

Paripurna pengesahan Raperda LPP APBD 2021 ini diagendakan Jumat (29/7), pukul 13.00. Seperti biasa, penyakit jam karet kerap terjadi di Indonesia dan Jember, sehingga paripurna molor dari jadwal yang direncanakan. Sekitar pukul 14.30, sejumlah undangan balik kanan, termasuk rombongan TP PKK Jember. Pantauan Jawa Pos Radar Jember, paripurna selanjutnya dibuka sekitar pukul 14.50 dengan dihadiri Bupati Jember Hendy Siswanto, Wabup MB Firjaun Barlaman, Sekda Mirfano dan sejumlah kepala OPD. Di sisi lain, anggota dewan tidak memenuhi kuorum karena anggota dewan yang hadir saat paripurna dibuka hanya 23 orang. Sidang itu pun diskors satu jam.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Jumlah yang hadir harusnya 2/3 atau 33 orang. Kami skorsing 1 jam karena kehadiran masih 23 orang,” kata Agus Sofyan, Wakil Ketua DPRD Jember. Kendati sempat ditunda sampai dua kali, paripurna ternyata juga tidak kuorum. Saat itu anggota dewan yang hadir pada paripurna setelah diskors seluruhnya hanya 30 dari 50 orang. Sementara sisanya ada yang sakit dan ada urusan lain. Mereka yang tidak hadir, kata Agus, tanpa alasan.

Menurut Sunardi, anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, sebagian besar anggota dewan yang tidak muncul tanpa ada alasan. “Absen tanpa izin namanya bolos, kalau tidak ada pemberitahuan. Jika ada halangan seperti sakit, harus ada konfirmasi apakah akan mengikuti hasil keputusan atau bagaimana,” jelasnya. Hal ini pun dapat merugikan semua pihak karena paripurna wajib hadir.

BK, lanjut Sunardi, akan mengambil langkah-langkah tegas bersama pimpinan dewan agar insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. “Jika demikian, marwah DPRD akan mengurang. Saat pimpinan mengundang, itu sudah kesepakatan dari semua fraksi. Yang tidak hadir harus ada konsekuensi. Enam kali berturut-turut (tidak hadir, Red) ada sanksi. Namun khusus agenda penting perlu ada tindakan tegas,” urainya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, Raperda LPP APBD merupakan hal wajib dan rutin. Apabila hal ini molor, maka akan berdampak pada aturan lain di daerah. Menurutnya LPP APBD menjadi penentu untuk mengetahui secara pasti besaran sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebelum masuk masuk pada perubahan anggaran keuangan (PAK). “Bagaimana mau menyusun Perubahan APBD Jember 2022?” jelasnya.

Penting diketahui, Pengesahan Raperda LPP APBD nantinya akan menjadi dasar untuk membahas Perubahan APBD sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila pengesahan LPP APBD molor, maka nantinya akan berdampak pada Perubahan APBD. Bahkan, bisa berdampak pada agenda rutin lain seperti APBD untuk tahun yang akan datang.

Kepada wartawan, Itqon mengaku tidak mengetahui alasan satu per satu anggota dewan yang tidak hadir karena sebagian besar tanpa ada alasan. Hal ini, disarankan agar menginformasi ke setiap fraksi. Dengan tidak hadirnya sejumlah anggota dewan, paripurna di era Kepemimpinan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun menjadi sidang perdana yang tidak kuorum.

#Dua Lembaga Harus Saling Profesional 

# Eksekutif Optimistis Selesai di Injury Time  

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak lama sejumlah anggota DPRD Jember getol menyuarakan agar kerja eksekutif tepat waktu. Terutama untuk pengajuan, pembahasan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sifatnya wajib didesak agar tidak telat. Sayangnya, dalam urusan pengesahan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) tahun 2021, justru dihambat oleh anggota DPRD Jember. Akibatnya, kerja yang seharusnya sudah selesai harus tertunda dan menyita waktu lagi.

Joko Tingkir Ngombe Dawet, Yang Tak Hadir Bisa Bikin Ruwet

Paripurna pengesahan Raperda LPP APBD 2021 ini diagendakan Jumat (29/7), pukul 13.00. Seperti biasa, penyakit jam karet kerap terjadi di Indonesia dan Jember, sehingga paripurna molor dari jadwal yang direncanakan. Sekitar pukul 14.30, sejumlah undangan balik kanan, termasuk rombongan TP PKK Jember. Pantauan Jawa Pos Radar Jember, paripurna selanjutnya dibuka sekitar pukul 14.50 dengan dihadiri Bupati Jember Hendy Siswanto, Wabup MB Firjaun Barlaman, Sekda Mirfano dan sejumlah kepala OPD. Di sisi lain, anggota dewan tidak memenuhi kuorum karena anggota dewan yang hadir saat paripurna dibuka hanya 23 orang. Sidang itu pun diskors satu jam.

“Jumlah yang hadir harusnya 2/3 atau 33 orang. Kami skorsing 1 jam karena kehadiran masih 23 orang,” kata Agus Sofyan, Wakil Ketua DPRD Jember. Kendati sempat ditunda sampai dua kali, paripurna ternyata juga tidak kuorum. Saat itu anggota dewan yang hadir pada paripurna setelah diskors seluruhnya hanya 30 dari 50 orang. Sementara sisanya ada yang sakit dan ada urusan lain. Mereka yang tidak hadir, kata Agus, tanpa alasan.

Menurut Sunardi, anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, sebagian besar anggota dewan yang tidak muncul tanpa ada alasan. “Absen tanpa izin namanya bolos, kalau tidak ada pemberitahuan. Jika ada halangan seperti sakit, harus ada konfirmasi apakah akan mengikuti hasil keputusan atau bagaimana,” jelasnya. Hal ini pun dapat merugikan semua pihak karena paripurna wajib hadir.

BK, lanjut Sunardi, akan mengambil langkah-langkah tegas bersama pimpinan dewan agar insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. “Jika demikian, marwah DPRD akan mengurang. Saat pimpinan mengundang, itu sudah kesepakatan dari semua fraksi. Yang tidak hadir harus ada konsekuensi. Enam kali berturut-turut (tidak hadir, Red) ada sanksi. Namun khusus agenda penting perlu ada tindakan tegas,” urainya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, Raperda LPP APBD merupakan hal wajib dan rutin. Apabila hal ini molor, maka akan berdampak pada aturan lain di daerah. Menurutnya LPP APBD menjadi penentu untuk mengetahui secara pasti besaran sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebelum masuk masuk pada perubahan anggaran keuangan (PAK). “Bagaimana mau menyusun Perubahan APBD Jember 2022?” jelasnya.

Penting diketahui, Pengesahan Raperda LPP APBD nantinya akan menjadi dasar untuk membahas Perubahan APBD sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila pengesahan LPP APBD molor, maka nantinya akan berdampak pada Perubahan APBD. Bahkan, bisa berdampak pada agenda rutin lain seperti APBD untuk tahun yang akan datang.

Kepada wartawan, Itqon mengaku tidak mengetahui alasan satu per satu anggota dewan yang tidak hadir karena sebagian besar tanpa ada alasan. Hal ini, disarankan agar menginformasi ke setiap fraksi. Dengan tidak hadirnya sejumlah anggota dewan, paripurna di era Kepemimpinan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun menjadi sidang perdana yang tidak kuorum.

#Dua Lembaga Harus Saling Profesional 

# Eksekutif Optimistis Selesai di Injury Time  

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak lama sejumlah anggota DPRD Jember getol menyuarakan agar kerja eksekutif tepat waktu. Terutama untuk pengajuan, pembahasan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sifatnya wajib didesak agar tidak telat. Sayangnya, dalam urusan pengesahan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) tahun 2021, justru dihambat oleh anggota DPRD Jember. Akibatnya, kerja yang seharusnya sudah selesai harus tertunda dan menyita waktu lagi.

Joko Tingkir Ngombe Dawet, Yang Tak Hadir Bisa Bikin Ruwet

Paripurna pengesahan Raperda LPP APBD 2021 ini diagendakan Jumat (29/7), pukul 13.00. Seperti biasa, penyakit jam karet kerap terjadi di Indonesia dan Jember, sehingga paripurna molor dari jadwal yang direncanakan. Sekitar pukul 14.30, sejumlah undangan balik kanan, termasuk rombongan TP PKK Jember. Pantauan Jawa Pos Radar Jember, paripurna selanjutnya dibuka sekitar pukul 14.50 dengan dihadiri Bupati Jember Hendy Siswanto, Wabup MB Firjaun Barlaman, Sekda Mirfano dan sejumlah kepala OPD. Di sisi lain, anggota dewan tidak memenuhi kuorum karena anggota dewan yang hadir saat paripurna dibuka hanya 23 orang. Sidang itu pun diskors satu jam.

“Jumlah yang hadir harusnya 2/3 atau 33 orang. Kami skorsing 1 jam karena kehadiran masih 23 orang,” kata Agus Sofyan, Wakil Ketua DPRD Jember. Kendati sempat ditunda sampai dua kali, paripurna ternyata juga tidak kuorum. Saat itu anggota dewan yang hadir pada paripurna setelah diskors seluruhnya hanya 30 dari 50 orang. Sementara sisanya ada yang sakit dan ada urusan lain. Mereka yang tidak hadir, kata Agus, tanpa alasan.

Menurut Sunardi, anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, sebagian besar anggota dewan yang tidak muncul tanpa ada alasan. “Absen tanpa izin namanya bolos, kalau tidak ada pemberitahuan. Jika ada halangan seperti sakit, harus ada konfirmasi apakah akan mengikuti hasil keputusan atau bagaimana,” jelasnya. Hal ini pun dapat merugikan semua pihak karena paripurna wajib hadir.

BK, lanjut Sunardi, akan mengambil langkah-langkah tegas bersama pimpinan dewan agar insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. “Jika demikian, marwah DPRD akan mengurang. Saat pimpinan mengundang, itu sudah kesepakatan dari semua fraksi. Yang tidak hadir harus ada konsekuensi. Enam kali berturut-turut (tidak hadir, Red) ada sanksi. Namun khusus agenda penting perlu ada tindakan tegas,” urainya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, Raperda LPP APBD merupakan hal wajib dan rutin. Apabila hal ini molor, maka akan berdampak pada aturan lain di daerah. Menurutnya LPP APBD menjadi penentu untuk mengetahui secara pasti besaran sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebelum masuk masuk pada perubahan anggaran keuangan (PAK). “Bagaimana mau menyusun Perubahan APBD Jember 2022?” jelasnya.

Penting diketahui, Pengesahan Raperda LPP APBD nantinya akan menjadi dasar untuk membahas Perubahan APBD sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila pengesahan LPP APBD molor, maka nantinya akan berdampak pada Perubahan APBD. Bahkan, bisa berdampak pada agenda rutin lain seperti APBD untuk tahun yang akan datang.

Kepada wartawan, Itqon mengaku tidak mengetahui alasan satu per satu anggota dewan yang tidak hadir karena sebagian besar tanpa ada alasan. Hal ini, disarankan agar menginformasi ke setiap fraksi. Dengan tidak hadirnya sejumlah anggota dewan, paripurna di era Kepemimpinan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun menjadi sidang perdana yang tidak kuorum.

#Dua Lembaga Harus Saling Profesional 

# Eksekutif Optimistis Selesai di Injury Time  

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/