alexametrics
26.2 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

SK Turun, Gaji Kapan?

Honor GTT/PTT Direncanakan Bakal Naik

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Guru Tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Jember akhirnya bisa bernapas lega. Sebab, Bupati Jember Hendy Siswanto telah mengeluarkan surat keputusan (SK) menggantikan surat penugasan (SP) sebagai acuan mendapatkan gaji. Namun, hingga kemarin guru dan pegawai sukwan tersebut belum mendapatkan gaji dan hanya bisa menunggu.

Mardiana, GTT SDN Jember Lor 3 di Kecamatan Patang, mengaku, dia mendapatkan gaji terakhir senilai Rp 900 ribu per bulan Desember 2020 lalu. Gaji itu berasal dari Program Pendidikan Gratis (PPG) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Mardiana menerima gaji itu pada tahun kemarin, juga berdasar acuan surat penugasan (SP) dari bupati sebelumnya.

Sementara itu, meski kabar adanya SK baru untuk GTT/PTT sebagai acuan mencairkan honor sudah santer tersiar, tapi hingga kini Mardiana belum mendapatkannya. Karena itu, kata dia, tentu saja honor PPG selama Januari hingga Maret tidak ada. Walau tidak ada honor dari PPG, Mardiana termasuk beruntung. Sebab, pihak sekolah mengupayakan tahun 2021 ini untuk memberikan gaji kepadanya. “Saya ini juga bingung. Ini jadinya digaji sekolah atau PPG? Kami tidak tahu gaji dari mana. Jadi, sekolah inisiatif, karena kasihan kalau berbulan-bulan guru honorer tidak dapat gaji,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mardiana yang masa kerjanya hampir 12 tahun tersebut juga belum mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember terkait verifikasi SK. “Tapi dengar-dengar dari info saja, katanya gaji mau dinaikkan. Kalau iya, alhamdulillah dan bersyukur sekali,” terangnya.

Ketidaktahuan adanya informasi terkait SK dan gaji tersebut juga dirasakan Hamdi. Pria yang bertugas sebagai operator atau PTT di SDN Bintoro V, Kecamatan Patrang ini, mengaku tidak tahu kabar tersebut. “Tahunya dari media saja,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano kala mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam penyerahan draf Kebijakan Umum Sementara Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) di DRPD Jember, mengatakan, bupati telah menerbitkan SK penetapan GTT dan PTT. Dia menjelaskan, total sekitar 4.200 GTT dan PTT. “Sebanyak 3.000 GTT dan 1.299 PTT,” jelasnya.

Honor tersebut telah dimasukkan dalam perkada atau perbup yang telah disetujui oleh gubernur hingga bulan Juni. “Anggarannya pakai (perkada, Red) kemarin yang sudah disetujui gubernur,” jelasnya. Namun, bila Perda APBD telah ditetapkan, maka honor GTT dan PTT itu langsung diambilkan dari APBD.

Apakah honor GTT/PTT sebulan hanya Rp 400 ribu? Mirfano menjelaskan, tidak akan terjadi semacam itu. Tapi, honor yang dibagikan per bulan, disebutnya akan membuat GTT/PTT lebih sejahtera. Setidaknya, gaji yang diterima di kisaran Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Jumlah itu juga bergantung pada masa kerja. “Prinsipnya, lebih baik dari sebelumnya,” ucap Mirfano.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Guru Tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Jember akhirnya bisa bernapas lega. Sebab, Bupati Jember Hendy Siswanto telah mengeluarkan surat keputusan (SK) menggantikan surat penugasan (SP) sebagai acuan mendapatkan gaji. Namun, hingga kemarin guru dan pegawai sukwan tersebut belum mendapatkan gaji dan hanya bisa menunggu.

Mardiana, GTT SDN Jember Lor 3 di Kecamatan Patang, mengaku, dia mendapatkan gaji terakhir senilai Rp 900 ribu per bulan Desember 2020 lalu. Gaji itu berasal dari Program Pendidikan Gratis (PPG) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Mardiana menerima gaji itu pada tahun kemarin, juga berdasar acuan surat penugasan (SP) dari bupati sebelumnya.

Sementara itu, meski kabar adanya SK baru untuk GTT/PTT sebagai acuan mencairkan honor sudah santer tersiar, tapi hingga kini Mardiana belum mendapatkannya. Karena itu, kata dia, tentu saja honor PPG selama Januari hingga Maret tidak ada. Walau tidak ada honor dari PPG, Mardiana termasuk beruntung. Sebab, pihak sekolah mengupayakan tahun 2021 ini untuk memberikan gaji kepadanya. “Saya ini juga bingung. Ini jadinya digaji sekolah atau PPG? Kami tidak tahu gaji dari mana. Jadi, sekolah inisiatif, karena kasihan kalau berbulan-bulan guru honorer tidak dapat gaji,” ucapnya.

Mardiana yang masa kerjanya hampir 12 tahun tersebut juga belum mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember terkait verifikasi SK. “Tapi dengar-dengar dari info saja, katanya gaji mau dinaikkan. Kalau iya, alhamdulillah dan bersyukur sekali,” terangnya.

Ketidaktahuan adanya informasi terkait SK dan gaji tersebut juga dirasakan Hamdi. Pria yang bertugas sebagai operator atau PTT di SDN Bintoro V, Kecamatan Patrang ini, mengaku tidak tahu kabar tersebut. “Tahunya dari media saja,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano kala mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam penyerahan draf Kebijakan Umum Sementara Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) di DRPD Jember, mengatakan, bupati telah menerbitkan SK penetapan GTT dan PTT. Dia menjelaskan, total sekitar 4.200 GTT dan PTT. “Sebanyak 3.000 GTT dan 1.299 PTT,” jelasnya.

Honor tersebut telah dimasukkan dalam perkada atau perbup yang telah disetujui oleh gubernur hingga bulan Juni. “Anggarannya pakai (perkada, Red) kemarin yang sudah disetujui gubernur,” jelasnya. Namun, bila Perda APBD telah ditetapkan, maka honor GTT dan PTT itu langsung diambilkan dari APBD.

Apakah honor GTT/PTT sebulan hanya Rp 400 ribu? Mirfano menjelaskan, tidak akan terjadi semacam itu. Tapi, honor yang dibagikan per bulan, disebutnya akan membuat GTT/PTT lebih sejahtera. Setidaknya, gaji yang diterima di kisaran Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Jumlah itu juga bergantung pada masa kerja. “Prinsipnya, lebih baik dari sebelumnya,” ucap Mirfano.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Guru Tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Jember akhirnya bisa bernapas lega. Sebab, Bupati Jember Hendy Siswanto telah mengeluarkan surat keputusan (SK) menggantikan surat penugasan (SP) sebagai acuan mendapatkan gaji. Namun, hingga kemarin guru dan pegawai sukwan tersebut belum mendapatkan gaji dan hanya bisa menunggu.

Mardiana, GTT SDN Jember Lor 3 di Kecamatan Patang, mengaku, dia mendapatkan gaji terakhir senilai Rp 900 ribu per bulan Desember 2020 lalu. Gaji itu berasal dari Program Pendidikan Gratis (PPG) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Mardiana menerima gaji itu pada tahun kemarin, juga berdasar acuan surat penugasan (SP) dari bupati sebelumnya.

Sementara itu, meski kabar adanya SK baru untuk GTT/PTT sebagai acuan mencairkan honor sudah santer tersiar, tapi hingga kini Mardiana belum mendapatkannya. Karena itu, kata dia, tentu saja honor PPG selama Januari hingga Maret tidak ada. Walau tidak ada honor dari PPG, Mardiana termasuk beruntung. Sebab, pihak sekolah mengupayakan tahun 2021 ini untuk memberikan gaji kepadanya. “Saya ini juga bingung. Ini jadinya digaji sekolah atau PPG? Kami tidak tahu gaji dari mana. Jadi, sekolah inisiatif, karena kasihan kalau berbulan-bulan guru honorer tidak dapat gaji,” ucapnya.

Mardiana yang masa kerjanya hampir 12 tahun tersebut juga belum mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember terkait verifikasi SK. “Tapi dengar-dengar dari info saja, katanya gaji mau dinaikkan. Kalau iya, alhamdulillah dan bersyukur sekali,” terangnya.

Ketidaktahuan adanya informasi terkait SK dan gaji tersebut juga dirasakan Hamdi. Pria yang bertugas sebagai operator atau PTT di SDN Bintoro V, Kecamatan Patrang ini, mengaku tidak tahu kabar tersebut. “Tahunya dari media saja,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano kala mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam penyerahan draf Kebijakan Umum Sementara Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) di DRPD Jember, mengatakan, bupati telah menerbitkan SK penetapan GTT dan PTT. Dia menjelaskan, total sekitar 4.200 GTT dan PTT. “Sebanyak 3.000 GTT dan 1.299 PTT,” jelasnya.

Honor tersebut telah dimasukkan dalam perkada atau perbup yang telah disetujui oleh gubernur hingga bulan Juni. “Anggarannya pakai (perkada, Red) kemarin yang sudah disetujui gubernur,” jelasnya. Namun, bila Perda APBD telah ditetapkan, maka honor GTT dan PTT itu langsung diambilkan dari APBD.

Apakah honor GTT/PTT sebulan hanya Rp 400 ribu? Mirfano menjelaskan, tidak akan terjadi semacam itu. Tapi, honor yang dibagikan per bulan, disebutnya akan membuat GTT/PTT lebih sejahtera. Setidaknya, gaji yang diterima di kisaran Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Jumlah itu juga bergantung pada masa kerja. “Prinsipnya, lebih baik dari sebelumnya,” ucap Mirfano.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/