alexametrics
22.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Miskin Inovasi, Jember Perlu Berbenah

Dewan: 2022 Jadikan Ajang Pembuktian

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabupaten Jember dinyatakan kurang inovatif selama tahun 2021. Keputusan ini berdasar surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai inovasi daerah tertanggal 23 Desember. Dalam surat itu, Jember berada di urutan 362 dari 415 kabupaten di Indonesia.

Selama setahun terakhir, Jember bisa dibilang miskin inovasi. Ini bisa dilihat dari skor indeks yang diperoleh pascapenilaian hanya sebesar 5,56. Angka tersebut jauh dibanding kabupaten tetangga seperti Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo.

Dikonfirmasi mengenai Jember kurang inovasi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano belum menjelaskan. Sehingga apa saja langkah yang bakal dilakukan pemkab demi mengejar ketertinggalan itu belum terungkap ke publik.

Mobile_AP_Rectangle 2

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, urusan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017. Dalam aturan ini, setidaknya ada 36 indikator yang menjadi penilaian. Hasil penilaian dari indikator ini Jember banyak memperoleh nilai yang rendah. Namun, belum diketahui bidang apa yang jeblok sehingga Jember dinyatakan kurang inovatif.

Beberapa indikator dari 36 yang dipakai, di antaranya kebijakan anggaran atau urusan ketepatan penyelesaian APBD. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa Jember 2021 baru resmi punya APBD akhir Mei.

Indikator selanjutnya yang dinilai ada pada bidang kualitas perizinan. Awal 2021, Jember masih cukup lambat dan memasuki pertengahan tahun segala perizinan telah diberikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, urusan pendapatan per kapita, pengangguran, dan peningkatan pendapatan daerah (PAD), juga masuk menjadi bagian penilaian.

Beberapa indikator lain yang menjadi penilaian yakni inovasi regulasi. Seperti diketahui, produktivitas regulasi di Jember selama 2021 cukup minim yakni terbatas pada Peraturan Daerah (Perda) wajib serta lima Perda usulan Pemkab Jember. Hal yang tidak kalah penting, mengenai kemudahan informasi juga dinilai sebagai indikator inovasi daerah.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabupaten Jember dinyatakan kurang inovatif selama tahun 2021. Keputusan ini berdasar surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai inovasi daerah tertanggal 23 Desember. Dalam surat itu, Jember berada di urutan 362 dari 415 kabupaten di Indonesia.

Selama setahun terakhir, Jember bisa dibilang miskin inovasi. Ini bisa dilihat dari skor indeks yang diperoleh pascapenilaian hanya sebesar 5,56. Angka tersebut jauh dibanding kabupaten tetangga seperti Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo.

Dikonfirmasi mengenai Jember kurang inovasi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano belum menjelaskan. Sehingga apa saja langkah yang bakal dilakukan pemkab demi mengejar ketertinggalan itu belum terungkap ke publik.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, urusan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017. Dalam aturan ini, setidaknya ada 36 indikator yang menjadi penilaian. Hasil penilaian dari indikator ini Jember banyak memperoleh nilai yang rendah. Namun, belum diketahui bidang apa yang jeblok sehingga Jember dinyatakan kurang inovatif.

Beberapa indikator dari 36 yang dipakai, di antaranya kebijakan anggaran atau urusan ketepatan penyelesaian APBD. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa Jember 2021 baru resmi punya APBD akhir Mei.

Indikator selanjutnya yang dinilai ada pada bidang kualitas perizinan. Awal 2021, Jember masih cukup lambat dan memasuki pertengahan tahun segala perizinan telah diberikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, urusan pendapatan per kapita, pengangguran, dan peningkatan pendapatan daerah (PAD), juga masuk menjadi bagian penilaian.

Beberapa indikator lain yang menjadi penilaian yakni inovasi regulasi. Seperti diketahui, produktivitas regulasi di Jember selama 2021 cukup minim yakni terbatas pada Peraturan Daerah (Perda) wajib serta lima Perda usulan Pemkab Jember. Hal yang tidak kalah penting, mengenai kemudahan informasi juga dinilai sebagai indikator inovasi daerah.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabupaten Jember dinyatakan kurang inovatif selama tahun 2021. Keputusan ini berdasar surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai inovasi daerah tertanggal 23 Desember. Dalam surat itu, Jember berada di urutan 362 dari 415 kabupaten di Indonesia.

Selama setahun terakhir, Jember bisa dibilang miskin inovasi. Ini bisa dilihat dari skor indeks yang diperoleh pascapenilaian hanya sebesar 5,56. Angka tersebut jauh dibanding kabupaten tetangga seperti Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo.

Dikonfirmasi mengenai Jember kurang inovasi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano belum menjelaskan. Sehingga apa saja langkah yang bakal dilakukan pemkab demi mengejar ketertinggalan itu belum terungkap ke publik.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, urusan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017. Dalam aturan ini, setidaknya ada 36 indikator yang menjadi penilaian. Hasil penilaian dari indikator ini Jember banyak memperoleh nilai yang rendah. Namun, belum diketahui bidang apa yang jeblok sehingga Jember dinyatakan kurang inovatif.

Beberapa indikator dari 36 yang dipakai, di antaranya kebijakan anggaran atau urusan ketepatan penyelesaian APBD. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa Jember 2021 baru resmi punya APBD akhir Mei.

Indikator selanjutnya yang dinilai ada pada bidang kualitas perizinan. Awal 2021, Jember masih cukup lambat dan memasuki pertengahan tahun segala perizinan telah diberikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, urusan pendapatan per kapita, pengangguran, dan peningkatan pendapatan daerah (PAD), juga masuk menjadi bagian penilaian.

Beberapa indikator lain yang menjadi penilaian yakni inovasi regulasi. Seperti diketahui, produktivitas regulasi di Jember selama 2021 cukup minim yakni terbatas pada Peraturan Daerah (Perda) wajib serta lima Perda usulan Pemkab Jember. Hal yang tidak kalah penting, mengenai kemudahan informasi juga dinilai sebagai indikator inovasi daerah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/