Hak Pendidikan Disabilitas Masih Terabaikan

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah selama ini telah membuat regulasi, aturan, dan undang-undang terkait pemenuhan hak disabilitas. Namun pada praktiknya, hal tersebut belum diterapkan secara maksimal. Bidang pendidikan, misalnya, disabilitas kerap dianaktirikan. Mereka tidak bisa menempuh pendidikan di sekolah umum.

Seusai menjadi narasumber seminar nasional bertema pendidikan ramah difabel di Universitas PGRI Argopuro, kemarin (29/12), Asrorul Mais, salah seorang narasumber, mengungkapkan, kondisi seperti ini cukup memprihatinkan. Padahal disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama seperti yang lain.

Menurutnya, sekolah umum tersebut tidak bisa menerima disabilitas karena tidak ada guru pendamping khusus, serta tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai. “Memang di setiap sekolah minimal memiliki satu guru pendamping, namun di Kabupaten Jember masih kurang,” kata dosen yang juga seorang difabel tersebut.

Selain itu, menurut aktivis pembela hak-hak disabilitas ini, para difabel di Jember juga belum tersentuh beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Meski sebenarnya, pemerintah telah menganggarkan dana untuk beasiswa, namun sangat terbatas.

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menuturkan, seharusnya pemerintah daerah menutup kekurangan jumlah guru pendamping untuk disabilitas. Sehingga tidak ada lagi sekolah umum yang menolak karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara.