alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

APBD 2021 Dipetieskan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kabupaten Jember tahun 2021 mustahil dilakukan tahun 2020. Untuk itu, pada awal tahun mendatang, Kota Suwar-Suwir ini bisa dipastikan akan kembali memakai Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kondisi ini diprediksi sampai bupati dan wakil bupati terpilih dilantik.

Mustahilnya pengesahan APBD 2021 akhir tahun ini bisa dipastikan karena ada beberapa penyebab. Pertama, hubungan eksekutif dan legislatif tetap tidak harmonis. Kedua, terdapat perbedaan pendapat antara kedua lembaga pemerintahan tersebut. Terakhir, situasi politik yang membuat APBD 2021 seakan dibekukan.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, sejak pemkab dipimpin Bupati Jember Faida, kemudian bersambung ke Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief, hingga kembali dinakhodai Faida, ada permintaan dewan yang tidak dipenuhi pemkab. Yaitu, pembaruan draf pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Mobile_AP_Rectangle 2

Padahal, kata dia, dewan meminta agar KUA-PPAS, yang dikirim 10 Juli 2020 lalu, disesuaikan lagi dengan Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kami sudah berupaya membahas APBD. Bahkan Badan Anggaran dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) Pemkab Jember sudah beberapa kali ketemu. Namun, tidak ada kata sepakat,” ucap Halim.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, di internal TAPD sendiri ada perbedaan pendapat. Di mana Sekda Jember sependapat dengan dewan agar dilakukan penyesuaian RKPD, sementara beberapa pejabat lain ada yang menyebut KUA-PPAS yang telah dikirim sebelum surat gubernur sudah sesuai. “Padahal, berdasar konsultasi (kepada pemprov dan Kemendagri, Red), KUA-PPAS yang dikirim itu tidak sesuai karena mendahului RKPD provinsi. Artinya, RKPD di dalam KUA-PPAS harus disesuaikan dengan surat gubernur,” ulasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kabupaten Jember tahun 2021 mustahil dilakukan tahun 2020. Untuk itu, pada awal tahun mendatang, Kota Suwar-Suwir ini bisa dipastikan akan kembali memakai Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kondisi ini diprediksi sampai bupati dan wakil bupati terpilih dilantik.

Mustahilnya pengesahan APBD 2021 akhir tahun ini bisa dipastikan karena ada beberapa penyebab. Pertama, hubungan eksekutif dan legislatif tetap tidak harmonis. Kedua, terdapat perbedaan pendapat antara kedua lembaga pemerintahan tersebut. Terakhir, situasi politik yang membuat APBD 2021 seakan dibekukan.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, sejak pemkab dipimpin Bupati Jember Faida, kemudian bersambung ke Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief, hingga kembali dinakhodai Faida, ada permintaan dewan yang tidak dipenuhi pemkab. Yaitu, pembaruan draf pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Padahal, kata dia, dewan meminta agar KUA-PPAS, yang dikirim 10 Juli 2020 lalu, disesuaikan lagi dengan Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kami sudah berupaya membahas APBD. Bahkan Badan Anggaran dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) Pemkab Jember sudah beberapa kali ketemu. Namun, tidak ada kata sepakat,” ucap Halim.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, di internal TAPD sendiri ada perbedaan pendapat. Di mana Sekda Jember sependapat dengan dewan agar dilakukan penyesuaian RKPD, sementara beberapa pejabat lain ada yang menyebut KUA-PPAS yang telah dikirim sebelum surat gubernur sudah sesuai. “Padahal, berdasar konsultasi (kepada pemprov dan Kemendagri, Red), KUA-PPAS yang dikirim itu tidak sesuai karena mendahului RKPD provinsi. Artinya, RKPD di dalam KUA-PPAS harus disesuaikan dengan surat gubernur,” ulasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kabupaten Jember tahun 2021 mustahil dilakukan tahun 2020. Untuk itu, pada awal tahun mendatang, Kota Suwar-Suwir ini bisa dipastikan akan kembali memakai Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kondisi ini diprediksi sampai bupati dan wakil bupati terpilih dilantik.

Mustahilnya pengesahan APBD 2021 akhir tahun ini bisa dipastikan karena ada beberapa penyebab. Pertama, hubungan eksekutif dan legislatif tetap tidak harmonis. Kedua, terdapat perbedaan pendapat antara kedua lembaga pemerintahan tersebut. Terakhir, situasi politik yang membuat APBD 2021 seakan dibekukan.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, sejak pemkab dipimpin Bupati Jember Faida, kemudian bersambung ke Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief, hingga kembali dinakhodai Faida, ada permintaan dewan yang tidak dipenuhi pemkab. Yaitu, pembaruan draf pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Padahal, kata dia, dewan meminta agar KUA-PPAS, yang dikirim 10 Juli 2020 lalu, disesuaikan lagi dengan Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kami sudah berupaya membahas APBD. Bahkan Badan Anggaran dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) Pemkab Jember sudah beberapa kali ketemu. Namun, tidak ada kata sepakat,” ucap Halim.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, di internal TAPD sendiri ada perbedaan pendapat. Di mana Sekda Jember sependapat dengan dewan agar dilakukan penyesuaian RKPD, sementara beberapa pejabat lain ada yang menyebut KUA-PPAS yang telah dikirim sebelum surat gubernur sudah sesuai. “Padahal, berdasar konsultasi (kepada pemprov dan Kemendagri, Red), KUA-PPAS yang dikirim itu tidak sesuai karena mendahului RKPD provinsi. Artinya, RKPD di dalam KUA-PPAS harus disesuaikan dengan surat gubernur,” ulasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/