alexametrics
24 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Nikah Dini Dinilai Langgar Hak Pendidikan Anak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Usia muda menjadi kesempatan mereka untuk memperbanyak kiprah dan langkah. Mulai dari melanjutkan jenjang pendidikan hingga berkarir mencari pengalaman kerja. Namun karena faktor tertentu, beberapa diantara mereka harus memendam erat mimpinya untuk bisa lanjut sekolah atau berkarir. Salah satunya adalah karena menikah di usia dini.

Sejumlah kalangan menilai, nikah muda menjadi salah satu penyumbang angka perceraian. Hal itu dikarenakan minimnya bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, mereka juga dinilai kurang siap secara psikis maupun secara kemandirian ekonomi.

“Kalau fenomena itu berdampak merugikan anak-anak dan terus dibiarkan tidak ada tindak lanjut padahal sudah diketahui, maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran hak anak,” kata Nanang Abdul Chanan, Konsultan Pengembangan Kabupaten layak anak, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pusat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Sabtu kemarin, ia membenarkan, terkait fenomena nikah dini yang kerap terjadi di masyarakat.

Ia menilai, seharusnya keluarga menjadi institusi pendidikan yang utama dan pertama untuk anak. Jika anak menikah dengan persiapan yang belum matang, hal itu dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak anak.

Mengenai usia kematangan itu, katanya, memang memiliki ukuran yang berbeda-beda, namun kesemuanya memiliki dasar yang jelas. Seperti dalam UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan ia menyebut, dalam konferensi Internasional PBB, juga tertuang Hak Anak Internasional yang ditaati oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk oleh Indonesia sendiri.

“Batas usia anak yang berlaku internasional itu 18 tahun. Sedangkan di Indonesia seperti kepemilikan KTP, SIM identitas lain harus 17 tahun. Hanya untuk pernikahan yang memberlakukan 19 tahun,” tambahnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Usia muda menjadi kesempatan mereka untuk memperbanyak kiprah dan langkah. Mulai dari melanjutkan jenjang pendidikan hingga berkarir mencari pengalaman kerja. Namun karena faktor tertentu, beberapa diantara mereka harus memendam erat mimpinya untuk bisa lanjut sekolah atau berkarir. Salah satunya adalah karena menikah di usia dini.

Sejumlah kalangan menilai, nikah muda menjadi salah satu penyumbang angka perceraian. Hal itu dikarenakan minimnya bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, mereka juga dinilai kurang siap secara psikis maupun secara kemandirian ekonomi.

“Kalau fenomena itu berdampak merugikan anak-anak dan terus dibiarkan tidak ada tindak lanjut padahal sudah diketahui, maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran hak anak,” kata Nanang Abdul Chanan, Konsultan Pengembangan Kabupaten layak anak, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pusat.

Saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Sabtu kemarin, ia membenarkan, terkait fenomena nikah dini yang kerap terjadi di masyarakat.

Ia menilai, seharusnya keluarga menjadi institusi pendidikan yang utama dan pertama untuk anak. Jika anak menikah dengan persiapan yang belum matang, hal itu dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak anak.

Mengenai usia kematangan itu, katanya, memang memiliki ukuran yang berbeda-beda, namun kesemuanya memiliki dasar yang jelas. Seperti dalam UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan ia menyebut, dalam konferensi Internasional PBB, juga tertuang Hak Anak Internasional yang ditaati oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk oleh Indonesia sendiri.

“Batas usia anak yang berlaku internasional itu 18 tahun. Sedangkan di Indonesia seperti kepemilikan KTP, SIM identitas lain harus 17 tahun. Hanya untuk pernikahan yang memberlakukan 19 tahun,” tambahnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Usia muda menjadi kesempatan mereka untuk memperbanyak kiprah dan langkah. Mulai dari melanjutkan jenjang pendidikan hingga berkarir mencari pengalaman kerja. Namun karena faktor tertentu, beberapa diantara mereka harus memendam erat mimpinya untuk bisa lanjut sekolah atau berkarir. Salah satunya adalah karena menikah di usia dini.

Sejumlah kalangan menilai, nikah muda menjadi salah satu penyumbang angka perceraian. Hal itu dikarenakan minimnya bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, mereka juga dinilai kurang siap secara psikis maupun secara kemandirian ekonomi.

“Kalau fenomena itu berdampak merugikan anak-anak dan terus dibiarkan tidak ada tindak lanjut padahal sudah diketahui, maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran hak anak,” kata Nanang Abdul Chanan, Konsultan Pengembangan Kabupaten layak anak, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pusat.

Saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Sabtu kemarin, ia membenarkan, terkait fenomena nikah dini yang kerap terjadi di masyarakat.

Ia menilai, seharusnya keluarga menjadi institusi pendidikan yang utama dan pertama untuk anak. Jika anak menikah dengan persiapan yang belum matang, hal itu dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak anak.

Mengenai usia kematangan itu, katanya, memang memiliki ukuran yang berbeda-beda, namun kesemuanya memiliki dasar yang jelas. Seperti dalam UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan ia menyebut, dalam konferensi Internasional PBB, juga tertuang Hak Anak Internasional yang ditaati oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk oleh Indonesia sendiri.

“Batas usia anak yang berlaku internasional itu 18 tahun. Sedangkan di Indonesia seperti kepemilikan KTP, SIM identitas lain harus 17 tahun. Hanya untuk pernikahan yang memberlakukan 19 tahun,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/