22 C
Jember
Saturday, 1 April 2023

Akhirnya UMK Jember Tahun 2022 Naik

"Sejauh ini masih digodok oleh gubernur. Kemungkinan hasilnya keluar besok, 30 November 2021 (hari ini, Red)." Bambang Edy Santoso - Kepala Disnaker Jember - Kenaikan UMK Setara 5 Kg Beras - Tahun 2022 Diusulkan Naik Rp 44 Ribu

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2022 mendatang telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, belum lama ini. Hasilnya, Dewan Pengupahan Kabupaten (Depeka) Jember menyepakati dan mengusulkan UMK Jember untuk tahun 2022 mendatang menjadi Rp 2,4 juta. Dibandingkan UMK Jember 2021 yang sebesar Rp 2.355.662, kenaikan itu hanya Rp 44.338 atau setara dengan harga lima kilogram beras medium.

Anggota Depeka Jember Aries Harianto menjelaskan, salah satu pertimbangan mendasar dari usulan kenaikan UMK di Jember itu adalah soal kesejahteraan karyawan, pekerja, atau buruh. Dengan tetap memperhatikan kelangsungan pengusaha atau perusahaan.

Menurut Aries, penetapan usulan UMK Jember itu tidak menggunakan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, menggunakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, yang juga merupakan unsur Depeka Jember. Sehingga diperoleh nominal UMK di Jember lebih tinggi ketimbang tahun 2021. “Kesepakatan yang ditempuh ini tidak melanggar aturan. Karena hakikat upah secara normatif ditetapkan melalui kesepakatan,” terang pakar hukum ketenagakerjaan tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih jauh, dia menjelaskan, justru dengan kesepakatan itu, dinilai sangat aspiratif dan menampung kepentingan dua belah pihak. Baik pekerja maupun pengusaha. “Jadi, tidak ada alasan pembenar bagi gubernur untuk tidak menyetujui. Karena nominal ini merupakan representasi dari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember Bambang Edy Santoso menambahkan, sejauh ini usulan UMK di Jember memang telah dilayangkan ke Gubernur Jawa Timur. Berikutnya, pihaknya tinggal menantikan persetujuan dari gubernur. “Sejauh ini usulan UMK di Jember  masih digodok oleh gubernur. Kemungkinan hasilnya keluar besok, 30 November 2021 (hari ini, Red),” jelas Bambang.

Harapan Buruh

BELUM ditetapkannya kenaikan UMKdi Jember dan masih tahap usulan membuat para pekerja dan buruh di Jember waswas. Mereka khawatir kenaikan UMK di Jember tak sesuai yang diharapkan. Penetapan UMK Jember sedang digodok oleh pemerintah dan akan ditetapkan hari ini (30/11).

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember Taufiq Rahman mengatakan, penentuan besaran UMK Jember bergantung pada kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Kebijakan upah itu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Dalam keputusan itu, kenaikan UMP hanya 1,22 persen. Ketentuan tersebut masih jauh dari harapan para buruh. “Masih waswas masalah penetapan UMK Jember. Pembahasannya masih belum selesai, semoga saja tidak mengecewakan,” ujar Taufik.

Menurutnya, sejauh ini pendapatan para pekerja belum dapat memenuhi standar kebutuhan ekonomi mereka. Apalagi, bagi sebagian pekerja yang menerima gaji di bawah UMK Jember, mereka harus pontang-panting mencari penghasilan tambahan. “Semoga ini tidak begitu fatal terhadap kondisi di Jember,” harapnya.

Begitu pula yang disampaikan Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruq. Selain upah pekerja belum memenuhi kebutuhan hidup layak, sebagian dari mereka juga belum mendapatkan haknya sebagai pekerja. Seperti tidak mendapatkan jaminan kesehatan, bahkan juga tidak menerima gaji bulanan.

Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah tak hanya memikirkan nominal UMK Jember, namun juga memperhatikan hal tersebut. “Gajinya tidak jelas dan belum ada informasi secara manajerial. Di sini pemerintah harus tegas, karena pemerintah yang punya kebijakan di atas pemilik perusahaan,” ujarnya.

Reporter : Maulana/Radar Jember dan Delfi Nihayah/Radar Jember

Fotografer : Ilustrasi id.depositphotos.com

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2022 mendatang telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, belum lama ini. Hasilnya, Dewan Pengupahan Kabupaten (Depeka) Jember menyepakati dan mengusulkan UMK Jember untuk tahun 2022 mendatang menjadi Rp 2,4 juta. Dibandingkan UMK Jember 2021 yang sebesar Rp 2.355.662, kenaikan itu hanya Rp 44.338 atau setara dengan harga lima kilogram beras medium.

Anggota Depeka Jember Aries Harianto menjelaskan, salah satu pertimbangan mendasar dari usulan kenaikan UMK di Jember itu adalah soal kesejahteraan karyawan, pekerja, atau buruh. Dengan tetap memperhatikan kelangsungan pengusaha atau perusahaan.

Menurut Aries, penetapan usulan UMK Jember itu tidak menggunakan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, menggunakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, yang juga merupakan unsur Depeka Jember. Sehingga diperoleh nominal UMK di Jember lebih tinggi ketimbang tahun 2021. “Kesepakatan yang ditempuh ini tidak melanggar aturan. Karena hakikat upah secara normatif ditetapkan melalui kesepakatan,” terang pakar hukum ketenagakerjaan tersebut.

Lebih jauh, dia menjelaskan, justru dengan kesepakatan itu, dinilai sangat aspiratif dan menampung kepentingan dua belah pihak. Baik pekerja maupun pengusaha. “Jadi, tidak ada alasan pembenar bagi gubernur untuk tidak menyetujui. Karena nominal ini merupakan representasi dari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember Bambang Edy Santoso menambahkan, sejauh ini usulan UMK di Jember memang telah dilayangkan ke Gubernur Jawa Timur. Berikutnya, pihaknya tinggal menantikan persetujuan dari gubernur. “Sejauh ini usulan UMK di Jember  masih digodok oleh gubernur. Kemungkinan hasilnya keluar besok, 30 November 2021 (hari ini, Red),” jelas Bambang.

Harapan Buruh

BELUM ditetapkannya kenaikan UMKdi Jember dan masih tahap usulan membuat para pekerja dan buruh di Jember waswas. Mereka khawatir kenaikan UMK di Jember tak sesuai yang diharapkan. Penetapan UMK Jember sedang digodok oleh pemerintah dan akan ditetapkan hari ini (30/11).

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember Taufiq Rahman mengatakan, penentuan besaran UMK Jember bergantung pada kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Kebijakan upah itu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Dalam keputusan itu, kenaikan UMP hanya 1,22 persen. Ketentuan tersebut masih jauh dari harapan para buruh. “Masih waswas masalah penetapan UMK Jember. Pembahasannya masih belum selesai, semoga saja tidak mengecewakan,” ujar Taufik.

Menurutnya, sejauh ini pendapatan para pekerja belum dapat memenuhi standar kebutuhan ekonomi mereka. Apalagi, bagi sebagian pekerja yang menerima gaji di bawah UMK Jember, mereka harus pontang-panting mencari penghasilan tambahan. “Semoga ini tidak begitu fatal terhadap kondisi di Jember,” harapnya.

Begitu pula yang disampaikan Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruq. Selain upah pekerja belum memenuhi kebutuhan hidup layak, sebagian dari mereka juga belum mendapatkan haknya sebagai pekerja. Seperti tidak mendapatkan jaminan kesehatan, bahkan juga tidak menerima gaji bulanan.

Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah tak hanya memikirkan nominal UMK Jember, namun juga memperhatikan hal tersebut. “Gajinya tidak jelas dan belum ada informasi secara manajerial. Di sini pemerintah harus tegas, karena pemerintah yang punya kebijakan di atas pemilik perusahaan,” ujarnya.

Reporter : Maulana/Radar Jember dan Delfi Nihayah/Radar Jember

Fotografer : Ilustrasi id.depositphotos.com

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2022 mendatang telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, belum lama ini. Hasilnya, Dewan Pengupahan Kabupaten (Depeka) Jember menyepakati dan mengusulkan UMK Jember untuk tahun 2022 mendatang menjadi Rp 2,4 juta. Dibandingkan UMK Jember 2021 yang sebesar Rp 2.355.662, kenaikan itu hanya Rp 44.338 atau setara dengan harga lima kilogram beras medium.

Anggota Depeka Jember Aries Harianto menjelaskan, salah satu pertimbangan mendasar dari usulan kenaikan UMK di Jember itu adalah soal kesejahteraan karyawan, pekerja, atau buruh. Dengan tetap memperhatikan kelangsungan pengusaha atau perusahaan.

Menurut Aries, penetapan usulan UMK Jember itu tidak menggunakan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, menggunakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, yang juga merupakan unsur Depeka Jember. Sehingga diperoleh nominal UMK di Jember lebih tinggi ketimbang tahun 2021. “Kesepakatan yang ditempuh ini tidak melanggar aturan. Karena hakikat upah secara normatif ditetapkan melalui kesepakatan,” terang pakar hukum ketenagakerjaan tersebut.

Lebih jauh, dia menjelaskan, justru dengan kesepakatan itu, dinilai sangat aspiratif dan menampung kepentingan dua belah pihak. Baik pekerja maupun pengusaha. “Jadi, tidak ada alasan pembenar bagi gubernur untuk tidak menyetujui. Karena nominal ini merupakan representasi dari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember Bambang Edy Santoso menambahkan, sejauh ini usulan UMK di Jember memang telah dilayangkan ke Gubernur Jawa Timur. Berikutnya, pihaknya tinggal menantikan persetujuan dari gubernur. “Sejauh ini usulan UMK di Jember  masih digodok oleh gubernur. Kemungkinan hasilnya keluar besok, 30 November 2021 (hari ini, Red),” jelas Bambang.

Harapan Buruh

BELUM ditetapkannya kenaikan UMKdi Jember dan masih tahap usulan membuat para pekerja dan buruh di Jember waswas. Mereka khawatir kenaikan UMK di Jember tak sesuai yang diharapkan. Penetapan UMK Jember sedang digodok oleh pemerintah dan akan ditetapkan hari ini (30/11).

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember Taufiq Rahman mengatakan, penentuan besaran UMK Jember bergantung pada kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Kebijakan upah itu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Dalam keputusan itu, kenaikan UMP hanya 1,22 persen. Ketentuan tersebut masih jauh dari harapan para buruh. “Masih waswas masalah penetapan UMK Jember. Pembahasannya masih belum selesai, semoga saja tidak mengecewakan,” ujar Taufik.

Menurutnya, sejauh ini pendapatan para pekerja belum dapat memenuhi standar kebutuhan ekonomi mereka. Apalagi, bagi sebagian pekerja yang menerima gaji di bawah UMK Jember, mereka harus pontang-panting mencari penghasilan tambahan. “Semoga ini tidak begitu fatal terhadap kondisi di Jember,” harapnya.

Begitu pula yang disampaikan Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruq. Selain upah pekerja belum memenuhi kebutuhan hidup layak, sebagian dari mereka juga belum mendapatkan haknya sebagai pekerja. Seperti tidak mendapatkan jaminan kesehatan, bahkan juga tidak menerima gaji bulanan.

Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah tak hanya memikirkan nominal UMK Jember, namun juga memperhatikan hal tersebut. “Gajinya tidak jelas dan belum ada informasi secara manajerial. Di sini pemerintah harus tegas, karena pemerintah yang punya kebijakan di atas pemilik perusahaan,” ujarnya.

Reporter : Maulana/Radar Jember dan Delfi Nihayah/Radar Jember

Fotografer : Ilustrasi id.depositphotos.com

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/