alexametrics
24.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Legislatif-Eksekutif Perlu Jalan Dua Langkah Sekaligus

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tersendatnya pembahasan APBD Jember sejauh ini seolah kian mengindikasikan bahwa keberadaan legislatif dan eksekutif belum selaras dalam mengentaskan persoalan keuangan daerah untuk 2021. Di sisa tenggat waktu yang tersisa, eksekutif dan legislatif sudah seharusnya mulai merencanakan, merumuskan, hingga mengesahkan. Alih-alih berharap segera disahkan, rencana pembahasan pun sejauh ini belum terlihat.

Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen S-2 KPI IAIN Jember, Nurul Widyawati Islami Rahayu menilai, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan buntunya pembahasan APBD Jember, yang seharusnya dilakukan eksekutif dan legislatif. Dia menyebut salah satunya tuntutan Plt Bupati Jember yang harus mengurai berbagai persoalan Jember di masa kepemimpinannya yang terbatas. “Salah satunya pengembalian ratusan posisi atau jabatan sesuai rekomendasi Kemendagri kemarin. Itu cukup menguras waktu,” jelasnya.

Nurul menjelaskan, banyaknya pekerjaan rumah yang membalut tugas PLt Bupati Jember yang dinilai penting belakang kemarin, juga disayangkan. Sebab, pembahasan APBD yang seharusnya tidak kalah penting ternyata luput dan tidak masuk prioritas.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bahkan, Nurul mengaku, sejumlah akademisi yang berkapasitas seperti dirinya sudah pernah memberikan rekomendasi agar APBD Jember segera masuk pembahasan. “Ada kecenderungan eksekutif fokus merangkai benang kusut selama beberapa pekan kemarin. Sehingga sampai hari ini telah mencapai kebuntuan,” paparnya.

Lebih jauh, alumnus doktor Konsentrasi Kebijakan Publik FISIP Universitas Jember itu menilai, permasalahan yang begitu kompleks selama pekan kemarin itu seharusnya juga diimbangi dengan perencanaan yang juga menuntut untuk dibahas. Seperti APBD itu salah satunya. Sebab, kata dia, konsekuensi dari kemoloran pembahasan APBD ini nantinya juga bakal memunculkan permasalahan baru yang bisa jadi lebih pelik. Yakni penggunaan Perkada APBD Jember yang penggunaannya hanya khusus untuk kegiatan yang penting dan mengikat saja.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tersendatnya pembahasan APBD Jember sejauh ini seolah kian mengindikasikan bahwa keberadaan legislatif dan eksekutif belum selaras dalam mengentaskan persoalan keuangan daerah untuk 2021. Di sisa tenggat waktu yang tersisa, eksekutif dan legislatif sudah seharusnya mulai merencanakan, merumuskan, hingga mengesahkan. Alih-alih berharap segera disahkan, rencana pembahasan pun sejauh ini belum terlihat.

Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen S-2 KPI IAIN Jember, Nurul Widyawati Islami Rahayu menilai, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan buntunya pembahasan APBD Jember, yang seharusnya dilakukan eksekutif dan legislatif. Dia menyebut salah satunya tuntutan Plt Bupati Jember yang harus mengurai berbagai persoalan Jember di masa kepemimpinannya yang terbatas. “Salah satunya pengembalian ratusan posisi atau jabatan sesuai rekomendasi Kemendagri kemarin. Itu cukup menguras waktu,” jelasnya.

Nurul menjelaskan, banyaknya pekerjaan rumah yang membalut tugas PLt Bupati Jember yang dinilai penting belakang kemarin, juga disayangkan. Sebab, pembahasan APBD yang seharusnya tidak kalah penting ternyata luput dan tidak masuk prioritas.

Bahkan, Nurul mengaku, sejumlah akademisi yang berkapasitas seperti dirinya sudah pernah memberikan rekomendasi agar APBD Jember segera masuk pembahasan. “Ada kecenderungan eksekutif fokus merangkai benang kusut selama beberapa pekan kemarin. Sehingga sampai hari ini telah mencapai kebuntuan,” paparnya.

Lebih jauh, alumnus doktor Konsentrasi Kebijakan Publik FISIP Universitas Jember itu menilai, permasalahan yang begitu kompleks selama pekan kemarin itu seharusnya juga diimbangi dengan perencanaan yang juga menuntut untuk dibahas. Seperti APBD itu salah satunya. Sebab, kata dia, konsekuensi dari kemoloran pembahasan APBD ini nantinya juga bakal memunculkan permasalahan baru yang bisa jadi lebih pelik. Yakni penggunaan Perkada APBD Jember yang penggunaannya hanya khusus untuk kegiatan yang penting dan mengikat saja.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tersendatnya pembahasan APBD Jember sejauh ini seolah kian mengindikasikan bahwa keberadaan legislatif dan eksekutif belum selaras dalam mengentaskan persoalan keuangan daerah untuk 2021. Di sisa tenggat waktu yang tersisa, eksekutif dan legislatif sudah seharusnya mulai merencanakan, merumuskan, hingga mengesahkan. Alih-alih berharap segera disahkan, rencana pembahasan pun sejauh ini belum terlihat.

Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen S-2 KPI IAIN Jember, Nurul Widyawati Islami Rahayu menilai, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan buntunya pembahasan APBD Jember, yang seharusnya dilakukan eksekutif dan legislatif. Dia menyebut salah satunya tuntutan Plt Bupati Jember yang harus mengurai berbagai persoalan Jember di masa kepemimpinannya yang terbatas. “Salah satunya pengembalian ratusan posisi atau jabatan sesuai rekomendasi Kemendagri kemarin. Itu cukup menguras waktu,” jelasnya.

Nurul menjelaskan, banyaknya pekerjaan rumah yang membalut tugas PLt Bupati Jember yang dinilai penting belakang kemarin, juga disayangkan. Sebab, pembahasan APBD yang seharusnya tidak kalah penting ternyata luput dan tidak masuk prioritas.

Bahkan, Nurul mengaku, sejumlah akademisi yang berkapasitas seperti dirinya sudah pernah memberikan rekomendasi agar APBD Jember segera masuk pembahasan. “Ada kecenderungan eksekutif fokus merangkai benang kusut selama beberapa pekan kemarin. Sehingga sampai hari ini telah mencapai kebuntuan,” paparnya.

Lebih jauh, alumnus doktor Konsentrasi Kebijakan Publik FISIP Universitas Jember itu menilai, permasalahan yang begitu kompleks selama pekan kemarin itu seharusnya juga diimbangi dengan perencanaan yang juga menuntut untuk dibahas. Seperti APBD itu salah satunya. Sebab, kata dia, konsekuensi dari kemoloran pembahasan APBD ini nantinya juga bakal memunculkan permasalahan baru yang bisa jadi lebih pelik. Yakni penggunaan Perkada APBD Jember yang penggunaannya hanya khusus untuk kegiatan yang penting dan mengikat saja.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/