alexametrics
23.2 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Fokus APBD, Tentukan Prioritas

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akhir tahun menjadi waktu tersibuk bagi pemerintah daerah. Bukan sekadar tutup buku, tapi menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun depan. Namun, menjelang detik-detik akhir November yang menjadi tenggat waktu pembahasan, APBD Jember belum kunjung dibahas dan disepakati oleh eksekutif bersama legislatif.

Mengenai APBD 2021 Jember, menurut Rachmat Hidayat, sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi pemerintahan daerah. Sebab, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej) ini mengatakan, APBD memiliki siklus yang jelas mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. “Bukan hal yang baru ini. Tapi sudah siklus. Dan pemerintah daerah itu paham,” tuturnya.

Bila sudah ada siklus setiap tahun, seharusnya ada persiapan agar APBD itu tidak molor. Termasuk juga menghitung kapan dokumen anggaran masuk ke DRPD itu. Sebaiknya tanggal berapa dan bulan berapa. Menurut Rachmat, adanya keterlambatan menunjukan indikasi kinerja yang rendah dalam proses persiapan. Apalagi, kata dia, Jember juga punya pengalaman buruk mengenai APBD, yaitu molor mulai tahun 2016, 2017, 2018, bahkan 2020 gagal disahkan. Pemkab Jember juga berpengalaman mendapatkan sanksi akibat molornya APBD.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akhir tahun menjadi waktu tersibuk bagi pemerintah daerah. Bukan sekadar tutup buku, tapi menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun depan. Namun, menjelang detik-detik akhir November yang menjadi tenggat waktu pembahasan, APBD Jember belum kunjung dibahas dan disepakati oleh eksekutif bersama legislatif.

Mengenai APBD 2021 Jember, menurut Rachmat Hidayat, sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi pemerintahan daerah. Sebab, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej) ini mengatakan, APBD memiliki siklus yang jelas mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. “Bukan hal yang baru ini. Tapi sudah siklus. Dan pemerintah daerah itu paham,” tuturnya.

Bila sudah ada siklus setiap tahun, seharusnya ada persiapan agar APBD itu tidak molor. Termasuk juga menghitung kapan dokumen anggaran masuk ke DRPD itu. Sebaiknya tanggal berapa dan bulan berapa. Menurut Rachmat, adanya keterlambatan menunjukan indikasi kinerja yang rendah dalam proses persiapan. Apalagi, kata dia, Jember juga punya pengalaman buruk mengenai APBD, yaitu molor mulai tahun 2016, 2017, 2018, bahkan 2020 gagal disahkan. Pemkab Jember juga berpengalaman mendapatkan sanksi akibat molornya APBD.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akhir tahun menjadi waktu tersibuk bagi pemerintah daerah. Bukan sekadar tutup buku, tapi menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun depan. Namun, menjelang detik-detik akhir November yang menjadi tenggat waktu pembahasan, APBD Jember belum kunjung dibahas dan disepakati oleh eksekutif bersama legislatif.

Mengenai APBD 2021 Jember, menurut Rachmat Hidayat, sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi pemerintahan daerah. Sebab, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej) ini mengatakan, APBD memiliki siklus yang jelas mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. “Bukan hal yang baru ini. Tapi sudah siklus. Dan pemerintah daerah itu paham,” tuturnya.

Bila sudah ada siklus setiap tahun, seharusnya ada persiapan agar APBD itu tidak molor. Termasuk juga menghitung kapan dokumen anggaran masuk ke DRPD itu. Sebaiknya tanggal berapa dan bulan berapa. Menurut Rachmat, adanya keterlambatan menunjukan indikasi kinerja yang rendah dalam proses persiapan. Apalagi, kata dia, Jember juga punya pengalaman buruk mengenai APBD, yaitu molor mulai tahun 2016, 2017, 2018, bahkan 2020 gagal disahkan. Pemkab Jember juga berpengalaman mendapatkan sanksi akibat molornya APBD.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/