alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Alon-Alon tapi Ora Kelakon

Lambat tapi tak terlaksana. Inilah gambaran pembahasan APBD Jember 2021. Sebab, sejak awal, pemkab optimistis pembahasannya bakal tuntas sesuai tenggat. Namun, hingga masa habis 30 November ini, belum juga ada tanda-tanda dokumen perencanaan anggaran itu akan dibahas. Wajar jika publik menilai, perjalanan APBD seperti pelesetan pepatah Jawa: Alon-Alon tapi Ora Kelakon.

Mobile_AP_Rectangle 1

Menurutnya, draf KUA-PPAS dan RAPBD sedang digodok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dia mengaku sudah mendisposisi untuk segera melakukan permintaan dewan. “Ini Bappeda sedang memproses. Sejauh mana, saya belum tahu,” katanya.

Karena adanya perubahan dari Simda ke SIPD dan harus melakukan banyak penyesuaian, Mirfano menegaskan, KUA-PPAS dan RAPBD belum tuntas. Kendati begitu, dirinya menyatakan, hal itu akan segera selesai. “Kami sejalan dengan dewan,” jelasnya.

 

Mobile_AP_Rectangle 2

Dewan Tunggu Pengajuan

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku, dewan tetap pada posisi menunggu pengajuan KUA-PPAS. Menurutnya, apabila KUA-PPAS baru tidak diajukan, maka KUA-PPAS yang pernah diajukan 10 Juli 2020 tak bisa menjadi rujukan karena dinilainya cacat prosedur. Menurut siapa cacat prosedur? Kata dia, menurut Pemprov Jatim. Sebab, berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, penetapan RKPD kabupaten dilakukan paling lama seminggu setelah Pergub tentang RKPD ditetapkan. “RKPD provinsi sendiri baru ditetapkan tanggal 20 Juli 2020,” bebernya.

Untuk itulah, Itqon meminta agar KUA-PPAS diajukan kembali agar sesuai dengan Pergub RKPD dimaksud. “Jadi, RKPD baru bisa dimasukkan ke dalam KUA-PPAS, setelah pergub itu terbit. Makanya kami minta diajukan KUA-PPAS lagi,” imbuh Itqon, yang kemudian menyebut dirinya juga mendengar ada kabar RKPD kabupaten baru ditetapkan 11 Agustus 2020.

Itqon mengungkap, DPRD Jember hanya akan menerima dan mau membahas KUA-PPAS yang diajukan tertanggal setelah 11 Agustus 2020, bukan 10 Juli 2020. Sebab, hal itu berkaitan dengan RKPD yang masuk ke dalam KUA-PPAS. “Kami tidak ingin, akan terjadi masalah hukum di kemudian hari karena cacat prosedur,” ulasnya.

Jika terus menunggu, maka ada potensi pembahasan molor. Apalagi waktunya sudah mepet dan pengesahan APBD secara normal harus dilakukan 30 November ini. Terkait hal itu, Itqon menyebut, apabila permintaan dewan dilakukan, APBD 2021 tidak akan molor seperti yang terjadi. Hingga kini, pengajuan KUA-PPAS baru di era Plt Bupati Jember juga belum dilakukan. “Itu yang kami tunggu,” ucap Itqon.

Demikian pula dengan RAPBD 2021, menurutnya, juga belum ada kabar. “RAPBD tidak bisa kami terima karena ini satu rangkaian. KUA-PPAS saja belum diperbarui. Jadi, RAPBD juga belum, karena harus KUA-PPAS terlebih dahulu,” bebernya.

Kendati begitu, Itqon mengaku, DPRD sudah siap membahas KUA-PPAS serta RAPBD 2021. Bahkan, walaupun harus dilakukan pembahasan secara maraton, legislatif juga siap. “Siang malam kami siap membahas. Asalkan tidak cacat prosedur,” ulasnya.

Itqon juga tak begitu merisaukan ancaman sanksi jika pembahasan dan pengesahannya kembali terlambat. Sebab, menurut Itqon, hal itu adalah urusan pemerintah di atasnya. “Urusan sanksi, itu pasti sebelum sanksi dijatuhkan akan dilakukan pemeriksaan. DPRD pun kalau misalnya salah dalam urusan APBD ini, kami siap disanksi,” ujarnya.

Pengesahan APBD 2021 seharusnya dilakukan hari ini. Batas waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan ini juga menyebut, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sanksi keterlambatan berupa sanksi administratif. Yaitu tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. Sanksi ini tidak berlaku untuk anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan atas keterlambatan menyampaikan RAPBD kepada DPRD. Lalu, siapakah yang akan terkena sanksi kalau APBD benar-benar terlambat?

- Advertisement -

Menurutnya, draf KUA-PPAS dan RAPBD sedang digodok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dia mengaku sudah mendisposisi untuk segera melakukan permintaan dewan. “Ini Bappeda sedang memproses. Sejauh mana, saya belum tahu,” katanya.

Karena adanya perubahan dari Simda ke SIPD dan harus melakukan banyak penyesuaian, Mirfano menegaskan, KUA-PPAS dan RAPBD belum tuntas. Kendati begitu, dirinya menyatakan, hal itu akan segera selesai. “Kami sejalan dengan dewan,” jelasnya.

 

Dewan Tunggu Pengajuan

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku, dewan tetap pada posisi menunggu pengajuan KUA-PPAS. Menurutnya, apabila KUA-PPAS baru tidak diajukan, maka KUA-PPAS yang pernah diajukan 10 Juli 2020 tak bisa menjadi rujukan karena dinilainya cacat prosedur. Menurut siapa cacat prosedur? Kata dia, menurut Pemprov Jatim. Sebab, berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, penetapan RKPD kabupaten dilakukan paling lama seminggu setelah Pergub tentang RKPD ditetapkan. “RKPD provinsi sendiri baru ditetapkan tanggal 20 Juli 2020,” bebernya.

Untuk itulah, Itqon meminta agar KUA-PPAS diajukan kembali agar sesuai dengan Pergub RKPD dimaksud. “Jadi, RKPD baru bisa dimasukkan ke dalam KUA-PPAS, setelah pergub itu terbit. Makanya kami minta diajukan KUA-PPAS lagi,” imbuh Itqon, yang kemudian menyebut dirinya juga mendengar ada kabar RKPD kabupaten baru ditetapkan 11 Agustus 2020.

Itqon mengungkap, DPRD Jember hanya akan menerima dan mau membahas KUA-PPAS yang diajukan tertanggal setelah 11 Agustus 2020, bukan 10 Juli 2020. Sebab, hal itu berkaitan dengan RKPD yang masuk ke dalam KUA-PPAS. “Kami tidak ingin, akan terjadi masalah hukum di kemudian hari karena cacat prosedur,” ulasnya.

Jika terus menunggu, maka ada potensi pembahasan molor. Apalagi waktunya sudah mepet dan pengesahan APBD secara normal harus dilakukan 30 November ini. Terkait hal itu, Itqon menyebut, apabila permintaan dewan dilakukan, APBD 2021 tidak akan molor seperti yang terjadi. Hingga kini, pengajuan KUA-PPAS baru di era Plt Bupati Jember juga belum dilakukan. “Itu yang kami tunggu,” ucap Itqon.

Demikian pula dengan RAPBD 2021, menurutnya, juga belum ada kabar. “RAPBD tidak bisa kami terima karena ini satu rangkaian. KUA-PPAS saja belum diperbarui. Jadi, RAPBD juga belum, karena harus KUA-PPAS terlebih dahulu,” bebernya.

Kendati begitu, Itqon mengaku, DPRD sudah siap membahas KUA-PPAS serta RAPBD 2021. Bahkan, walaupun harus dilakukan pembahasan secara maraton, legislatif juga siap. “Siang malam kami siap membahas. Asalkan tidak cacat prosedur,” ulasnya.

Itqon juga tak begitu merisaukan ancaman sanksi jika pembahasan dan pengesahannya kembali terlambat. Sebab, menurut Itqon, hal itu adalah urusan pemerintah di atasnya. “Urusan sanksi, itu pasti sebelum sanksi dijatuhkan akan dilakukan pemeriksaan. DPRD pun kalau misalnya salah dalam urusan APBD ini, kami siap disanksi,” ujarnya.

Pengesahan APBD 2021 seharusnya dilakukan hari ini. Batas waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan ini juga menyebut, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sanksi keterlambatan berupa sanksi administratif. Yaitu tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. Sanksi ini tidak berlaku untuk anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan atas keterlambatan menyampaikan RAPBD kepada DPRD. Lalu, siapakah yang akan terkena sanksi kalau APBD benar-benar terlambat?

Menurutnya, draf KUA-PPAS dan RAPBD sedang digodok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dia mengaku sudah mendisposisi untuk segera melakukan permintaan dewan. “Ini Bappeda sedang memproses. Sejauh mana, saya belum tahu,” katanya.

Karena adanya perubahan dari Simda ke SIPD dan harus melakukan banyak penyesuaian, Mirfano menegaskan, KUA-PPAS dan RAPBD belum tuntas. Kendati begitu, dirinya menyatakan, hal itu akan segera selesai. “Kami sejalan dengan dewan,” jelasnya.

 

Dewan Tunggu Pengajuan

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku, dewan tetap pada posisi menunggu pengajuan KUA-PPAS. Menurutnya, apabila KUA-PPAS baru tidak diajukan, maka KUA-PPAS yang pernah diajukan 10 Juli 2020 tak bisa menjadi rujukan karena dinilainya cacat prosedur. Menurut siapa cacat prosedur? Kata dia, menurut Pemprov Jatim. Sebab, berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, penetapan RKPD kabupaten dilakukan paling lama seminggu setelah Pergub tentang RKPD ditetapkan. “RKPD provinsi sendiri baru ditetapkan tanggal 20 Juli 2020,” bebernya.

Untuk itulah, Itqon meminta agar KUA-PPAS diajukan kembali agar sesuai dengan Pergub RKPD dimaksud. “Jadi, RKPD baru bisa dimasukkan ke dalam KUA-PPAS, setelah pergub itu terbit. Makanya kami minta diajukan KUA-PPAS lagi,” imbuh Itqon, yang kemudian menyebut dirinya juga mendengar ada kabar RKPD kabupaten baru ditetapkan 11 Agustus 2020.

Itqon mengungkap, DPRD Jember hanya akan menerima dan mau membahas KUA-PPAS yang diajukan tertanggal setelah 11 Agustus 2020, bukan 10 Juli 2020. Sebab, hal itu berkaitan dengan RKPD yang masuk ke dalam KUA-PPAS. “Kami tidak ingin, akan terjadi masalah hukum di kemudian hari karena cacat prosedur,” ulasnya.

Jika terus menunggu, maka ada potensi pembahasan molor. Apalagi waktunya sudah mepet dan pengesahan APBD secara normal harus dilakukan 30 November ini. Terkait hal itu, Itqon menyebut, apabila permintaan dewan dilakukan, APBD 2021 tidak akan molor seperti yang terjadi. Hingga kini, pengajuan KUA-PPAS baru di era Plt Bupati Jember juga belum dilakukan. “Itu yang kami tunggu,” ucap Itqon.

Demikian pula dengan RAPBD 2021, menurutnya, juga belum ada kabar. “RAPBD tidak bisa kami terima karena ini satu rangkaian. KUA-PPAS saja belum diperbarui. Jadi, RAPBD juga belum, karena harus KUA-PPAS terlebih dahulu,” bebernya.

Kendati begitu, Itqon mengaku, DPRD sudah siap membahas KUA-PPAS serta RAPBD 2021. Bahkan, walaupun harus dilakukan pembahasan secara maraton, legislatif juga siap. “Siang malam kami siap membahas. Asalkan tidak cacat prosedur,” ulasnya.

Itqon juga tak begitu merisaukan ancaman sanksi jika pembahasan dan pengesahannya kembali terlambat. Sebab, menurut Itqon, hal itu adalah urusan pemerintah di atasnya. “Urusan sanksi, itu pasti sebelum sanksi dijatuhkan akan dilakukan pemeriksaan. DPRD pun kalau misalnya salah dalam urusan APBD ini, kami siap disanksi,” ujarnya.

Pengesahan APBD 2021 seharusnya dilakukan hari ini. Batas waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan ini juga menyebut, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sanksi keterlambatan berupa sanksi administratif. Yaitu tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. Sanksi ini tidak berlaku untuk anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan atas keterlambatan menyampaikan RAPBD kepada DPRD. Lalu, siapakah yang akan terkena sanksi kalau APBD benar-benar terlambat?

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/