alexametrics
21.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Alon-Alon tapi Ora Kelakon

Lambat tapi tak terlaksana. Inilah gambaran pembahasan APBD Jember 2021. Sebab, sejak awal, pemkab optimistis pembahasannya bakal tuntas sesuai tenggat. Namun, hingga masa habis 30 November ini, belum juga ada tanda-tanda dokumen perencanaan anggaran itu akan dibahas. Wajar jika publik menilai, perjalanan APBD seperti pelesetan pepatah Jawa: Alon-Alon tapi Ora Kelakon.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta melakukan evaluasi menyeluruh. Apa saja yang terjadi di Jember. Kepentingan-kepentingan apa saja yang harus didahulukan dan ditunda. Jangan sampai kepentingan itu mengalahkan kepentingan rakyat yang jauh lebih besar. Misalnya tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember.

Namun demikian, nasi telah menjadi bubur. APBD 2021 tidak dapat disahkan oleh Plt Bupati dan DPRD. Padahal, akhir pengesahan APBD secara normal jatuh pada hari ini, atau per tanggal 30 November 2020. Lantas, di mana profesionalisme eksekutif dan legislatif? Mungkinkah Jember pada 2021 akan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD seperti 2020?

APBD Jember yang diharapkan publik selesai hari ini, ternyata meleset. Tidak selesainya APBD ini harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur sedemikian detail, terkait perintah penyelesaian, termasuk sanksi yang menghadang apabila APBD tidak tuntas sebulan sebelum pergantian tahun.

Mobile_AP_Rectangle 2

Membahas APBD, juga tidak dapat sepotong-sepotong. Pada tanggal 10 Juli 2020 lalu, Bupati Jember Faida yang saat itu aktif sempat melayangkan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD Jember. Akan tetapi, KUA-PPAS tidak dibahas DPRD, karena dewan tetap meminta pencabutan puluhan kebijakan berkaitan dengan Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK).

Sepuluh hari setelah KUA-PPAS dimasukkan, Gubernur Jawa Timur menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tertanggal 20 Juli 2020. Isinya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari sini, dewan meminta agar bupati mengajukan KUA-PPAS ulang, agar sesuai dengan Pergub RKPD.

KUA-PPAS yang akan menjadi dasar pembuatan RAPBD 2021 pun akhirnya macet. Pemkab tak lagi mengajukan KUA-PPAS seperti yang diminta dewan. Faida kemudian cuti dari jabatan bupati sejak 24 September sampai 5 Desember nanti. Ternyata, hingga berita ini ditulis tadi malam, kabar KUA-PPAS yang diminta agar diajukan ulang tak kunjung terjadi. Demikian pula dengan RAPBD yang seharusnya sudah disahkan menjadi APBD per hari ini, juga belum diajukan eksekutif ke legislatif.

 

Target Meleset

Dikonfirmasi terkait kesiapan draf rancangan peraturan daerah tentang APBD (RAPBD), Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief menyampaikan tinggal melaksanakannya. “Doakan saja karena tinggal beberapa hari. RAPBD misalnya, kami sudah mendapatkan rekom. Dari kementerian sudah, gubernur sudah. Jadi, kami tinggal melaksanakan dalam waktu yang tinggal beberapa hari ini,” jawabnya, Jumat (27/11).

Begitu ditanya tentang permintaan dewan agar KUA-PPAS tertanggal 10 Juli diajukan kembali sesuai Pergub RKPD, Kiai Muqit melemparnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano. Demikian pula mengenai apakah tidak ada kekhawatiran ada human error apabila diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat, KUA-PPAS yang diminta ulang dan RAPBD 2021 belum dilayangkan ke DPRD. “Teknis langsung ke sekda,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Mirfano menjelaskan, saat ini terjadi perubahan sistem. Yaitu dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berlaku di seluruh Indonesia. “Jadi, (untuk RAPBD, Red) kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, tetapi ini insyaallah selesai,” ucapnya.

Dicecar soal target pengesahan APBD 2021, apakah dilakukan tepat waktu 30 November 2020 atau di era Plt bupati sampai 5 Desember 2020 ini, Mirfano tidak secara gamblang menjawabnya. “Tergantung teman-teman menyesuaikan sistem. Kalau dalam waktu dekat bisa melakukan penyesuaian, insyaallah bisa,” ungkapnya.

Mirfano juga tak menjawab tegas soal permintaan ulang DPRD tentang KUA-PPAS, dan draf RAPBD apakah telah siap atau belum. “Sekarang kami melakukan penyesuaian. Mudah-mudahan segera selesai,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta melakukan evaluasi menyeluruh. Apa saja yang terjadi di Jember. Kepentingan-kepentingan apa saja yang harus didahulukan dan ditunda. Jangan sampai kepentingan itu mengalahkan kepentingan rakyat yang jauh lebih besar. Misalnya tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember.

Namun demikian, nasi telah menjadi bubur. APBD 2021 tidak dapat disahkan oleh Plt Bupati dan DPRD. Padahal, akhir pengesahan APBD secara normal jatuh pada hari ini, atau per tanggal 30 November 2020. Lantas, di mana profesionalisme eksekutif dan legislatif? Mungkinkah Jember pada 2021 akan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD seperti 2020?

APBD Jember yang diharapkan publik selesai hari ini, ternyata meleset. Tidak selesainya APBD ini harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur sedemikian detail, terkait perintah penyelesaian, termasuk sanksi yang menghadang apabila APBD tidak tuntas sebulan sebelum pergantian tahun.

Membahas APBD, juga tidak dapat sepotong-sepotong. Pada tanggal 10 Juli 2020 lalu, Bupati Jember Faida yang saat itu aktif sempat melayangkan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD Jember. Akan tetapi, KUA-PPAS tidak dibahas DPRD, karena dewan tetap meminta pencabutan puluhan kebijakan berkaitan dengan Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK).

Sepuluh hari setelah KUA-PPAS dimasukkan, Gubernur Jawa Timur menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tertanggal 20 Juli 2020. Isinya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari sini, dewan meminta agar bupati mengajukan KUA-PPAS ulang, agar sesuai dengan Pergub RKPD.

KUA-PPAS yang akan menjadi dasar pembuatan RAPBD 2021 pun akhirnya macet. Pemkab tak lagi mengajukan KUA-PPAS seperti yang diminta dewan. Faida kemudian cuti dari jabatan bupati sejak 24 September sampai 5 Desember nanti. Ternyata, hingga berita ini ditulis tadi malam, kabar KUA-PPAS yang diminta agar diajukan ulang tak kunjung terjadi. Demikian pula dengan RAPBD yang seharusnya sudah disahkan menjadi APBD per hari ini, juga belum diajukan eksekutif ke legislatif.

 

Target Meleset

Dikonfirmasi terkait kesiapan draf rancangan peraturan daerah tentang APBD (RAPBD), Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief menyampaikan tinggal melaksanakannya. “Doakan saja karena tinggal beberapa hari. RAPBD misalnya, kami sudah mendapatkan rekom. Dari kementerian sudah, gubernur sudah. Jadi, kami tinggal melaksanakan dalam waktu yang tinggal beberapa hari ini,” jawabnya, Jumat (27/11).

Begitu ditanya tentang permintaan dewan agar KUA-PPAS tertanggal 10 Juli diajukan kembali sesuai Pergub RKPD, Kiai Muqit melemparnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano. Demikian pula mengenai apakah tidak ada kekhawatiran ada human error apabila diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat, KUA-PPAS yang diminta ulang dan RAPBD 2021 belum dilayangkan ke DPRD. “Teknis langsung ke sekda,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Mirfano menjelaskan, saat ini terjadi perubahan sistem. Yaitu dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berlaku di seluruh Indonesia. “Jadi, (untuk RAPBD, Red) kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, tetapi ini insyaallah selesai,” ucapnya.

Dicecar soal target pengesahan APBD 2021, apakah dilakukan tepat waktu 30 November 2020 atau di era Plt bupati sampai 5 Desember 2020 ini, Mirfano tidak secara gamblang menjawabnya. “Tergantung teman-teman menyesuaikan sistem. Kalau dalam waktu dekat bisa melakukan penyesuaian, insyaallah bisa,” ungkapnya.

Mirfano juga tak menjawab tegas soal permintaan ulang DPRD tentang KUA-PPAS, dan draf RAPBD apakah telah siap atau belum. “Sekarang kami melakukan penyesuaian. Mudah-mudahan segera selesai,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta melakukan evaluasi menyeluruh. Apa saja yang terjadi di Jember. Kepentingan-kepentingan apa saja yang harus didahulukan dan ditunda. Jangan sampai kepentingan itu mengalahkan kepentingan rakyat yang jauh lebih besar. Misalnya tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember.

Namun demikian, nasi telah menjadi bubur. APBD 2021 tidak dapat disahkan oleh Plt Bupati dan DPRD. Padahal, akhir pengesahan APBD secara normal jatuh pada hari ini, atau per tanggal 30 November 2020. Lantas, di mana profesionalisme eksekutif dan legislatif? Mungkinkah Jember pada 2021 akan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD seperti 2020?

APBD Jember yang diharapkan publik selesai hari ini, ternyata meleset. Tidak selesainya APBD ini harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur sedemikian detail, terkait perintah penyelesaian, termasuk sanksi yang menghadang apabila APBD tidak tuntas sebulan sebelum pergantian tahun.

Membahas APBD, juga tidak dapat sepotong-sepotong. Pada tanggal 10 Juli 2020 lalu, Bupati Jember Faida yang saat itu aktif sempat melayangkan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD Jember. Akan tetapi, KUA-PPAS tidak dibahas DPRD, karena dewan tetap meminta pencabutan puluhan kebijakan berkaitan dengan Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK).

Sepuluh hari setelah KUA-PPAS dimasukkan, Gubernur Jawa Timur menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tertanggal 20 Juli 2020. Isinya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari sini, dewan meminta agar bupati mengajukan KUA-PPAS ulang, agar sesuai dengan Pergub RKPD.

KUA-PPAS yang akan menjadi dasar pembuatan RAPBD 2021 pun akhirnya macet. Pemkab tak lagi mengajukan KUA-PPAS seperti yang diminta dewan. Faida kemudian cuti dari jabatan bupati sejak 24 September sampai 5 Desember nanti. Ternyata, hingga berita ini ditulis tadi malam, kabar KUA-PPAS yang diminta agar diajukan ulang tak kunjung terjadi. Demikian pula dengan RAPBD yang seharusnya sudah disahkan menjadi APBD per hari ini, juga belum diajukan eksekutif ke legislatif.

 

Target Meleset

Dikonfirmasi terkait kesiapan draf rancangan peraturan daerah tentang APBD (RAPBD), Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief menyampaikan tinggal melaksanakannya. “Doakan saja karena tinggal beberapa hari. RAPBD misalnya, kami sudah mendapatkan rekom. Dari kementerian sudah, gubernur sudah. Jadi, kami tinggal melaksanakan dalam waktu yang tinggal beberapa hari ini,” jawabnya, Jumat (27/11).

Begitu ditanya tentang permintaan dewan agar KUA-PPAS tertanggal 10 Juli diajukan kembali sesuai Pergub RKPD, Kiai Muqit melemparnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano. Demikian pula mengenai apakah tidak ada kekhawatiran ada human error apabila diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat, KUA-PPAS yang diminta ulang dan RAPBD 2021 belum dilayangkan ke DPRD. “Teknis langsung ke sekda,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Mirfano menjelaskan, saat ini terjadi perubahan sistem. Yaitu dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berlaku di seluruh Indonesia. “Jadi, (untuk RAPBD, Red) kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, tetapi ini insyaallah selesai,” ucapnya.

Dicecar soal target pengesahan APBD 2021, apakah dilakukan tepat waktu 30 November 2020 atau di era Plt bupati sampai 5 Desember 2020 ini, Mirfano tidak secara gamblang menjawabnya. “Tergantung teman-teman menyesuaikan sistem. Kalau dalam waktu dekat bisa melakukan penyesuaian, insyaallah bisa,” ungkapnya.

Mirfano juga tak menjawab tegas soal permintaan ulang DPRD tentang KUA-PPAS, dan draf RAPBD apakah telah siap atau belum. “Sekarang kami melakukan penyesuaian. Mudah-mudahan segera selesai,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/