alexametrics
23.2 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Terkait Pinjol, ini Kata OJK

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi ke OJK tentang hal ini. Namun, upaya menemui untuk wawancara langsung tidak membuahkan hasil. Kepala OJK Jember Hardi Rofiq Nasution tidak bisa ditemui dengan alasan masih di luar kota dan hanya melayani wawancara secara tertulis melalui surat elektronik.

Dalam jawaban tertulis itu, OJK menjelaskan secara normatif tentang suku bunga pinjol yang telah diatur melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Di sisi lain, OJK mengeluarkan aturan bahwa semua lembaga pinjol harus terdaftar di asosiasi tersebut. Dan seluruh fintech yang tergabung AFPI wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam kode etik atau code of conduct.

Secara umum, menurut jawaban OJK, batas kewajaran bunga dinilai oleh setiap debitur dengan membandingkan suku bunga pasar. Biaya pinjaman atau bunga di fintech lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Perjanjian di fintech lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. “Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga, sebaiknya tidak melakukan transaksi,” tulisnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tetapi, apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari setiap pihak. Dalam hal tersebut, AFPI telah mengatur dalam kode etik AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8 persen per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100 persen dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp 500 ribu, maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 1 juta. Untuk perbankan, karena tidak diatur, sehingga tidak terdapat pengenaan sanksi.

Apabila ada yang pelanggaran, AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara fintech lending. Jika ada pelanggaran, OJK juga berperan sesuai tugas dan fungsinya. Yakni, melakukan langkah preventif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga sepakat meningkatkan upaya pemberantasan pinjol ilegal untuk melindungi masyarakat. “SWI melalui Kepolisian RI akan berupaya untuk mengungkap kasus-kasus pinjol ilegal,” jawabnya.

Sementara itu, terkait kasus kematian akibat terlilit pinjol di Kecamatan Balung, Otoritas Jasa Keuangan Jember mengaku terus berkoordinasi dengan Polsek Balung dan Polres Jember untuk mengawal kasus ini sampai menemukan titik terang. Apakah penyebab korban bunuh diri disebabkan oleh pinjol ataukah terdapat permasalahan lain. Saat ini, kasus itu sedang dalam penanganan pihak berwajib.

Sesuai regulasi, OJK menyebut, pinjol hanya diperkenankan mengakses tiga fitur pada ponsel konsumen. Yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika ada pinjol yang terdaftar atau berizin melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Tetapi, jika ada pinjol ilegal akan ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi, mulai dari pemblokiran hingga proses hukum di kepolisian.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi ke OJK tentang hal ini. Namun, upaya menemui untuk wawancara langsung tidak membuahkan hasil. Kepala OJK Jember Hardi Rofiq Nasution tidak bisa ditemui dengan alasan masih di luar kota dan hanya melayani wawancara secara tertulis melalui surat elektronik.

Dalam jawaban tertulis itu, OJK menjelaskan secara normatif tentang suku bunga pinjol yang telah diatur melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Di sisi lain, OJK mengeluarkan aturan bahwa semua lembaga pinjol harus terdaftar di asosiasi tersebut. Dan seluruh fintech yang tergabung AFPI wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam kode etik atau code of conduct.

Secara umum, menurut jawaban OJK, batas kewajaran bunga dinilai oleh setiap debitur dengan membandingkan suku bunga pasar. Biaya pinjaman atau bunga di fintech lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Perjanjian di fintech lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. “Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga, sebaiknya tidak melakukan transaksi,” tulisnya.

Tetapi, apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari setiap pihak. Dalam hal tersebut, AFPI telah mengatur dalam kode etik AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8 persen per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100 persen dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp 500 ribu, maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 1 juta. Untuk perbankan, karena tidak diatur, sehingga tidak terdapat pengenaan sanksi.

Apabila ada yang pelanggaran, AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara fintech lending. Jika ada pelanggaran, OJK juga berperan sesuai tugas dan fungsinya. Yakni, melakukan langkah preventif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga sepakat meningkatkan upaya pemberantasan pinjol ilegal untuk melindungi masyarakat. “SWI melalui Kepolisian RI akan berupaya untuk mengungkap kasus-kasus pinjol ilegal,” jawabnya.

Sementara itu, terkait kasus kematian akibat terlilit pinjol di Kecamatan Balung, Otoritas Jasa Keuangan Jember mengaku terus berkoordinasi dengan Polsek Balung dan Polres Jember untuk mengawal kasus ini sampai menemukan titik terang. Apakah penyebab korban bunuh diri disebabkan oleh pinjol ataukah terdapat permasalahan lain. Saat ini, kasus itu sedang dalam penanganan pihak berwajib.

Sesuai regulasi, OJK menyebut, pinjol hanya diperkenankan mengakses tiga fitur pada ponsel konsumen. Yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika ada pinjol yang terdaftar atau berizin melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Tetapi, jika ada pinjol ilegal akan ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi, mulai dari pemblokiran hingga proses hukum di kepolisian.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi ke OJK tentang hal ini. Namun, upaya menemui untuk wawancara langsung tidak membuahkan hasil. Kepala OJK Jember Hardi Rofiq Nasution tidak bisa ditemui dengan alasan masih di luar kota dan hanya melayani wawancara secara tertulis melalui surat elektronik.

Dalam jawaban tertulis itu, OJK menjelaskan secara normatif tentang suku bunga pinjol yang telah diatur melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Di sisi lain, OJK mengeluarkan aturan bahwa semua lembaga pinjol harus terdaftar di asosiasi tersebut. Dan seluruh fintech yang tergabung AFPI wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam kode etik atau code of conduct.

Secara umum, menurut jawaban OJK, batas kewajaran bunga dinilai oleh setiap debitur dengan membandingkan suku bunga pasar. Biaya pinjaman atau bunga di fintech lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Perjanjian di fintech lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. “Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga, sebaiknya tidak melakukan transaksi,” tulisnya.

Tetapi, apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari setiap pihak. Dalam hal tersebut, AFPI telah mengatur dalam kode etik AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8 persen per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100 persen dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp 500 ribu, maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 1 juta. Untuk perbankan, karena tidak diatur, sehingga tidak terdapat pengenaan sanksi.

Apabila ada yang pelanggaran, AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara fintech lending. Jika ada pelanggaran, OJK juga berperan sesuai tugas dan fungsinya. Yakni, melakukan langkah preventif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga sepakat meningkatkan upaya pemberantasan pinjol ilegal untuk melindungi masyarakat. “SWI melalui Kepolisian RI akan berupaya untuk mengungkap kasus-kasus pinjol ilegal,” jawabnya.

Sementara itu, terkait kasus kematian akibat terlilit pinjol di Kecamatan Balung, Otoritas Jasa Keuangan Jember mengaku terus berkoordinasi dengan Polsek Balung dan Polres Jember untuk mengawal kasus ini sampai menemukan titik terang. Apakah penyebab korban bunuh diri disebabkan oleh pinjol ataukah terdapat permasalahan lain. Saat ini, kasus itu sedang dalam penanganan pihak berwajib.

Sesuai regulasi, OJK menyebut, pinjol hanya diperkenankan mengakses tiga fitur pada ponsel konsumen. Yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika ada pinjol yang terdaftar atau berizin melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Tetapi, jika ada pinjol ilegal akan ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi, mulai dari pemblokiran hingga proses hukum di kepolisian.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/