alexametrics
24.7 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Setelah Kasusnya Viral, Kini Bupati Hendy Mulai Mengevaluasi seluruh SK

Pansus Minta Ada Perbaikan Penganggaran,

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Etika penganggaran honor kegiatan pemakaman jenazah Covid-19 bagi pejabat di Jember secara umum dinilai tidak pantas. Kendati begitu, belum muncul pasal apa yang mungkin dilanggar. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jember pun mendesak eksekutif agar seluruh mekanisme penganggaran kegiatan diperbaiki.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, setiap kegiatan di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum akan adanya pengarah, penanggung jawab, ketua, atau keanggotaan lain dalam sebuah surat keputusan. Hal itu bukan saja terjadi pada kegiatan pemakaman, melainkan menyeluruh pada kegiatan pemerintah. Baik proyek fisik maupun nonfisik.

Namun demikian, pada kasus honor pejabat terjadi proses penganggaran yang tidak pantas pada kegiatan pemakaman. “Anggaran-anggaran yang sekiranya tidak pantas dalam SK apa pun, saya kira perlu diperbaiki,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Langkah Bupati Jember Hendy Siswanto untuk melakukan evaluasi pada seluruh SK dinilainya menjadi langkah yang tepat. “Ini kesempatan bupati untuk melakukan perbaikan. Artinya, sebelum SK dibuat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mencermati akan ketepatan hukum serta asas pantas dan tidaknya,” imbuh Halim.

Halim memandang, SK kegiatan pemakaman sejatinya tidak jauh berbeda dengan SK-SK lain. Akan tetapi, karena pandemi dan hitungan honornya menggunakan item kegiatan pemakaman, maka muncul asas yang kurang pantas. “Ini tugas TAPD agar penganggaran honor bukan hanya pantas besaran nominalnya, tetapi mempertimbangkan asas kepantasan dari kegiatannya,” beber Halim.

Sebagai Ketua Pansus Covid-19, Halim memastikan akan membahasnya dengan sejumlah instansi terkait. Hal itu dilakukan agar SK kegiatan pemakaman atau SK yang berkaitan dengan honor kegiatan tepat secara hukum dan pantas di mata masyarakat. “Semangat untuk membangun Jember harus tetap diperkuat. Sehingga, kebijakan apa pun tidak menimbulkan perbedaan yang mencolok,” ulasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Etika penganggaran honor kegiatan pemakaman jenazah Covid-19 bagi pejabat di Jember secara umum dinilai tidak pantas. Kendati begitu, belum muncul pasal apa yang mungkin dilanggar. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jember pun mendesak eksekutif agar seluruh mekanisme penganggaran kegiatan diperbaiki.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, setiap kegiatan di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum akan adanya pengarah, penanggung jawab, ketua, atau keanggotaan lain dalam sebuah surat keputusan. Hal itu bukan saja terjadi pada kegiatan pemakaman, melainkan menyeluruh pada kegiatan pemerintah. Baik proyek fisik maupun nonfisik.

Namun demikian, pada kasus honor pejabat terjadi proses penganggaran yang tidak pantas pada kegiatan pemakaman. “Anggaran-anggaran yang sekiranya tidak pantas dalam SK apa pun, saya kira perlu diperbaiki,” katanya.

Langkah Bupati Jember Hendy Siswanto untuk melakukan evaluasi pada seluruh SK dinilainya menjadi langkah yang tepat. “Ini kesempatan bupati untuk melakukan perbaikan. Artinya, sebelum SK dibuat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mencermati akan ketepatan hukum serta asas pantas dan tidaknya,” imbuh Halim.

Halim memandang, SK kegiatan pemakaman sejatinya tidak jauh berbeda dengan SK-SK lain. Akan tetapi, karena pandemi dan hitungan honornya menggunakan item kegiatan pemakaman, maka muncul asas yang kurang pantas. “Ini tugas TAPD agar penganggaran honor bukan hanya pantas besaran nominalnya, tetapi mempertimbangkan asas kepantasan dari kegiatannya,” beber Halim.

Sebagai Ketua Pansus Covid-19, Halim memastikan akan membahasnya dengan sejumlah instansi terkait. Hal itu dilakukan agar SK kegiatan pemakaman atau SK yang berkaitan dengan honor kegiatan tepat secara hukum dan pantas di mata masyarakat. “Semangat untuk membangun Jember harus tetap diperkuat. Sehingga, kebijakan apa pun tidak menimbulkan perbedaan yang mencolok,” ulasnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Etika penganggaran honor kegiatan pemakaman jenazah Covid-19 bagi pejabat di Jember secara umum dinilai tidak pantas. Kendati begitu, belum muncul pasal apa yang mungkin dilanggar. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jember pun mendesak eksekutif agar seluruh mekanisme penganggaran kegiatan diperbaiki.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, setiap kegiatan di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum akan adanya pengarah, penanggung jawab, ketua, atau keanggotaan lain dalam sebuah surat keputusan. Hal itu bukan saja terjadi pada kegiatan pemakaman, melainkan menyeluruh pada kegiatan pemerintah. Baik proyek fisik maupun nonfisik.

Namun demikian, pada kasus honor pejabat terjadi proses penganggaran yang tidak pantas pada kegiatan pemakaman. “Anggaran-anggaran yang sekiranya tidak pantas dalam SK apa pun, saya kira perlu diperbaiki,” katanya.

Langkah Bupati Jember Hendy Siswanto untuk melakukan evaluasi pada seluruh SK dinilainya menjadi langkah yang tepat. “Ini kesempatan bupati untuk melakukan perbaikan. Artinya, sebelum SK dibuat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mencermati akan ketepatan hukum serta asas pantas dan tidaknya,” imbuh Halim.

Halim memandang, SK kegiatan pemakaman sejatinya tidak jauh berbeda dengan SK-SK lain. Akan tetapi, karena pandemi dan hitungan honornya menggunakan item kegiatan pemakaman, maka muncul asas yang kurang pantas. “Ini tugas TAPD agar penganggaran honor bukan hanya pantas besaran nominalnya, tetapi mempertimbangkan asas kepantasan dari kegiatannya,” beber Halim.

Sebagai Ketua Pansus Covid-19, Halim memastikan akan membahasnya dengan sejumlah instansi terkait. Hal itu dilakukan agar SK kegiatan pemakaman atau SK yang berkaitan dengan honor kegiatan tepat secara hukum dan pantas di mata masyarakat. “Semangat untuk membangun Jember harus tetap diperkuat. Sehingga, kebijakan apa pun tidak menimbulkan perbedaan yang mencolok,” ulasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/