alexametrics
23.2 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Perlu Regulasi yang Spesifik, Lindungi Anak Muda dari Transaksi Pinjol

“Literasi keuangan masyarakat rendah, BI dan OJK juga harus bertanggung jawab.” Misbahul Munir - Kaprodi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan berupa surat edaran yang mengatur aktivitas pinjol. Surat edaran itu bisa berupa sosialisasi tentang hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh nasabah sebelum melakukan pinjaman.

Hal senada juga disampaikan Misbahul Munir, Kepala Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember. Dia mengatakan, maraknya korban pinjol tidak lepas dari minimnya literasi keuangan masyarakat. Ia membenarkan bahwa sampai saat ini riset-riset yang melakukan kajian mengenai pola pinjol secara lokal masih minim. Selain itu, isu demikian juga masih jarang menjadi kajian khusus di kampus.

Sejatinya, kata dia, leading sector pinjaman online adalah OJK dan BI. Kedua lembaga inilah yang seharusnya secara masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Mestinya, Munir menegaskan, OJK merilis lembaga pinjol mana saja yang legal dan terbaik. “Setahu saya, itu tidak pernah dilakukan,” tutur dosen yang juga mengajar di Pascasarjana UIN KHAS Jember tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Upaya lain untuk mendisiplinkan jasa pinjol yang semakin banyak yaitu perlu adanya tindakan afirmatif yang melibatkan pihak kepolisian melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), OJK, dan pemerintah daerah yang menyasar kelompok-kelompok rentan. “Literasi keuangan masyarakat rendah, BI, dan OJK juga harus bertanggung jawab. Pemerintah daerah dapat membuat SE tentang pinjaman online yang diturunkan hingga ke tingkat RT. Tapi, untuk adanya affirmative action harus melibatkan kepolisian,” jelas Munir.

Misalnya, polisi dapat melakukan aksi represi dengan kewenangannya menindak pinjol ilegal yang telah memakan korban. “Situasi ini harus dilakukan secara sinergi untuk melakukan riset dampak pinjaman online secara preventif,” pungkasnya.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Ilustrasi, Jawa Pos Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan berupa surat edaran yang mengatur aktivitas pinjol. Surat edaran itu bisa berupa sosialisasi tentang hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh nasabah sebelum melakukan pinjaman.

Hal senada juga disampaikan Misbahul Munir, Kepala Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember. Dia mengatakan, maraknya korban pinjol tidak lepas dari minimnya literasi keuangan masyarakat. Ia membenarkan bahwa sampai saat ini riset-riset yang melakukan kajian mengenai pola pinjol secara lokal masih minim. Selain itu, isu demikian juga masih jarang menjadi kajian khusus di kampus.

Sejatinya, kata dia, leading sector pinjaman online adalah OJK dan BI. Kedua lembaga inilah yang seharusnya secara masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Mestinya, Munir menegaskan, OJK merilis lembaga pinjol mana saja yang legal dan terbaik. “Setahu saya, itu tidak pernah dilakukan,” tutur dosen yang juga mengajar di Pascasarjana UIN KHAS Jember tersebut.

Upaya lain untuk mendisiplinkan jasa pinjol yang semakin banyak yaitu perlu adanya tindakan afirmatif yang melibatkan pihak kepolisian melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), OJK, dan pemerintah daerah yang menyasar kelompok-kelompok rentan. “Literasi keuangan masyarakat rendah, BI, dan OJK juga harus bertanggung jawab. Pemerintah daerah dapat membuat SE tentang pinjaman online yang diturunkan hingga ke tingkat RT. Tapi, untuk adanya affirmative action harus melibatkan kepolisian,” jelas Munir.

Misalnya, polisi dapat melakukan aksi represi dengan kewenangannya menindak pinjol ilegal yang telah memakan korban. “Situasi ini harus dilakukan secara sinergi untuk melakukan riset dampak pinjaman online secara preventif,” pungkasnya.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Ilustrasi, Jawa Pos Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

Pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan berupa surat edaran yang mengatur aktivitas pinjol. Surat edaran itu bisa berupa sosialisasi tentang hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh nasabah sebelum melakukan pinjaman.

Hal senada juga disampaikan Misbahul Munir, Kepala Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember. Dia mengatakan, maraknya korban pinjol tidak lepas dari minimnya literasi keuangan masyarakat. Ia membenarkan bahwa sampai saat ini riset-riset yang melakukan kajian mengenai pola pinjol secara lokal masih minim. Selain itu, isu demikian juga masih jarang menjadi kajian khusus di kampus.

Sejatinya, kata dia, leading sector pinjaman online adalah OJK dan BI. Kedua lembaga inilah yang seharusnya secara masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Mestinya, Munir menegaskan, OJK merilis lembaga pinjol mana saja yang legal dan terbaik. “Setahu saya, itu tidak pernah dilakukan,” tutur dosen yang juga mengajar di Pascasarjana UIN KHAS Jember tersebut.

Upaya lain untuk mendisiplinkan jasa pinjol yang semakin banyak yaitu perlu adanya tindakan afirmatif yang melibatkan pihak kepolisian melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), OJK, dan pemerintah daerah yang menyasar kelompok-kelompok rentan. “Literasi keuangan masyarakat rendah, BI, dan OJK juga harus bertanggung jawab. Pemerintah daerah dapat membuat SE tentang pinjaman online yang diturunkan hingga ke tingkat RT. Tapi, untuk adanya affirmative action harus melibatkan kepolisian,” jelas Munir.

Misalnya, polisi dapat melakukan aksi represi dengan kewenangannya menindak pinjol ilegal yang telah memakan korban. “Situasi ini harus dilakukan secara sinergi untuk melakukan riset dampak pinjaman online secara preventif,” pungkasnya.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Ilustrasi, Jawa Pos Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/