alexametrics
21.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Perlu Regulasi yang Spesifik, Lindungi Anak Muda dari Transaksi Pinjol

“Literasi keuangan masyarakat rendah, BI dan OJK juga harus bertanggung jawab.” Misbahul Munir - Kaprodi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – PEMERINTAH tak boleh tinggal diam melihat dampak maraknya lembaga penyedia jasa keuangan daring. Terlebih, sudah ada beberapa korban meninggal akibat terjerat pinjaman online (pinjol) tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu bergerak cepat dengan mengeluarkan regulasi yang spesifik terkait pengaturan jasa keuangan digital tersebut. Sebab, masalahnya sangat kompleks dan tidak terwadahi dengan aturan yang ada sebelumnya.

Pakar Ekonomi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Daru Anondo mengungkapkan, sejauh ini regulasi dan upaya perlindungan terhadap nasabah pinjol belum terealisasikan secara maksimal. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilainya sudah berupaya, tapi hal itu belum cukup. “Karena tidak semua laporan ke OJK diproses,” ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS itu.

Menurut dia, jika diurai lebih detail, aturan perlindungan dalam sebuah transaksi harus melibatkan tiga elemen. Yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman atau yang punya modal, dan penerima pinjaman. Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya memayungi tiga elemen tersebut. Imbasnya, banyak pihak yang dirugikan. Misalnya, nasabah maupun pihak pemberi pinjaman. “Seharusnya, regulasinya secara hukum demikian. Karena yang dirugikan bisa penerima pinjaman atau bahkan pemberi pinjaman,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Daru memaparkan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk alternatif. Di antaranya, perlunya sebuah aturan yang lebih tinggi dari lembaga yang lebih tinggi dari OJK. Aturan yang dimaksud lebih bersifat hukum sebagai upaya pendisiplinan lembaga pinjol yang ilegal. Sehingga produk hukum itu dapat memberi jaminan keamanan bagi pemilik modal dan penerima pinjaman. Apalagi, selama ini OJK tidak pernah merilis pinjol-pinjol yang bermasalah. “Ya, paling nggak hukum perdata. Di bawah peraturan menteri, misalnya,” kata akademisi yang juga mengajar mata kuliah akuntansi syariah ini.

Selain itu, upaya perlindungan juga dapat dilakukan melalui peran kementerian, contohnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Melalui kewenangannya, Kemkominfo bisa mendeteksi, mem-blacklist, atau memblokir jasa pinjol yang tak berizin. Sehingga masyarakat bisa lebih selektif mengakses jasa pinjol itu. Keamanan nasabah juga akan lebih terjamin karena secara digital sudah ada proteksi dari Kemkominfo.

Daru menegaskan, pada kasus pinjol, penanganan secara top down lebih efektif ketimbang bottom up. “Literasi keuangan juga penting dan bisa menjadi solusi. Tapi, efektif dan prioritas penanganan secara top down,” tuturnya.

Terpisah, Pakar Ekonomi Makro Universitas Jember (Unej) Ciplis Gema Qoriah menjelaskan, masifnya tawaran jasa pinjol menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk juga melakukan literasi keuangan yang lebih masif. Upaya ini dapat dijalankan melalui perguruan tinggi, serta perkumpulan anak-anak muda yang lebih luas. Sebab, mayoritas nasabah pinjol adalah mereka dari kalangan muda.

Menurutnya, ada banyak motif yang mendasari adanya transaksi pinjol pada kalangan anak muda. Yaitu untuk memenuhi gaya hidup hedon hingga akses permodalan. Secara mikro, masih belum ada kajian tentang kecenderungan masyarakat, khususnya kaum muda di Jember, dalam mengakses pinjol. Sehingga menurutnya, perlu adanya kajian tentang klasifikasi kepentingan masyarakat kenapa memilih pinjol. Ini sebagai dasar pijakan pemerintah daerah untuk membuat regulasi. “Misalnya, jika untuk permodalan, pemerintah daerah bisa memberikan regulasi permodalan usaha anak muda agar tidak terlilit pinjaman online,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – PEMERINTAH tak boleh tinggal diam melihat dampak maraknya lembaga penyedia jasa keuangan daring. Terlebih, sudah ada beberapa korban meninggal akibat terjerat pinjaman online (pinjol) tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu bergerak cepat dengan mengeluarkan regulasi yang spesifik terkait pengaturan jasa keuangan digital tersebut. Sebab, masalahnya sangat kompleks dan tidak terwadahi dengan aturan yang ada sebelumnya.

Pakar Ekonomi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Daru Anondo mengungkapkan, sejauh ini regulasi dan upaya perlindungan terhadap nasabah pinjol belum terealisasikan secara maksimal. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilainya sudah berupaya, tapi hal itu belum cukup. “Karena tidak semua laporan ke OJK diproses,” ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS itu.

Menurut dia, jika diurai lebih detail, aturan perlindungan dalam sebuah transaksi harus melibatkan tiga elemen. Yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman atau yang punya modal, dan penerima pinjaman. Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya memayungi tiga elemen tersebut. Imbasnya, banyak pihak yang dirugikan. Misalnya, nasabah maupun pihak pemberi pinjaman. “Seharusnya, regulasinya secara hukum demikian. Karena yang dirugikan bisa penerima pinjaman atau bahkan pemberi pinjaman,” jelasnya.

Daru memaparkan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk alternatif. Di antaranya, perlunya sebuah aturan yang lebih tinggi dari lembaga yang lebih tinggi dari OJK. Aturan yang dimaksud lebih bersifat hukum sebagai upaya pendisiplinan lembaga pinjol yang ilegal. Sehingga produk hukum itu dapat memberi jaminan keamanan bagi pemilik modal dan penerima pinjaman. Apalagi, selama ini OJK tidak pernah merilis pinjol-pinjol yang bermasalah. “Ya, paling nggak hukum perdata. Di bawah peraturan menteri, misalnya,” kata akademisi yang juga mengajar mata kuliah akuntansi syariah ini.

Selain itu, upaya perlindungan juga dapat dilakukan melalui peran kementerian, contohnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Melalui kewenangannya, Kemkominfo bisa mendeteksi, mem-blacklist, atau memblokir jasa pinjol yang tak berizin. Sehingga masyarakat bisa lebih selektif mengakses jasa pinjol itu. Keamanan nasabah juga akan lebih terjamin karena secara digital sudah ada proteksi dari Kemkominfo.

Daru menegaskan, pada kasus pinjol, penanganan secara top down lebih efektif ketimbang bottom up. “Literasi keuangan juga penting dan bisa menjadi solusi. Tapi, efektif dan prioritas penanganan secara top down,” tuturnya.

Terpisah, Pakar Ekonomi Makro Universitas Jember (Unej) Ciplis Gema Qoriah menjelaskan, masifnya tawaran jasa pinjol menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk juga melakukan literasi keuangan yang lebih masif. Upaya ini dapat dijalankan melalui perguruan tinggi, serta perkumpulan anak-anak muda yang lebih luas. Sebab, mayoritas nasabah pinjol adalah mereka dari kalangan muda.

Menurutnya, ada banyak motif yang mendasari adanya transaksi pinjol pada kalangan anak muda. Yaitu untuk memenuhi gaya hidup hedon hingga akses permodalan. Secara mikro, masih belum ada kajian tentang kecenderungan masyarakat, khususnya kaum muda di Jember, dalam mengakses pinjol. Sehingga menurutnya, perlu adanya kajian tentang klasifikasi kepentingan masyarakat kenapa memilih pinjol. Ini sebagai dasar pijakan pemerintah daerah untuk membuat regulasi. “Misalnya, jika untuk permodalan, pemerintah daerah bisa memberikan regulasi permodalan usaha anak muda agar tidak terlilit pinjaman online,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – PEMERINTAH tak boleh tinggal diam melihat dampak maraknya lembaga penyedia jasa keuangan daring. Terlebih, sudah ada beberapa korban meninggal akibat terjerat pinjaman online (pinjol) tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu bergerak cepat dengan mengeluarkan regulasi yang spesifik terkait pengaturan jasa keuangan digital tersebut. Sebab, masalahnya sangat kompleks dan tidak terwadahi dengan aturan yang ada sebelumnya.

Pakar Ekonomi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Daru Anondo mengungkapkan, sejauh ini regulasi dan upaya perlindungan terhadap nasabah pinjol belum terealisasikan secara maksimal. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilainya sudah berupaya, tapi hal itu belum cukup. “Karena tidak semua laporan ke OJK diproses,” ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS itu.

Menurut dia, jika diurai lebih detail, aturan perlindungan dalam sebuah transaksi harus melibatkan tiga elemen. Yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman atau yang punya modal, dan penerima pinjaman. Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya memayungi tiga elemen tersebut. Imbasnya, banyak pihak yang dirugikan. Misalnya, nasabah maupun pihak pemberi pinjaman. “Seharusnya, regulasinya secara hukum demikian. Karena yang dirugikan bisa penerima pinjaman atau bahkan pemberi pinjaman,” jelasnya.

Daru memaparkan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk alternatif. Di antaranya, perlunya sebuah aturan yang lebih tinggi dari lembaga yang lebih tinggi dari OJK. Aturan yang dimaksud lebih bersifat hukum sebagai upaya pendisiplinan lembaga pinjol yang ilegal. Sehingga produk hukum itu dapat memberi jaminan keamanan bagi pemilik modal dan penerima pinjaman. Apalagi, selama ini OJK tidak pernah merilis pinjol-pinjol yang bermasalah. “Ya, paling nggak hukum perdata. Di bawah peraturan menteri, misalnya,” kata akademisi yang juga mengajar mata kuliah akuntansi syariah ini.

Selain itu, upaya perlindungan juga dapat dilakukan melalui peran kementerian, contohnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Melalui kewenangannya, Kemkominfo bisa mendeteksi, mem-blacklist, atau memblokir jasa pinjol yang tak berizin. Sehingga masyarakat bisa lebih selektif mengakses jasa pinjol itu. Keamanan nasabah juga akan lebih terjamin karena secara digital sudah ada proteksi dari Kemkominfo.

Daru menegaskan, pada kasus pinjol, penanganan secara top down lebih efektif ketimbang bottom up. “Literasi keuangan juga penting dan bisa menjadi solusi. Tapi, efektif dan prioritas penanganan secara top down,” tuturnya.

Terpisah, Pakar Ekonomi Makro Universitas Jember (Unej) Ciplis Gema Qoriah menjelaskan, masifnya tawaran jasa pinjol menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk juga melakukan literasi keuangan yang lebih masif. Upaya ini dapat dijalankan melalui perguruan tinggi, serta perkumpulan anak-anak muda yang lebih luas. Sebab, mayoritas nasabah pinjol adalah mereka dari kalangan muda.

Menurutnya, ada banyak motif yang mendasari adanya transaksi pinjol pada kalangan anak muda. Yaitu untuk memenuhi gaya hidup hedon hingga akses permodalan. Secara mikro, masih belum ada kajian tentang kecenderungan masyarakat, khususnya kaum muda di Jember, dalam mengakses pinjol. Sehingga menurutnya, perlu adanya kajian tentang klasifikasi kepentingan masyarakat kenapa memilih pinjol. Ini sebagai dasar pijakan pemerintah daerah untuk membuat regulasi. “Misalnya, jika untuk permodalan, pemerintah daerah bisa memberikan regulasi permodalan usaha anak muda agar tidak terlilit pinjaman online,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/