alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Korban Pinjol Semakin Marak, Lembaga Pengawas Jangan Diam Dong

“Kalau di Jember ada lembaga pengawasnya, misalnya OJK atau lembaga yang lain, maka sampaikan ke publik. Jangan diam saja." Siswono - Ketua Komisi B DPRD Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – AKSES pinjaman yang mudah membuat banyak orang tak berpikir dua kali kala mereka membutuhkan uang. Siapa sangka, di balik itu ada serangkaian kasus yang tidak manusiawi. Mulai dari bunga yang mencekik hingga penagihan dengan cara mengancam alias menakut-nakuti.

Menyikapi banyaknya korban pinjol, sampai ada korban yang meninggal karena bunuh diri lantaran tak kuasa menahan teror penagihan, juga menjadi atensi DPRD Jember. Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono sangat menyayangkan kasus itu. “Pinjol yang legal maupun ilegal harus sama-sama diawasi,” katanya.

Menurutnya, urusan pinjam-meminjam sejatinya telah memiliki dasar hukum. Bagaimana ketika orang telat membayar, tidak mampu membayar, serta solusinya juga telah memiliki dasar-dasar hukum. “Bagaimanapun, pinjam-meminjam itu urusan perdata. Kalau data lembaga pinjol yang legal dan melakukan cara-cara penagihan yang tidak benar, di situ OJK harus bertindak,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lembaga pinjol yang legal, menurutnya, belum tentu memiliki pegawai atau juru tagih yang profesional. Apabila lembaga yang demikian dibiarkan, lantas pengawasannya bagaimana? “Kalau lembaga punya juru tagih yang tidak benar, peran lembaga pengawas, OJK atau yang lain, harus mengevaluasi keberadaan lembaga pinjol itu,” paparnya.

Selain lembaga pinjol yang legal, Siswono menegaskan, lembaga pengawas selayaknya juga melakukan pengawasan terhadap pinjol ilegal. Paling tidak, nama-nama pinjol yang legal dan ilegal diberitahukan kepada publik secara berkala. Lembaga pengawas pun, menurutnya, bisa mengumumkan. Misalnya setahun sekali atau kalau perlu sebulan sekali karena pergerakan dalam dunia teknologi begitu cepat. Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan mana pinjol legal dan ilegal. “Kalau di Jember ada lembaga pengawasnya, misalnya OJK atau lembaga yang lain, maka sampaikan ke publik. Jangan diam saja,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – AKSES pinjaman yang mudah membuat banyak orang tak berpikir dua kali kala mereka membutuhkan uang. Siapa sangka, di balik itu ada serangkaian kasus yang tidak manusiawi. Mulai dari bunga yang mencekik hingga penagihan dengan cara mengancam alias menakut-nakuti.

Menyikapi banyaknya korban pinjol, sampai ada korban yang meninggal karena bunuh diri lantaran tak kuasa menahan teror penagihan, juga menjadi atensi DPRD Jember. Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono sangat menyayangkan kasus itu. “Pinjol yang legal maupun ilegal harus sama-sama diawasi,” katanya.

Menurutnya, urusan pinjam-meminjam sejatinya telah memiliki dasar hukum. Bagaimana ketika orang telat membayar, tidak mampu membayar, serta solusinya juga telah memiliki dasar-dasar hukum. “Bagaimanapun, pinjam-meminjam itu urusan perdata. Kalau data lembaga pinjol yang legal dan melakukan cara-cara penagihan yang tidak benar, di situ OJK harus bertindak,” katanya.

Lembaga pinjol yang legal, menurutnya, belum tentu memiliki pegawai atau juru tagih yang profesional. Apabila lembaga yang demikian dibiarkan, lantas pengawasannya bagaimana? “Kalau lembaga punya juru tagih yang tidak benar, peran lembaga pengawas, OJK atau yang lain, harus mengevaluasi keberadaan lembaga pinjol itu,” paparnya.

Selain lembaga pinjol yang legal, Siswono menegaskan, lembaga pengawas selayaknya juga melakukan pengawasan terhadap pinjol ilegal. Paling tidak, nama-nama pinjol yang legal dan ilegal diberitahukan kepada publik secara berkala. Lembaga pengawas pun, menurutnya, bisa mengumumkan. Misalnya setahun sekali atau kalau perlu sebulan sekali karena pergerakan dalam dunia teknologi begitu cepat. Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan mana pinjol legal dan ilegal. “Kalau di Jember ada lembaga pengawasnya, misalnya OJK atau lembaga yang lain, maka sampaikan ke publik. Jangan diam saja,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – AKSES pinjaman yang mudah membuat banyak orang tak berpikir dua kali kala mereka membutuhkan uang. Siapa sangka, di balik itu ada serangkaian kasus yang tidak manusiawi. Mulai dari bunga yang mencekik hingga penagihan dengan cara mengancam alias menakut-nakuti.

Menyikapi banyaknya korban pinjol, sampai ada korban yang meninggal karena bunuh diri lantaran tak kuasa menahan teror penagihan, juga menjadi atensi DPRD Jember. Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono sangat menyayangkan kasus itu. “Pinjol yang legal maupun ilegal harus sama-sama diawasi,” katanya.

Menurutnya, urusan pinjam-meminjam sejatinya telah memiliki dasar hukum. Bagaimana ketika orang telat membayar, tidak mampu membayar, serta solusinya juga telah memiliki dasar-dasar hukum. “Bagaimanapun, pinjam-meminjam itu urusan perdata. Kalau data lembaga pinjol yang legal dan melakukan cara-cara penagihan yang tidak benar, di situ OJK harus bertindak,” katanya.

Lembaga pinjol yang legal, menurutnya, belum tentu memiliki pegawai atau juru tagih yang profesional. Apabila lembaga yang demikian dibiarkan, lantas pengawasannya bagaimana? “Kalau lembaga punya juru tagih yang tidak benar, peran lembaga pengawas, OJK atau yang lain, harus mengevaluasi keberadaan lembaga pinjol itu,” paparnya.

Selain lembaga pinjol yang legal, Siswono menegaskan, lembaga pengawas selayaknya juga melakukan pengawasan terhadap pinjol ilegal. Paling tidak, nama-nama pinjol yang legal dan ilegal diberitahukan kepada publik secara berkala. Lembaga pengawas pun, menurutnya, bisa mengumumkan. Misalnya setahun sekali atau kalau perlu sebulan sekali karena pergerakan dalam dunia teknologi begitu cepat. Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan mana pinjol legal dan ilegal. “Kalau di Jember ada lembaga pengawasnya, misalnya OJK atau lembaga yang lain, maka sampaikan ke publik. Jangan diam saja,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/