alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Fenomena Nikah Muda Perlu Penanganan Bertahap

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – MENGURAI fenomena nikah muda di kalangan kelompok usia yang masih produktif bukanlah tugas mudah. Banyak faktor yang turut melatarbelakangi pernikahan itu harus terjadi. Mulai dari faktor kebudayaan masyarakat, ada istilah “kebobolan lebih dulu”, hingga lainnya.

Padahal membangun bahtera rumah tangga dibutuhkan kesiapan mental dan psikologi kedua mempelai. Bahkan kesiapan finansial untuk menopang perekonomian rumah tangga. Ketika beberapa hal tersebut kurang terpenuhi, muncul beberapa dampak seperti bertambahnya angka pengangguran, persoalan yang menimpa ibu dan balita, hingga berujung perceraian. “Fenomena pernikahan dini ini sebenarnya bukanlah persoalan sepele, karena memiliki dampak berkepanjangan,” urai Ardi Pujo Prabowo, anggota DPRD Jember.

Nikah Muda? Tak Ada Celah Menuakan Usia

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara, untuk mengurai dampak tersebut, kata Ardi, dibutuhkan langkah dan proses berkelanjutan. Sebab, proses pernikahan melibatkan sejumlah unsur vertikal lainnya, seperti oleh Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Namun, yang sering kali disayangkan, banyaknya praktik pendewasaan usia menikah juga sangat sulit dihindari (dispensasi usia nikah), karena berbagai faktor. “Tidak bisa jika hanya pemerintah sendiri. Harus melibatkan berbagai unsur, dan mendukungnya melalui berbagai program,” terang wakil rakyat yang duduk di Komisi D DPRD Jember itu.

Regulasi yang mengatur tentang upaya pendewasaan usia nikah sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat 1 UU itu menjelaskan, perubahan mendasar pada usia perkawinan, dari yang awalnya 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menjadi masing-masing sama, 19 tahun. Namun, ketentuan itu dikendurkan dengan penjelasan ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan, pernikahan di bawah usia 19 tahun tetap bisa dijalankan dengan pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai ke Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi itu pun dengan catatan, alasan sangat mendesak, tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – MENGURAI fenomena nikah muda di kalangan kelompok usia yang masih produktif bukanlah tugas mudah. Banyak faktor yang turut melatarbelakangi pernikahan itu harus terjadi. Mulai dari faktor kebudayaan masyarakat, ada istilah “kebobolan lebih dulu”, hingga lainnya.

Padahal membangun bahtera rumah tangga dibutuhkan kesiapan mental dan psikologi kedua mempelai. Bahkan kesiapan finansial untuk menopang perekonomian rumah tangga. Ketika beberapa hal tersebut kurang terpenuhi, muncul beberapa dampak seperti bertambahnya angka pengangguran, persoalan yang menimpa ibu dan balita, hingga berujung perceraian. “Fenomena pernikahan dini ini sebenarnya bukanlah persoalan sepele, karena memiliki dampak berkepanjangan,” urai Ardi Pujo Prabowo, anggota DPRD Jember.

Nikah Muda? Tak Ada Celah Menuakan Usia

Sementara, untuk mengurai dampak tersebut, kata Ardi, dibutuhkan langkah dan proses berkelanjutan. Sebab, proses pernikahan melibatkan sejumlah unsur vertikal lainnya, seperti oleh Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Namun, yang sering kali disayangkan, banyaknya praktik pendewasaan usia menikah juga sangat sulit dihindari (dispensasi usia nikah), karena berbagai faktor. “Tidak bisa jika hanya pemerintah sendiri. Harus melibatkan berbagai unsur, dan mendukungnya melalui berbagai program,” terang wakil rakyat yang duduk di Komisi D DPRD Jember itu.

Regulasi yang mengatur tentang upaya pendewasaan usia nikah sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat 1 UU itu menjelaskan, perubahan mendasar pada usia perkawinan, dari yang awalnya 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menjadi masing-masing sama, 19 tahun. Namun, ketentuan itu dikendurkan dengan penjelasan ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan, pernikahan di bawah usia 19 tahun tetap bisa dijalankan dengan pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai ke Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi itu pun dengan catatan, alasan sangat mendesak, tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – MENGURAI fenomena nikah muda di kalangan kelompok usia yang masih produktif bukanlah tugas mudah. Banyak faktor yang turut melatarbelakangi pernikahan itu harus terjadi. Mulai dari faktor kebudayaan masyarakat, ada istilah “kebobolan lebih dulu”, hingga lainnya.

Padahal membangun bahtera rumah tangga dibutuhkan kesiapan mental dan psikologi kedua mempelai. Bahkan kesiapan finansial untuk menopang perekonomian rumah tangga. Ketika beberapa hal tersebut kurang terpenuhi, muncul beberapa dampak seperti bertambahnya angka pengangguran, persoalan yang menimpa ibu dan balita, hingga berujung perceraian. “Fenomena pernikahan dini ini sebenarnya bukanlah persoalan sepele, karena memiliki dampak berkepanjangan,” urai Ardi Pujo Prabowo, anggota DPRD Jember.

Nikah Muda? Tak Ada Celah Menuakan Usia

Sementara, untuk mengurai dampak tersebut, kata Ardi, dibutuhkan langkah dan proses berkelanjutan. Sebab, proses pernikahan melibatkan sejumlah unsur vertikal lainnya, seperti oleh Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Namun, yang sering kali disayangkan, banyaknya praktik pendewasaan usia menikah juga sangat sulit dihindari (dispensasi usia nikah), karena berbagai faktor. “Tidak bisa jika hanya pemerintah sendiri. Harus melibatkan berbagai unsur, dan mendukungnya melalui berbagai program,” terang wakil rakyat yang duduk di Komisi D DPRD Jember itu.

Regulasi yang mengatur tentang upaya pendewasaan usia nikah sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat 1 UU itu menjelaskan, perubahan mendasar pada usia perkawinan, dari yang awalnya 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menjadi masing-masing sama, 19 tahun. Namun, ketentuan itu dikendurkan dengan penjelasan ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan, pernikahan di bawah usia 19 tahun tetap bisa dijalankan dengan pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai ke Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi itu pun dengan catatan, alasan sangat mendesak, tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/